Pemulihan Ekonomi
Ongkos Kirim Belanja Daring Saat Ramadan Disubsidi Pemerintah Ilustrasi belajar. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com - Pemerintah menyiapkan dana Rp500 miliar untuk menyubsidi ongkos kirim (ongkir) dari pembelian barang melalui daring (online) pada H-10 atau H-5 menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah. Pemberian ini sebagai respon pemerintah menstimulus konsumsi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan pagelaran Hari Belanja Nasional pada H-10 dan H-5 untuk penjualan barang produk dalam negeri.

“Hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (7/4).

Baca Juga:

Beratnya Tantangan Perbankan di Tengah Pemulihan Ekonomi

Upaya penyaluran subsidi belanja daring ini, menjadi salah satu stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat pada Ramadan dan Lebaran. Perayaan bagi umat muslim tersebut memang kerap menjadi momentum pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), telah berpesan agar tetap menjaga tren pemulihan ekonomi sembari terus memulihkan aspek kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19.

“Oleh karena itu (stimulus) yang terkait dengan demand side (permintaan) perlu dilanjutkan,” ujar dia.

Selain subsidi belanja daring ini, pemerintah juga menyiapkan beberapa stimulus lain seperti memastikan pihak swasta membayar Tunjangan Hari Raya kepada karyawan, penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kilogram, percepatan realisasi manfaat perlindungan sosial, dan penjaminan kredit usaha bagi sektor hotel, restoran dan kafe.

Ilustrasi belanja daring.
Belanja daring.

“Khusus untuk kafe, restoran bisa menggunakan skema KUR dimana KUR diusulkan untuk diperpanjang 3 persen sampai tahun 2021 dan tentu pemerintah menyiapkan subsidi bunga sebesar Rp8,15 triliun," ujar dia.

Sebelumnya, Anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini dialokasikan Rp533,1 triliun akan ditingkatkan hingga Rp619 triliun.

“Angka ini masih sangat preliminary. Semalam kami baru diskusi dengan kementerian dan Kemenko lain angka ini meningkat sampai level Rp619 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (3/2).

Sri Mulyani belum memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selain Wajib Patuhi Protokol Kesehatan, di Sidang Tahunan Jokowi Pakai Baju Adat
Indonesia
Selain Wajib Patuhi Protokol Kesehatan, di Sidang Tahunan Jokowi Pakai Baju Adat

Tuan rumah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RAPBN 2021 pada tahun 2020 adalah DPR RI.

KPK Periksa Dirjen Kemensos Terkait Kasus Suap Mensos Juliari
Indonesia
KPK Periksa Dirjen Kemensos Terkait Kasus Suap Mensos Juliari

KPK akan mendalami proses pemilihan vendor hingga penyaluran bansos

Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Cuma Gertak Sambal
Indonesia
Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Cuma Gertak Sambal

Ray mengatakan, bukan sesuatu yang baru Presiden Jokowi marah-marah dalam rapat anggota kabinet dan mengancam akan melakukan reshuffle.

Alasan Pesohor GA Tidak Layak Dipidana
Indonesia
Alasan Pesohor GA Tidak Layak Dipidana

Selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut.

ASN Serba Salah Pilkada Ada Petahana, KPK: Ini Fakta
Indonesia
ASN Serba Salah Pilkada Ada Petahana, KPK: Ini Fakta

Netralitas ASN sebetulnya merupakan masalah dari kontestan pemilu serta Partai Politik

Pimpinan DPR Minta Jangan Ada yang Ragukan Sosok Listyo Sigit
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Jangan Ada yang Ragukan Sosok Listyo Sigit

Sepanjang kemampuan dan kapabilitasnya bisa, passionnya ada, bismillah

Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19

"Masih dalam tahap pengejaran," kata Kapolres Bogor AKBP Harun, di Cibinong, Bogor, Kamis (25/2).

Kurva COVID-19 di DKI Landai Berkat PSBB Ketat
Indonesia
Kurva COVID-19 di DKI Landai Berkat PSBB Ketat

Indikatornya, angka tingkat penularan COVID-19 atau reproduction number (Rt) DKI Jakarta masih berada di posisi 1,1.

PSI DKI Kritik Penanganan Pengungsi Banjir Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
PSI DKI Kritik Penanganan Pengungsi Banjir Abaikan Protokol Kesehatan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Pemprov DKI yang masih meremehkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat bencana banjir merendam wilayah ibu kota.

Mantan Kepala BPPBJ DKI Diperiksa Terkait Pelecehan, Wagub: Saya Belum Tahu
Indonesia
Mantan Kepala BPPBJ DKI Diperiksa Terkait Pelecehan, Wagub: Saya Belum Tahu

"Saya belum tahu sejauh itu. Nanti pada waktunya mungkin Inspektorat akan melaporkan pada kami," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/3) malam.