Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK Pegawai KPK Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ombudsman RI merampungkan pemeriksaan maladministrasi dalam pelaksaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Ombudsman Mokh Najih mengungkapkan terdapat 3 dugaan pelanggaran yang ditemukan pihaknya dalam proses TWK yang akan berimbas pada pemecatan 51 pegawai KPK pada November 2021.

Baca Juga

Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK Pertengahan Bulan Ini

"Tiga hal ini yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi. Secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaa kita, memang kita temukan," kata Najih dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Tiga hal yang diduga dilanggar dalam pelaksaan TWK yakni terkait dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan alih status pegawai KPK menjadi ASN, proses pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN, penetapan proses asesmen TWK.

Najih mengatakan pihaknya akan menyampaikan dugaan maladministrasi ini kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Pegawai Tak Lolos TWK

"Yang ketiga adalah yang kita sampaikan kepada Presiden agar temuan ini dapat teratasi, bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya," kata Najih. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selain Kasus Brigadir J, Ini 3 Tugas Prioritas untuk Dituntaskan Polri Hingga Akhir Tahun
Indonesia
Selain Kasus Brigadir J, Ini 3 Tugas Prioritas untuk Dituntaskan Polri Hingga Akhir Tahun

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, setelah menuntaskan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan pelanggaran etik.

Cara Pimpinan Polri di Daerah Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Versi Pengamat
Indonesia
Naik KA Pangrango Bisa dari Stasiun Bogor, Berikut Jadwal dan Syaratnya
Indonesia
Naik KA Pangrango Bisa dari Stasiun Bogor, Berikut Jadwal dan Syaratnya

Terhitung mulai Rabu (1/6), para penumpang bisa naik KA Pangrango dari Stasiun Bogor.

Pelaku Penyiksaan WNI Zailis di Malaysia Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara
Indonesia
Pelaku Penyiksaan WNI Zailis di Malaysia Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Persidangan terhadap kasus dugaan penyiksaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) bernama Zailis berlangsung di Mahkamah Sesyen (Pengadilan Negeri) Selayang,

Hari ini, Enam Calon Anggota KPU dan Dua Calon Anggota Bawaslu Dicecar DPR
Indonesia
Hari ini, Enam Calon Anggota KPU dan Dua Calon Anggota Bawaslu Dicecar DPR

Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan pada 14-16 Februari 2022. Setiap calon anggota dijadwalkan maksimal satu jam untuk pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi II DPR RI.

Salah Tetapkan Tersangka Pengroyokan, IPW Kritik Polisi yang Kurang Cermat
Indonesia
Salah Tetapkan Tersangka Pengroyokan, IPW Kritik Polisi yang Kurang Cermat

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa seharusnya alat pengenal wajah atau face recognition tidak dijadikan satu-satunya bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin Tinjau Huntara Korban Erupsi Semeru
Indonesia
Wakil Presiden Ma’ruf Amin Tinjau Huntara Korban Erupsi Semeru

Pemerintah akan membangun 1.951 unit hunian sementara di atas lahan seluas 81 hektare bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru.

Sekolah Khusus Olahraga Segera Dibangun di Solo
Indonesia
Sekolah Khusus Olahraga Segera Dibangun di Solo

"Meski masih dalam tahap perencanaan, pembuatan sekolah khusus ini mampu jadi solusi agar KKO jenjang SD yang sekarang ada bisa melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA," kata Gibran

Saat Jokowi Putuskan Warga Bebas Masker, COVID-19 Harian Tambah 247 Kasus
Indonesia
Saat Jokowi Putuskan Warga Bebas Masker, COVID-19 Harian Tambah 247 Kasus

Kebijakan Jokowi melonggarkan masker ini memperhatikan kondisi COVID-19 yang semakin landai.

Di DPR, Pimpinan KPK Ungkap Anggota Legislatif Paling Malas Lapor LHKPN
Indonesia
Di DPR, Pimpinan KPK Ungkap Anggota Legislatif Paling Malas Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya mencapai 97,35 persen.