Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana kritik Omnibus Law (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menyampaikan jika saat menurut kajiannya bahwa omnibus law sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Karena menurut Arif, omnibus law adalah asas common law, sementara Indonesia memegang asas civil law.

Menurut Arif, Indonesia itu menganut civil law, sementara omnibus law itu tidak sesuai dengan asas hukum yang dianut asli oleh Indonesia, omnibus law itu menganut common law.

Baca Juga:

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Picu PHK Massal Jutaan Tenaga Kerja

"Jadi omnibus law ini hal baru di Indonesia. Jadi omnibus law itu tidak punya dasar hukum dan seperti coba-coba saja,” kata Arif kepada wartawan, Minggu (9/2).

Dirut LBH Jakarta Arif Maulana menilai omnibus law itu produk hukum coba-coba
Direktur LBH Jakarta Arif Maulana sebut omnibus law itu produk hukum coba-coba (Foto: antaranews)

Ia menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini masih menolak adanya omnibus law yang menjadi wacana kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan KH Maruf Amin. Namun jika sampai omnibus law ini lolos di pembahasan bersama DPR dan terbit menjadi Undang-undang, maka perlawanan akan dilakukan di meja hijau.

“MK (Mahkamah Konstitusi,red) tidak bisa bergerak karena produk Undang-undangnya belum ada. Jeleknya kalau RUU itu disahkan ya baru kita bisa uji materil di MK,” ujarnya.

Menurut Arif persoalan investasi seharusnya tidak dilakukan dengan melakukan perampingan regulasi melalui omnibus law.

Ia berpendapat justru yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana memberantas tindak pidana korupsi dan memperbaiki sistem birokrasi dalam yang lebih banyak dikeluhkan oleh para investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

“Omnibus law bukan solusi datangkan investasi. Investasi kita buruk karena korupsi, birokrasi yang berbelit-belit dan permodalan yang seret,” tuturnya.

Arif pun menyayangkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini cenderung tidak memiliki taring sama sekali dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga antirasuah.

Baca Juga:

Kritik Omnibus Law, KPK: Jangan Bawa Hukum Kembali ke Masa Kolonial!

“Tapi solusinya malah KPK dihajar dan dibunuh, birokrasi makin nggak jelas,” pungkasnya.

Kondisi ini, menurut Arif justru pemerintah seolah salah memberikan imun terhadap persoalan yang dihadapinya.

“Jadi ini ibarat orang sakit kepala tapi yang diobati kakinya,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Muhammadiyah Cemaskan Lolosnya Pasal Selundupan dalam Omnibus Law

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Pandemi, Pilkada Serentak Desember Dinilai Terburu-buru
Indonesia
Masih Pandemi, Pilkada Serentak Desember Dinilai Terburu-buru

Pemilihan kepala daerah di 270 daerah butuh persiapan yang matang karena pada situasi normal banyak kompleksitas yang terjadi dalam penyelenggaraan apalagi dengan situasi saat ini.

Nikita Mirzani Bisa Laporkan Maaher At-Thuwailibi yang Diduga Mengancam Dirinya
Indonesia
Nikita Mirzani Bisa Laporkan Maaher At-Thuwailibi yang Diduga Mengancam Dirinya

Nikita dan Keluarganya dapat melaporkan Ustaz Maaher atas dugaan melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam pasal 335 KUHP

Ini Sanksi yang Didapat jika Perusahaan Telat Penuhi THR
Indonesia
Ini Sanksi yang Didapat jika Perusahaan Telat Penuhi THR

Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh.

Minta Pembayaran THR Ditunda, HIPMI: Bayar Gaji Saja Kita Kesulitan
Indonesia
Minta Pembayaran THR Ditunda, HIPMI: Bayar Gaji Saja Kita Kesulitan

THR dapat ditunda dahulu hingga kondisi perusahaan kembali stabil

Belanja Mewah Menteri Edhy di Amerika dari Duit Suap
Indonesia
Belanja Mewah Menteri Edhy di Amerika dari Duit Suap

KPK menyelidiki kasus dugaan suap ini, mulai di Agustus lalu dengan terus melakukan profiling kemudian mengumpulkan informasi baik dari segala macam dengan teknologi maupun perbankan.

 Pasca Dinyatakan Sembuh, Dua Pasien Corona Diminta Isolasi
Indonesia
Pasca Dinyatakan Sembuh, Dua Pasien Corona Diminta Isolasi

"Kita sekarang sedang mengedukasi mereka untuk persiapan pulang dengan melaksanakan self isolated," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan virus Corona Achmad Yurianto

Beli Mobil Anyar, Bakal Dapat Diskon Pajak 100 Persen
Indonesia
Beli Mobil Anyar, Bakal Dapat Diskon Pajak 100 Persen

Kombinasi kebijakan diharapkan dapat disambut positif oleh para produsen dan diler penjual untuk memberikan skema penjualan yang menarik agar potensi dampaknya semakin optimal.

Kapolri dan Panglima TNI Perintahkan Anak Buahnya Tak Takut Divaksin Corona
Indonesia
Kapolri dan Panglima TNI Perintahkan Anak Buahnya Tak Takut Divaksin Corona

Idham memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk tidak boleh ada lagi keraguan tentang vaksin asal Tiongkok itu.

Ini Dasar Hukum yang Digunakan Elemen Buruh Lakukan Mogok Nasional
Indonesia
Ini Dasar Hukum yang Digunakan Elemen Buruh Lakukan Mogok Nasional

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja

Pimpinan DPD Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan
Indonesia
Pimpinan DPD Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan

Sultan Baktiar mengeluhkan tentang lambannya proses perizinan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).