Omnibus Law Dianggap Bisa Hancurkan Kehidupan Pers di Indonesia Ketua AJI Abdul Manan (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pemerintah mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Draft RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampingkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah menargetkan draft Omnibus Law RUU Cilaka bisa dibahas dan disahkan oleh DPR dalam waktu 100 hari.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menilai, adanya usulan revisi agar ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers.

Menurut Abdul, hal ini sama saja dengan menciptakan mekanisme 'pintu belakang' atau 'jalan tikus' bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang, di mana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers.

"Kami meminta revisi pasal ini dicabut," kata Abdul dalam keterangannya, Minggu (17/2).

Baca Juga

Komentari HPN 2020, Johnny Plate: Hanya Orang Hebat yang Bisa Jadi Wartawan

Abdul juga menolak dinaikkannya sanksi denda bagi perusahaan pers. Dalam usulannya, pemerintah mengajukan revisi soal sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13, menjadi paling banyak Rp 2 miliar, naik dari sebelumnya Rp 500 juta.

Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang 'Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah'. Sementera Pasal 5 ayat 2 berisi ketentuan soal 'Pers wajib melayani Hak Jawab'.

Pasal 13 mengatur soal larangan pemuatan iklan yang antara lain merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

"Kami mempertanyakan urgensi menaikkan denda sampai lebih dari 400 persen, dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik," jelas Abdul.

Dengan jumlah denda yang sebesar itu, AJI menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam. Adanya sanksi sebesar itu juga bisa dijadikan alat baru untuk mengintimidasi pers. "Oleh karena itu, kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut," terang Abdul.

Dalam aksinya para wartawan menggelar aksi teatrikal yang menyatakan kebebasan pers telah mati
Ilustrasi: Para wartawan menggelar aksi teatrikal yang menyatakan kebebasan pers telah mati (MP/Kanu)

Ia lantas menuntut konsistensi pemerintah dalam menerapkan Undang Undang Pers. Karena undang-undang itu selama ini dinilai masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten.

Menaikkan sanksi denda bagi orang yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah bukan solusi untuk menegakkan UU Pers. Ayat 2 mengatur soal “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, ayat 3 berisi jaminan bagi “pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi".

"Namun bagi kami yang lebih utama adalah bagaimana konsistensi dalam implementasinya. Selama ini, tindakan orang yang dinilai melanggar dua ayat itu antara lain berupa kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasnya," imbuh Abdul.

Tindakan itu dikategorikan sebagai melanggar pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pers, tapi juga masuk kategori pidana dalam KUHP. "Selama ini para pelaku kekerasan terhadap wartawan itu lebih sering dijerat dengan KUHP, yang hukumannya lebih ringan" jelas Abdul.

Jika aparat penegak hukum ingin melindungi kebebasan pers, mereka harusnya menggunakan Undang Undang Pers yang sanksinya lebih berat, yaitu bisa dikenai 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta. "Jika sanksi yang sudah ada selama ini saja jarang dipakai, menjadi pertanyaan apa pemerintah mengusulkan revisi terhadap pasal ini?," heran dia.

Baca Juga

HPN 2020, Berikut Enam Karya Jurnalistik Terbaik Peraih Anugerah Adinegoro

Abdul menangkap kesan pemerintah seperti menjalankan politik 'lip service', pencitraan, untuk mengesankan melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini.

"Bagi kami, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang Undang Pers," terang Abdul. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemprov DKI: 81.368 Orang Jalani Rapid Test, 3.103 Terkonfirmasi Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 81.368 Orang Jalani Rapid Test, 3.103 Terkonfirmasi Positif Corona

"Total sebanyak 81.368 orang telah menjalani rapid test, dengan rincian 3.103 orang dinyatakan COVID-19 dan 78.265 orang negatif," kata Ani

94 Peserta Termasuk Menantu Jokowi Sekolah Cakada PDIP Angkatan ll
Indonesia
94 Peserta Termasuk Menantu Jokowi Sekolah Cakada PDIP Angkatan ll

Hasto memastikan Bobby Nasution, calon wali kota Medan turut menjadi peserta di sekolah cakada ini bersama 93 calon lainnya.

Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area  Seluas 7 Hektar
Indonesia
Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area Seluas 7 Hektar

Pembangunan rest area ini, kata Basuki, merupakan bagian dari program penataan kawasan Puncak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor .

Bebas Ganjil Genap Jakarta Diperpanjang Sampai 22 Mei
Indonesia
Bebas Ganjil Genap Jakarta Diperpanjang Sampai 22 Mei

Kebijakan ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir diperpanjang dari 19 hingga 23 April.

 LPSK Terbuka Lindungi Saksi dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
LPSK Terbuka Lindungi Saksi dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

“Koordinasi untuk mendapatkan gambaran, adakah saksi yang membutuhkan perlindungan LPSK,” ujar Edwin

Ayah Yodi Prabowo: Masa Iya Orang Bunuh Diri Bajunya Bersih
Indonesia
Ayah Yodi Prabowo: Masa Iya Orang Bunuh Diri Bajunya Bersih

Terkait jasad Yodi yang baru ditemukan dua sampai tiga hari kemudian, Suwandi merasa tak bisa dijadikan alibi.

Daftar Naik Sepeda, Teguh Oleng dan Tabrak Gibran
Indonesia
Daftar Naik Sepeda, Teguh Oleng dan Tabrak Gibran

Pendaftaran Gibran dan Teguh ini dipenuhi antusias pendukung, sehingga membludak dan melebihi target yang sudah ditetapkan.

Jakarta Kembali PSBB, Keluhan Lonjakan Listrik Diminta Tidak Terulang
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, Keluhan Lonjakan Listrik Diminta Tidak Terulang

Masyarakat kemungkinan tidak akan terlalu kaget dengan kenaikan pemakaian listrik di saat pemberlakukan PSBB.

Tito Karnavian Diminta Tegur Kepala Daerah yang Seenaknya Tutup Jalan
Indonesia
Tito Karnavian Diminta Tegur Kepala Daerah yang Seenaknya Tutup Jalan

Dia meminta agar kepada daerah diberitahu masalah tersebut

Mayoritas Pendukung Jokowi Lebih Pilih Ganjar dan AHY Ketimbang Anies
Indonesia
Mayoritas Pendukung Jokowi Lebih Pilih Ganjar dan AHY Ketimbang Anies

Ganjar yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraup 11,1 persen suara pemilih Jokowi-Ma'ruf.