Omnibus Law Dikebut, Novel Baswedan Duga Ada Indikasi Korupsi Novel Baswedan. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, buka suara terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Novel menduga, ada indikasi korupsi terkait dikebutnya pembahasan Omnibus Law.

"Besar kemungkinan praktik memaksakan begini ada korupsi di dalamnya," kata Novel dalam keterangannya, Senin, (4/10).

Menurut Novel, hal ini tidak jauh berbeda seperti pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Imbasnya, kata dia, lembaga antirasuah kini sulit untuk bergerak di tengah masifnya praktik korupsi.

Baca Juga:

LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi

"Seperti KPK yang diamputasi, di tengah korupsi yang makin jadi. Pemberantasan korupsi dianggap musuh yang tidak disukai," ujarr Novel.

Sebelumnya, rapat kerja Badan Legaslasi (Baleg) DPR dengan pemerintah menyepakati RUU Cipta kerja untuk dijadikan Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna pada Kamis (8/10) mendatang.

Demo Buruh.
Demo Buruh. (Foto: Kanugrahana).

Sebanyak tujuh fraksi di Baleg DPR menyepakati untuk mengesahkan Omnibus Law itu menjadi UU.

Namun, langkah itu mendapat penolakan dari berbagai kalangan dan fraksi PKS dan Demokrat di DPR.

Masyarakat sipil dan organisasi buruh, menilai RUU ini cacat prosudural dan hanya melindungi para investor, tidak transfaran dalam pembahasannya, serta bakal meminggirkan masyarakat adat, kerusakan lingkungan serta melanggengkan gaji rendah pekerja atau buruh. (Pon)

Baca Juga:

Dikepung Ribuan Buruh, Jalanan Sekitar DPR Bakal Ditutup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wahyu Setiawan Akui Ada Dana Tak Terbatas agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR
Indonesia
Wahyu Setiawan Akui Ada Dana Tak Terbatas agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR

Ada dana operasional tak terbatas agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024.

 Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona
Indonesia
Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona

"Mendorong perusahaan agar alokasi biaya yang diperuntukan THR, dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19," tulis Faisal

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Sepanjang Jumat
Indonesia
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Sepanjang Jumat

BMKG memperkirakan terjadi hujan disertai kilat di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada Jumat (22/1) pagi ini.

Catridge Rokok Elektrik Kini Harus Bayar Cukai
Indonesia
Catridge Rokok Elektrik Kini Harus Bayar Cukai

Melalui PMK baru, definisi kemasan ditambahkan menjadi kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang kena cukai dan hanya dapat dibuka pada satu sisi.

Nasib Pembukaan Bioskop Ada di Pergub PSBB Total
Indonesia
Nasib Pembukaan Bioskop Ada di Pergub PSBB Total

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparekraf DKI Gumilar Ekalaya menyampaikan, bila Pergub PSBB total sudah keluar, akan dipastikan hiburan bioskop ditunda.

Dalih Anak Buah Yasonna Pindahkan Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan
Indonesia
Dalih Anak Buah Yasonna Pindahkan Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan

"Massa simpatisan dalam jumlah besar yang berkeruman sangat rentan terjadinya penyebaran COVID-19 dan telah melanggar protokol Kesehatan Penanganan COVID-19," ujar Rika.

DPR Sebut Penggunaan Kartu Prakerja Layak Diawasi Penegak Hukum
Indonesia
DPR Sebut Penggunaan Kartu Prakerja Layak Diawasi Penegak Hukum

Biaya yang dialokasikan untuk pelatihan hingga sebesar Rp5,6 triliun yang melibatkan lembaga pelatihan dan platform digital.

Libur Idul Adha, KAI Tawarkan Diskon 25 Persen
Indonesia
Libur Idul Adha, KAI Tawarkan Diskon 25 Persen

Promo Big Sale ini berlaku untuk perjalanan KA tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020.

Hari Ini FPI Bakal Datangi Komnas HAM
Indonesia
Hari Ini FPI Bakal Datangi Komnas HAM

Pihaknya bersama para tokoh Nasional akan terus mendukung Komnas HAM untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa kematian enam anggota Laskar

KPK Limpahkan Kasus OTT Rektor UNJ ke Polri
Indonesia
KPK Limpahkan Kasus OTT Rektor UNJ ke Polri

Dalam operasi senyap itu KPK sempat menyita barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000