Ombudsman Sebut Persidangan Online Berpotensi Maladministrasi Ilustrasi Sidang (MP/Kanu)

MerahPutih.com - Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pelaksanaan persidangan secara online di tengah pandemi COVID-19. Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan potensi maladministrasi terjadi salah satunya akibat penundaan jadwal sidang yang berlarut.

"Penyelenggaraan sidang virtual ini terdapat potensi maladministrasi yakni penundaan berlarut," kata Adrianus dalam konferensi pers yang digelar di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (9/6).

Baca Juga:

Darurat COVID-19, Rutan Surakarta Berlakukan Besuk Napi Gunakan Video Call

Berdasarkan temuan Ombudsman, penyebab terjadinya penundaan jadwal sidang lantaran minimnya sumber daya petugas IT yang ada di sejumlah Pengadilan Negeri.

"Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan," ujarnya.

Cegah corona, majelis hakim minta pengunjung sidang kasus Novel jaga jarak
Ilustrasi sidang (19/3) (MP/Kanu)

Selain itu, kendala teknis lain yang ditemukan ombudsman antara lain: keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antarpihak yang kurang baik, hingga penasehat hukum yang tidak berada berdampingan dengan terdakwa membuat terdakwa seperti dalam tekanan atau dusta.

Ombudsman menyarankan agar Ketua Mahkamah Agung (MA) membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persidangan online/E-Litigation dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Pengadilan Negeri.

Baca Juga:

Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana

"Perlu juga dilakukan pengoptimalan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penyelenggaraan persidangan virtual, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM," Pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19
Indonesia
Politisi Gerindra Tolak Rorotan Jadi Makam Khusus COVID-19

Meski ini untuk pemakaman jenazah COVID-19, Pemprov DKI harusnya tetap memperlakukannya dengan tata cara penguburan yang harus baik dan memastikan lahan tanahnya pun baik.

Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ini Alasan Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Rizieq Shihab

Bareskrim Polri turun tangan mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jakarta.

Romo Benny Tegaskan Agama Harus Jadi Inspirasi Batin
Indonesia
Romo Benny Tegaskan Agama Harus Jadi Inspirasi Batin

Benny menekanan bahwa agama hadir membawa rahmat perdamaian keadilan

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan Hortikultura
Indonesia
PDIP Setuju Sekolah DKI Jadi Tempat Isolasi Corona
Indonesia
PDIP Setuju Sekolah DKI Jadi Tempat Isolasi Corona

Hal itu dikomentari Gembong agar penyebaran penyakit corona tak menyebar luas ke masyarakat.

PKB Usulkan Pemprov DKI Ganti Bantuan Sembako dengan Uang Tunai
Indonesia
PKB Usulkan Pemprov DKI Ganti Bantuan Sembako dengan Uang Tunai

Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Gubernur Anies Baswedan mengubah bantuan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19.

KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra

Apalagi, lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah supervisi

 Dampak COVID-19, Seluruh Perayaan Misa Pekan Suci Paskah Disiarkan Live di TV
Indonesia
Dampak COVID-19, Seluruh Perayaan Misa Pekan Suci Paskah Disiarkan Live di TV

Vikaris Jenderal KAJ Romo Samuel Pangestu Pr mengatakan, dlam Surat Keputusan No. 170/3.5.1.2/2020 disepakati bahwa semua kegiatan kegerejaan yang mengumpulkan banyak orang ditiadakan.

Pertahankan Bisnis, Pengusaha Muda Diminta Lebih Adaptif
Indonesia
Pertahankan Bisnis, Pengusaha Muda Diminta Lebih Adaptif

Banyak sekali bisnis-bisnis yang mungkin masih belum bisa berjalan namun ada juga bisnis yang menggeliat saat pandemi.