berita-singlepost-banner-1
Omnibus Law Dianggap Memiskinkan Tenaga Kerja AKsi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di DIY Yogyakarta. Dok ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko.
berita-singlepost-banner-2
berita-singlepost-mobile-banner-7

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, omnibus law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Ia mengatakan, omnibus law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja. Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum.

Baca Juga:

Skema Upah Per Jam Bisa Rugikan Pekerja

"Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum," kata Said dalam keterangannya, Selasa (7/1).

Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, cuti melahirkan, maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu diaggap tidak bekerja.

"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu menggunakan upah per jam," kata Iqbal.

Namun demikian, menurutnya, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam.

"Lagipula, penerapan yang berbeda seperti ini adalah bentuk diskriminasi terhadap upah minimum. Upah minimum adalah upah minimum; berlaku bagi semua warga negara yang bekerja sebagai jaring pengaman. Tidak ada dua istilah, misalnya upah minimum bulanan dan upah minimum per jam," terang Said.

Ketua Umum KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)
Ketua Umum KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)

Di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.

"Jika itu dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana," imbuh Said Iqbal.

Iqbal mengatakan, omnibus law juga membuat jaminan sosial terancam hilang. Khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Menurutnya, hal ini akibat dari adanya sistem kerja yang fleksibel tadi. Agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan.

"Bagaimana mau mendapatkan jaminan pensiun, jika pekerja setiap tahun berpindah pekerjaaan dan hanya mendapatkan upah selama beberapa jam saja dalam sehari yang besarnya di bawah upah minimum," terang Said Iqbal.

Baca Juga:

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Picu PHK Massal Jutaan Tenaga Kerja

Ia melihat, dalam omnisbu law juga ada wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Dalam UU 13/2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh.

"Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, bisa dipenjara selama 1 hingga 4 tahun. Jika sanksi pidana ini dihilangkan, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum," terang Said Iqbal.

“Dampaknya akan banyak hak buruh yang tidak berikan pengusaha. Karena tidak ada efek jera,” ujar Said Iqbal.

Ia pun menyimpulkan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja.

"Oleh karena itu, ini bukan hanya permasalah pekerja, tetapi juga permasalahan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

PKS Dorong Pemerintah Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja untuk Cegah Pengangguran


berita-singlepost-mobile-banner-3
Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH


berita-singlepost-banner-4
berita-singlepost-banner-5
berita-singlepost-banner-6