Ombudsman Usul BBM Bersubsidi Hanya Untuk Pengendara Roda 2 SPBU. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 502,4 triliun pada 2022. Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp698 triliun atau naik Rp 195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyarankan, Pemerintah melakukan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite.

Baca Juga:

Subsidi BBM Bisa Mencapai Rp 698 Triliun Sampai Akhir 2022

"Untuk kendaraan pribadi roda empat, dikenai BBM nonsubsidi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan saran kepada Pemerintah untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, atau hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum.

Sementara itu, kendaraan pribadi roda empat menggunakan BBM jenis lain yang nonsubsidi, dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Ombudsman RI mengingatkan, undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7 ayat (2) mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa pengelolaan energi ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Dalam UU Minyak dan Gas Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa dalam menentukan dan menetapkan harga BBM, Pemerintah memiliki tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu. Dengan demikian, subsidi BBM bukan untuk seluruh golongan masyarakat.

Isi lampiran penjelasan Perpres No. 191/2014 pada bagian konsumen pengguna transportasi angka 2 menjelaskan bahwa BBM bersubsidi jenis solar tidak boleh dinikmati mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah.

Ia mengatakan, memberikan subsidi secara umum itu bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan subsidi energi yang selama ini berjalan masih menuai banyak masalah.

"Kelompok miskin masih sulit mengakses bantuan subsidi energi, seperti BBM, listrik, dan LPG. Hal ini berpotensi sebagai tindakan malaadministrasi," katanya.

UUD NRI Tahun 1945, UU Energi, dan UU Migas menjadi landasan hukum bagi Pemerintah untuk bisa membatasi subsidi BBM. Pemerintah sudah seharusnya melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat ke atas jenis nonangkutan umum.

"Kendaraan angkutan umum dan sepeda motor dapat dinyatakan sebagai golongan tidak mampu atau berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. ini bisa tetap diberikan BBM bersubsidi.

Hery mengatakan, sepeda motor dan angkutan umum adalah moda transportasi yang mengonsumsi pertalite maupun solar. Selain itu, kedua moda transportasi ini mayoritas digunakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

"Sementara itu, kendaraan pribadi roda empat dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat kelas menengah ke atas," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Kemenkeu Minta Daerah Sediakan Anggaran Hadapi Dampak Kenaikan BBM Bersubsidi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
90 Persen Pelaku UMKM di Jabar adalah Perempuan
Indonesia
90 Persen Pelaku UMKM di Jabar adalah Perempuan

Pemda Provinsi Jabar memiliki perhatian lebih terhadap kemandirian perempuan. Hal ini dibuktikan secara konkret melalui Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita .

Anggota DPR Minta Pembelian Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Ditinjau Ulang
Indonesia
Anggota DPR Minta Pembelian Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Ditinjau Ulang

Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus minta kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan PeduliLindungi dnan KTP tersebut ditinjau ulang.

Sampah Kota Bandung Diprediksi Bertambah 60 Ton di Hari Lebaran
Indonesia
Sampah Kota Bandung Diprediksi Bertambah 60 Ton di Hari Lebaran

Masyarakat bisa memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, bisa diolah dijadikan pupuk kompos.

PT KCN Dijatuhkan Sanksi akibat Pencemaran Debu Batu Bara ke Warga Marunda
Indonesia
PT KCN Dijatuhkan Sanksi akibat Pencemaran Debu Batu Bara ke Warga Marunda

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan kepada PT KCN.

BPBD Sukabumi Belum Terima Laporan Ada Kerusakan akibat Gempa Cianjur
Indonesia
BPBD Sukabumi Belum Terima Laporan Ada Kerusakan akibat Gempa Cianjur

"Hingga pukul 06.00 WIB tim kami di lapangan masih melakukan pendataan antisipasi adanya dampak akibat getaran gempa Cianjur tersebut, namun kami belum menerima laporan atau informasi adanya kerusakan bangunan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi Novian Rahmat Taufik

Mardiono Optimistis Perolehan Suara PPP di Papua Meningkat
Indonesia
Mardiono Optimistis Perolehan Suara PPP di Papua Meningkat

PPP optimistis menatap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan perolehan suara besar, salah satunya di wilayah Papua.

Garap Bisnis Minyak, Indonesia dan Sudah Selatan Segera Buka Kedutaan
Dunia
Garap Bisnis Minyak, Indonesia dan Sudah Selatan Segera Buka Kedutaan

Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Sebelumnya, Duta Besar RI di Khartoum telah menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011.

Kemenhub Izinkan Harga Tiket Pesawat Naik
Indonesia
Kemenhub Izinkan Harga Tiket Pesawat Naik

Harga tiket pesawat diprediksi akan naik. Hal ini setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi regulasi fuel surcharge.

ODGJ Lempari Batu KA Batara Kresna Hingga Kaca Kabin Pecah
Indonesia
ODGJ Lempari Batu KA Batara Kresna Hingga Kaca Kabin Pecah

Kereta Api (KA) Batara Kresna rute Stasiun Purwosari-Stasiun Wonogiri dilempari batu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) saat melintas di Jalan Slamet Riyadi Solo, Minggu (28/8). Akibat kejadian itu, kaca kabin kereta pecah.

Polisi Periksa 3 Anggota Keluarga Pelaku Bom Bunuh Diri Astanaanyar
Indonesia
Polisi Periksa 3 Anggota Keluarga Pelaku Bom Bunuh Diri Astanaanyar

Polisi memeriksa tiga anggota keluarga dari Agus Sujatno alias Agus Muslim yang merupakan pelaku bom bunuh diri Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12).