Operasi Patuh Jaya Dinilai Timbulkan Citra Negatif Polri di Masyarakat Satlantas Polrestro Jakarta Timur menindak pelanggar aturan lalulintas karena masuk jalur TransJakarta dalam Operasi Patuh Jaya 2020 di Jalan Mayjen Sutoyo, Kamis (23/7). (ANTARA/Andi Firdaus)

MerahPutih.com - Operasi Patuh Jaya 2020 yang diadakan Polri mengundang kritikan. Sebab, kegiatan menertibkan pengendara yang bandel itu tak efektif menekan angka pelanggaran lalu lintas.

Pengamat transportasi Edison Siahaan menilai, operasi tersebut sudah dilaksanakan bertahun-tahun, tetapi tidak memberikan dampak apapun terhadap upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas.

Baca Juga

1.807 Polantas Dikerahkan di 56 Titik di Jakarta, Incar Pengendara Bandel

"Justru membuat masyarakat takut dan bergetar saat mengetahui Polri akan menggelar operasi," jelas Edison kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (23/7).

Data empiris menunjukkan, operasi-operasi yang digelar Korps Lantas Polri tidak dapat meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.

Edison menyebut, kegiatan itu belum bisa diharapkan untuk membangun dan meningkatkan kualitas ketaatan masyarakat mematuhi rambu serta aturan lalu lintas.

"Seharusnya Polri melakukan evaluasi,apakah masih perlu menggelar operasi bahkan menjadwalkannya menjadi kegiatan rutin setiap tahun," ujar Ketua Indonesia Traffic Watch (ITW)

Oknum ASN saat membuang kertas tilang yang diberikan polisi pada razia Operasi Patuh Jaya 2020 di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Kamis (23/7). (ANTARA/Andi Firdaus)
Oknum ASN saat membuang kertas tilang yang diberikan polisi pada razia Operasi Patuh Jaya 2020 di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Kamis (23/7). (ANTARA/Andi Firdaus)

Apalagi masyarakat tidak mendapatkan alasan kuat dari Polri untuk tetap menggelar operasi. "Apakah karena ada situasi yang mendesak, atau potensi ancaman yang luar biasa, semuanya hanya keinginan Polri untuk tetap menggelar operasi Patuh dan Simpatik maupun Zebra," imbuh Edison.

Edison mengingatkan agar Polri tidak ngotot dan euforia untuk tetap menggelar operasi-operasi bahkan menjadwalkannya setiap tahun. Meskipun sudah mengetahui tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas.

"Agar tidak memicu tanda tanya dan dugaan bahkan tudingan miring terhadap Polri," terang dia.

Edison menyebut, kegiatan ini minim pengawasan sehingga potensi terjadinya dugaan penyelewengan seperti penggunaan "papan plang" yang telah digunakan tahun sebelumnya. Fakta-fakta papan plang oplosan itu tidak terlalu sulit ditemukan di daerah-daerah.

"Publik juga menduga alasan operasi tetap digelar hanya untuk mendulang rupiah untuk memenuhi pundi-pundi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari uang denda tilang," sebut dia.

Selain menjawab pertanyaan publik tersebut, Polri juga hendaknya tetap memelihara agar kepercayaan masyarakat kepada Polri tidak tergerus, hanya karena tetap ngotot menggelar operasi yang sejatinya dapat dilakukan oleh aparat Polantas saat menjalankan tugas rutin sehari-hari.

Edison menyarankan, Polri khususnya Korps Lantas memprioritaskan kegiatan-kegiataan yang dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan yang wajib dilakukan.

Ia berpendapat, untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas tidak harus dengan menggelar operasi. Kesadaran tertib berlalu lintas dan ketaatan masyarakat terhadap aturan akan terbangun dan meningkat, bila penegakan hukum dilakukan secara konsisten.

Tentu oleh aparat yang profesional. Disertai dengan sosialisasi secara massif ke komunitas-komunitas hingga seluruh lapisan masyarakat.

"Sosialisasi dilakukan secara terus menerus hingga menumbuhkan kasadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan yang wajib dilakukan," ungkap Edison.

Baca Juga

86 Kawal Operasi Patuh Jaya di Jakarta Selatan

Lalu, memastikan seluruh aparat Polantas dilapangan secara konsisten melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Tidak lupa juga membangun koordinasi yang bersinergi dengan instansi lainnya. Agar setiap kebijakan tidak menimbulkan perbedaan sikap dan tindakan dilapangan," tutup Edison. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi Corona dan Resesi Ekonomi, Donasi PMI DKI Turun
Indonesia
Pandemi Corona dan Resesi Ekonomi, Donasi PMI DKI Turun

Sehingga target penerimaan pun turun menjadi 21 miliar rupiah, berkurang dari tahun lalu yang mencapai 26,9 miliar rupiah.

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup

Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro divonis pidana seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

DPR Minta Pemerintah Gandakan Aparat Buat Atasi Teror
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gandakan Aparat Buat Atasi Teror

Tindakan aksi teror merupakan perbuatan terkutuk oleh pemeluk agama dan kepercayaan apapun.

Dua Anggota DPRD DKI Suspect Virus Corona
Indonesia
Dua Anggota DPRD DKI Suspect Virus Corona

Politikus PDI Perjuangan itu mewajibkan 106 anggota DPRD DKI melakukan pemeriksaan kesehatan

Puluhan Penghuni Asrama Bethel di Tanah Abang Positif Corona
Indonesia
Puluhan Penghuni Asrama Bethel di Tanah Abang Positif Corona

180 orang karantina mandiri akibat munculnya kluster baru di Asrama Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia.

KAI Daop 4 Semarang Tutup Loket Pembelian Tiket di 14 Stasiun
Indonesia
KAI Daop 4 Semarang Tutup Loket Pembelian Tiket di 14 Stasiun

PT KAI Daop 4 Semarang memutuskan menutup loket pembelian tiket di 14 stasiun di wilayah tersebut karena adanya pemberlakuan kebijakan pemesanan tiket secara daring mulai 1 Januari 2021.

Aktivis 98 Yakin Komjen Listyo Mampu Buat Polri Semakin Promoter
Indonesia
Aktivis 98 Yakin Komjen Listyo Mampu Buat Polri Semakin Promoter

"Saya meyakini pertimbangan Presiden tentu saja ini bukan karena soal kedekatan semata tapi lebih pada melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Listyo Sigit akan dapat membuat Polri semakin Promoter (Profesional,Modern dan Terpercaya)," kata Semar

Pemprov Larang Joging di Sudirman-Thamrin
Indonesia
Pemprov Larang Joging di Sudirman-Thamrin

Para pejalan kaki yang ingin berolahraga di Sudirman-Thamrin harus berada di atas trotoar dan tidak boleh berkerumun.

PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19
Indonesia
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.