Ombudsman Selidiki Dugaan Malaadminstrasi Polisi Saat Tangani Demo Hardiknas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho. Foto: Humas Ombudsman Jakarta Raya

MerahPutih.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan Polda Metro Jaya ke Ombudsman Jakarta Raya, Kamis (27/5).

Laporan berupa dugaan malaadministrasi dan malprosedur saat penanganan aksi unjuk rasa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Baca Juga

Demokrat Ingatkan Pemerintah Naikkan PPN Perlemah Daya Beli Masyarakat

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho menyampaikan, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

"Kami berhak lakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi yang dikakukan pelayanan publik, dalam hal ini Polda Metro Jaya adalah pemberi layanan publik dan penanganan aksi," kata Teguh kepada wartawan, Kamis (27/5).

Nantinya, Ombudsman Jakarta Raya akan memastikan apakah benar telah terjadi tindakan maladminstrasi oleh polisi ketika membubarkan aksi unjuk rasa. Setidaknya, ada dua hal yang akan didalami, yakni penyalahgunaan prosedur dan dugaan tindakan yang tidak patut.

Merujuk pada kronologi yang disampaikan oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi, telah terjadi kesepakatan antara massa aksi dan polisi soal jam bubar unjuk rasa. Namun, pada praktiknya, kepolisian malah melakukan pembubaran pada pukul 17.00 WIB bahkan disertai penangkapan terhadap 9 massa aksi.

"Dalam proses pembubaran dilakukan proses penangkapan," papar Teguh.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho. Foto: Humas Ombudsman Jakarta Raya

Selain itu, Ombudsman juga akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, pihak penyidik maupun pihak yang berwenang dalam pengendalian massa aksi akan dimintai keterangannya.

"Termasuk juga melakukan pemanggilan terhadap Polda Metro Jaya, khususnya penyidik dan juga pihak yang berwenang dalam proses pengendalian massa aksi," tutup Teguh.

Fauzi selaku perwakilan YLBHI mengatakan, massa aksi telah mematuhi aturan hingga tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tetapi, aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa bahkan disertai penangkapan terhadap empat buruh, empat mahasiswa, dan satu pelajar.

"Tapi akhirnya teman-teman ditangkap, dibubarkan paksa. Belum sesuai dengan waktunya. Kami jam 5 sudah dibubarkan," kata Fauzi.

Fauzi melanjutkan, kepolisian dari Polda Metro Jaya diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan aksi. Contoh kasusnya adalah tindak kekerasan yang dilakukan polisi laki-laki terhadap massa aksi perempuan.

Ada massa aksi yang dipiting/dicekik, yakni massa aksi perempuan oleh polisi laki-laki. Jadi ini sangat tidak sesuai dengan prosedur penanganan aksi.

"Seharusnya harus ada Polwan untuk menangani massa aksi perempuan," jelas Fauzi.

Tak sampai situ, pihak Polda Metro Jaya juga menetapkan status tersangka terhadap 9 massa aksi yang ditangkap. Menurut Fauzi, pihaknya juga kesulitan dalam memberikam bantuan hukum karena tidal diberikan akses oleh polisi.

"Saat ini teman-teman masih berstatus sebagai tersangka dan dikenakan wajib lapor," beber Fauzi.

Ketua Umum Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyampaikan, penangkapan terhadap massa aksi tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi, pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. (Knu)

Baca Juga

Ricuh dan Langgar Prokes, Demo Bela Palestina di Solo Dibubarkan Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Angka Pasien Sembuh COVID-19 di Indonesia Dekati 4 Juta
Indonesia
Angka Pasien Sembuh COVID-19 di Indonesia Dekati 4 Juta

Kalau penyebaran bisa dikendalikan, maka otomatis perekomian pun akan berjalan

Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan
Indonesia
Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan

Mudah-mudahan saudara J mau hadir ke Polda Metro Jaya

Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap
Indonesia
Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Mendukung upaya adopsi teknologi digital, pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau 4G

Ketua Perdigti: Telemedicine Jadi Solusi Minimnya Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil
Indonesia
Ketua Perdigti: Telemedicine Jadi Solusi Minimnya Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil

Perdigti, lanjut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banjarnegara ini, diharapkan juga menjadi solusi minimnya tenaga kesehatan di daerah daerah terpencil melalui teknologi telemedicine.

Cuaca Buruk Hambat Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Bandang di NTT
Indonesia
Cuaca Buruk Hambat Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Bandang di NTT

“Untuk wilayah yang terisolasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa faktor utama dalam menjangkau wilayah yang terisolasi ini adalah faktor cuaca,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo kepada wartawan, Kamis (8/4).

Sebelum Larangan Mudik, Ribuan Penumpang Booking Tiket Kereta Api
Indonesia
Sebelum Larangan Mudik, Ribuan Penumpang Booking Tiket Kereta Api

Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Supriyanto mengatakan, jelang mudik Lebaran atau sebelum tanggal 6 Mei yang booking tiket kereta di KAI Daop 6 Yogyakarta belum begitu banyak. Rata-rata masih 2.000 per hari untuk hari Senin-Jumat.

KPK Sidik Dugaan Korupsi CSRT di Badan Informasi Geospasial dan LAPAN
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi CSRT di Badan Informasi Geospasial dan LAPAN

Dengan peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemkab Gresik Ajak Masyarakat Setop Upload Berita COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemkab Gresik Ajak Masyarakat Setop Upload Berita COVID-19

Reza meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang berkembang

Jokowi Pamer Pencapaian Digitaliasi Peradilan Selama Pandemi di Pidato Tahunan
Indonesia
Jokowi Pamer Pencapaian Digitaliasi Peradilan Selama Pandemi di Pidato Tahunan

Telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

Petugas Larang Wartawan Meliput Kantor BPOM yang Terbakar
Indonesia
Petugas Larang Wartawan Meliput Kantor BPOM yang Terbakar

Ketika hendak memasuki kantor BPOM, petugas keamanan langsung melarang. Kepada wartawan, para petugas meminta adanya surat tugas peliputan.