Ombudsman Sudah Layangkan Rekomendasi Terkait TWK ke Presiden dan DPR Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

MerahPutih.com - Ombudsman RI menyatakan sudah menyerahkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait temuan malaadministrasi tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah (ke Presiden). Bukti tanda terima naskah juga sudah kami peroleh, ke Ketua DPR juga sudah diterima," kata komisioner Ombudsman Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan, Kamis (16/9).

Rekomendasi ini diserahkan ke Presiden dan DPR RI setelah KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak hasil temuan dari Ombudsman yang menyatakan TWK malaadministrasi. Hal ini, menurut Robert, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK

"Sesuai ketentuan UU 37/2008 tentang Ombudsman RI," imbuh Robert.

KPK semestinya menjalankan tindakan korektif atas temuan Ombudsman yang menyatakan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) malaadministrasi.

Tangkapan Layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam sebuah seminar daring, dipantau di Jakarta, Rabu (15/9). ANTARA/Indra Arief.
Tangkapan Layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam sebuah seminar daring, dipantau di Jakarta, Rabu (15/9). ANTARA/Indra Arief.

Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Tetapi hal ini justru tidak diindahkan oleh pimpinan KPK. Firli Bahuri cs lebih memilih memecat 57 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat asesmen TWK. (Pon)

Baca Juga:

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Lakukan Perlawanan Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Plt Gubernur DKI Pengaruhi Elektabilitas Anies di Pilkada Serentak 2024
Indonesia
Plt Gubernur DKI Pengaruhi Elektabilitas Anies di Pilkada Serentak 2024

Rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2024 kemunginan besar akan memengaruhi elektabilitas Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.

Kecam Pernyataan Macron, Jokowi Singgung soal Tolerasi Beragama
Indonesia
Kecam Pernyataan Macron, Jokowi Singgung soal Tolerasi Beragama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun tatanan yang lebih baik.

Soal Pilihan Wali Kota Jakpus, DPRD DKI Sepakat dengan Usulan Anies
Indonesia
Soal Pilihan Wali Kota Jakpus, DPRD DKI Sepakat dengan Usulan Anies

DPRD akan melayangkan surat kepad Anies Baswedan mengenai hasil fit and proper test Dhany Sukma yang bakal menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

PPKM Mikro Diperpanjang, Berikut Pesan Mendagri Tito kepada Masyarakat
Indonesia
PPKM Mikro Diperpanjang, Berikut Pesan Mendagri Tito kepada Masyarakat

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah meningkatnya kasus COVID-19.

Barak Polisi Rusak Akibat Digoncang Gempa Sulbar
Indonesia
Barak Polisi Rusak Akibat Digoncang Gempa Sulbar

Jika memerhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi itu merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal

Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut penanganan tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja.

Polsek Jebres Tangkap Bocah 14 Tahun Gegara Lempari Kereta Api
Indonesia
Polsek Jebres Tangkap Bocah 14 Tahun Gegara Lempari Kereta Api

Polsek Jebres Solo, Jawa Tengah mengamankan seorang bocah 14 tahun dalam kasus pelemparan KA Bangunkarta. Lokasi kejadian berada di Km 258 + 4 Jembatan Jurug antara Stasiun Palur dan Stasiun Solo Jebres, Minggu (3/10).

RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak
Indonesia
RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak

Indonesia, kata Sri, banyak menghadapi dan melakukan perubahan dari sisi kebijakan, termasuk legislasi atau peraturan perundang-undangan semenjak adanya COVID-19.

Kapolda Metro Sebut 1,2 Juta Warga Jakarta Keluar Selama Larangan Mudik
Indonesia
Kapolda Metro Sebut 1,2 Juta Warga Jakarta Keluar Selama Larangan Mudik

Polda Metro Jaya sendiri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Pangkoarmada I, dan Pangkoopsau I untuk mengantisipasi arus balik pemudik

Busyro Muqoddas Nilai Revisi UU KPK Hilangkan Karakter Lembaga Antirasuah
Indonesia
Busyro Muqoddas Nilai Revisi UU KPK Hilangkan Karakter Lembaga Antirasuah

Dalam waktu yang sama muncul bagan berupa gambar yang menampilkan penyidik senior Novel Baswedan