Ombudsman Temukan Panic Buying Minyak Goreng Minyak goreng kemasan. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Kementerian Perdagangan diminta untuk memastikan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng diterapkan di pasar, agar masyarakat dapat menikmati komoditas pangan pokok tersebut dengan harga yang murah.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, berdasarkan pemantauan Ombudsman RI di 34 provinsi terdapat temuan setidaknya tiga fenomena di masyarakat akibat harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Baca Juga:

Harga Jual Minyak Goreng Masih Tinggi, Pedagang Ngeluh Dapat Untung Sedikit

Ombudsman, kata ia, menemukan adanya tiga fenomena yakni aksi penimbunan stok minyak goreng, harapannya satgas pangan dapat bergerak cepat untuk menangani ini. Selain itu Ombudsman menemukan adanya perilaku pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional dan munculnya panic buying dari masyarakat,

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022, HET minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter. Kebijakan HET ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2022 dan sekaligus mencabut Permendag Nomor 3 Tahun 2022.

Ia memaparkan, dari pantauan lembaganya, di Aceh harga minyak goreng masih di kisaran Rp 18.000 per liter, Sumatera Utara Rp 19.000 per liter, Sumatera Barat Rp 18.000 per liter, Kalimantan Timur Rp 23.000 per liter, Jawa Barat Rp 22.000 per liter.

Ombudsman, lanjut ia, mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memastikan ketersediaan stok minyak goreng dengan HET sesuai Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

"Adanya masyarakat yang sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai regulasi memang bisa terjadi karena ada delay (keterlambatan) antara penetapan regulasi dengan pelaksanaan di lapangan karena melibatkan kesiapan produsen dalam melakukan distribusi," katanya.

Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada pemerintah yakni membentuk satuan tugas untuk menangani keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses minyak goreng dengan harga sesuai HET. Kemudian, juga membuka wacana kemungkinan dibukanya kesempatan bagi BUMN untuk menangani 10-15 persen kebutuhan pasar terhadap minyak goreng.

Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)
Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Ombudsman mendorong Pemerintah agar crude palm oil (CPO) diprioritaskan untuk produksi minyak goreng, selain itu pemerintah agar memastikan pengawasan terhadap produsen dalam mematuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Ombudsman juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, belum stabilnya harga minyak goreng di pasaran disebabkan belum lancarnya distribusi minyak goreng dengan harga sesuai regulasi.

"Saat ini sudah mulai berlangsung distribusinya, dan saya pastikan minggu ini dari Aceh hingga Papua sudah mulai mendapat pasokan minyak goreng. Masyarakat diimbau untuk tidak perlu panik dalam membeli. Pemerintah tetap akan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga sesuai HET," katanya. (Asp)

Baca Juga:

PKS Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Tindak Kartel Minyak Goreng

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY
Indonesia
Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

"Bang Hasto, Demokrat Tahun 2009 suaranya bisa meningkat tiga kali lipat karena prestasi pemerintahan SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

RUU PDP Segera Disahkan, DPR Harap Tak Ada Lagi Kebocoran Data Pribadi
Indonesia
RUU PDP Segera Disahkan, DPR Harap Tak Ada Lagi Kebocoran Data Pribadi

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid berharap, pengesahan RUU PDP akan menghentikan kasus-kasus kebocoran data pribadi masyarakat.

83 Kapal Ikan Ilegal Ditangkap di Perairan Indonesia Sepanjang 2022
Indonesia
83 Kapal Ikan Ilegal Ditangkap di Perairan Indonesia Sepanjang 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 83 kapal ikan ilegal di seluruh perairan Indonesia.

Prabowo Tengok Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru
Indonesia
Prabowo Tengok Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru di posko pengungsian SMP 2, Pronojiwo, Lumajang, Kamis, (8/12).

Kemenkes Sebut 2000 Dosis Vaksin Cacar Monyet Tiba Akhir Tahun Ini
Indonesia
Kemenkes Sebut 2000 Dosis Vaksin Cacar Monyet Tiba Akhir Tahun Ini

Kemenkes telah melakukan kontrak pemesanan 2.000 dosis Vaksin Cacar Monyet yang diperkirakan tiba di Indonesia pada tahun ini.

Airlangga Minta G20 Dorong Upaya Peningkatan di Sektor Industri
Indonesia
Airlangga Minta G20 Dorong Upaya Peningkatan di Sektor Industri

Sektor perdagangan, investasi, dan industri merupakan motor penggerak perekonomian nasional suatu negara dalam masa menghadapi kondisi pandemi COVID-19.

Romo Magnis hingga Reza Indragiri akan jadi Ahli Meringankan Bharada E
Indonesia
Romo Magnis hingga Reza Indragiri akan jadi Ahli Meringankan Bharada E

“Ada tiga hli yang akan kami hadirkan,” kata kuasa hukum Richard, Ronny Talapessy

Komandan Paspampres Sebut Perempuan Todongkan Senjata Belum Terobos Istana
Indonesia
Komandan Paspampres Sebut Perempuan Todongkan Senjata Belum Terobos Istana

Barang bukti yang diamankan dari pelaku, yakni satu jenis senjata api jenis FN, satu tas hitam berisi kitab suci, dompet warna pink, dan satu unit ponsel.

Jerman Laporkan Rekor Peningkatan Kasus COVID-19
Dunia
Jerman Laporkan Rekor Peningkatan Kasus COVID-19

Jerman melaporkan lagi rekor tertinggi kasus COVID-19 pada Rabu (16/3), dalam seminggu terakhir.

Muhammadiyah Minta Warga Jakarta Kurangi Pemakaian Air Tanah
Indonesia
Muhammadiyah Minta Warga Jakarta Kurangi Pemakaian Air Tanah

Tanggal 2 Februari 2023 PAM JAYA akan mengambil alih pelayanan air minum perpipaan di DKI Jakarta setelah selama 25 tahun dikelola oleh mitra swasta.