Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman Ilustrasi warga binaan. (Foto: Dirjen PAS)

MerahPutih.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY dan Jateng tengah menyelidiki laporan dugaan adanya penganiayaan yang terjadi pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala ORI DIY dan Jawa Tengah Bhudi Masturi mendatangi Lapas Narkotika Sleman untuk berdialog dengan kepala Lapas pada Rabu (03/11).

Budhi menuturkan, pertemuan dengan Kalapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta Cahyo Dewanto sekaligus menjadi penentu awal dibukanya akses pengumpulan keterangan dan penjelasan sejumlah pihak lapas.

Baca Juga:

Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta

"Kami meminta komitmen kerja sama dari kalapas agar membuka, mengizinkan juga pegawai-pegawainya untuk kami mintai keterangan, dan alhamdulillah respons Pak Cahyo sangat welcome, sangat kooperatif, serta memberikan akses kepada kami seluas-luasnya," ujarnya di Yogyakarta, Rabu (3/11).

Selepas pertemuan itu, menurut Budhi, pihaknya akan menghimpun berbagai informasi dan penjelasan berbagai pihak secara maraton. Sebagai langkah awal, sejumlah eks warga binaan atau pelapor kasus dugaan penganiyaan pada pekan depan akan kembali didatangkan di Kantor ORI DIY dan Jateng untuk dimintai penjelasan satu per satu secara mendetail.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan pihaknya meminta keterangan eks warga binaan lain di luar 10 eks warga binaan yang pada tanggal 1 November 2021 mendatangi Kantor ORI Perwakilan DIY dan Jateng menyampaikan aduan.

Setelah pendalaman informasi dari para pelapor nantinya dianggap tuntas, menurut dia, ORI DIY dan Jateng segera menggali berbagai informasi di lapas.

Budhi mengatakan, hasil investigasi dari jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY nantinya juga bisa berguna sebagai pelengkap informasi.

Blok Lapas. (Foto: Dirjen PAS)
Blok Lapas. (Foto: Dirjen PAS)

"Kesimpulannya (hasil investigasi) seberapa akuntabel nanti akan kami lihat juga," ujarnya.

Budhi memandang, laporan yang diterima ORI Perwakilan DIY dan Jateng terkait dengan dugaan penganiaayaan terhadap sejumlah warga binaan di Lapas Narkotika Yogyakarta itu sebagai laporan kategori berat.

"Bisa masuk kategori berat karena kompleksitas persoalannya, pihak-pihak yang harus kami mintai penjelasan, dampak, dan eksesnya juga luas," tutur Budhi Masturi.

Sebelumnya, sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) -Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

Vincentius Titih Gita Arupadatu, salah seorang eks napi Lapas Narkotika mengaku mengalami tindak kekerasan saat menghuni lapas tersebut, mulai dari dipukul, diinjak-injak, hingga dipukul memakai kelamin sapi jantan yang sudah keras.

"Banyak pelanggaran HAM yang ada di Lapas, seperti penyiksaan terhadap warga binaan," kata Vincentius. (Patricia Vicka/ Yogyakarta)

Baca Juga:

Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud Undang TII Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Bus AKAP Tetap Boleh Masuk Terminal Tirtonadi Solo
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Bus AKAP Tetap Boleh Masuk Terminal Tirtonadi Solo

"Bus AKAP masih boleh masuk terminal. Yang dilarang itu pemudik," ujar Joko, Selasa (20/4).

Yuk Taat Prokes! Kasus Harian COVID-19 Pecah Rekor Capai 21.095
Indonesia
Yuk Taat Prokes! Kasus Harian COVID-19 Pecah Rekor Capai 21.095

"Kita berharap, kita semua sekarang ini yang ngantor 75 persen ada di rumah, dan kemudian mal-mal itu jangan kunjungi dulu. Jangan ada interaksi," tutur Alex.

Mahasiswa ITS Gagas Masker Kain Dengan Filter Limbah Lontar
Indonesia
Mahasiswa ITS Gagas Masker Kain Dengan Filter Limbah Lontar

Kurangnya penelitian terkait proses pengubahan karbon aktif menjadi lembaran tipis merupakan kendala utama.

Pimpinan DPD Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Jelas
Indonesia
Pimpinan DPD Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Jelas

"Apakah UU Cipta Kerja telah dibatalkan? Apakah tetap diberlakukan dengan syarat? Ataukah hanya ditangguhkan berlakunya sehingga hukum yang diterapkan tetap mengacu pada aturan perundangan sebelumnya?,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

Pelantikan Pegawai KPK Dinilai Bentuk Pembangkangan Firli Cs Terhadap Jokowi
Indonesia
Pelantikan Pegawai KPK Dinilai Bentuk Pembangkangan Firli Cs Terhadap Jokowi

Harun menilai, kengototan Firli Bahuri melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN menujukkan Pimpinan KPK tidak taat pada aturan maupun arahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Yakin Tidak Ada Skenario Jokowi Jadikan Andika Capres
Indonesia
Pengamat Yakin Tidak Ada Skenario Jokowi Jadikan Andika Capres

Wacana Andika Perkasa berpeluang maju di Pilpres 2024 setelah menjabat Panglima TNI, adalah persoalan lain yang bukan merupakan bagian dari skenario penunjukkannya sebagai calon tunggal panglima TNI.

Geram, Pras PDIP Bilang yang Bawa-Bawa Nama Jokowi ke Formula E Ngawur
Indonesia
Geram, Pras PDIP Bilang yang Bawa-Bawa Nama Jokowi ke Formula E Ngawur

Laporan penyelewengan Formula e Jakarta sudah masuk penyelidikan KPK.

Banjir Landa Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat
Indonesia
Banjir Landa Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat

Genangan air sudah mencapai semata kaki orang dewasa dan jembatan sudah mulai goyang karena diterjang banjir dari luapan Sungai Meninting.

23 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
23 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan melaporkan, jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Indonesia sampai hari Senin (21/6) mencapai 23.530.219.