Ombudsman Sebut Firli Bahuri Tidak Patut Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ombudsman RI menyatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak patut menerbitkan surat keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Najih menyatakan, pihaknya berpendapat KPK telah melakukan tindakan maladministrasi dengan menerbitkan SK 652 Tahun 2021 yang memuat penonaktifan 75 pegawai tak lolos TWK.

Baca Juga

Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK Pegawai KPK

"Ketua KPK tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021," kata Robert dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Robert menjelaskan, Firli Bahuri menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang menetapkan 75 pegawai KPK Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan hasil TWK. Dalam SK itu pula, para pegawai yang TMS diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung.

Berdasarkan berita acara rapat pada 25 Mei 2021, kata Robert, sebanyak 24 pegawai di antaranya diputuskan dapat mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021 mendatang.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Menurut Robert, penerbitan SK tersebut bertentangan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyatakan alih status tidak boleh merugikan hak pegawai.

Penerbitan SK, berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, juga merupakan bentuk pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Diketahui, Presiden Jokowi, pada 17 Mei 2021, sempat menyatakan hasil TWK tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen.

"Pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan presiden tanggal 17 Mei 2021," tegas Robert.

Ombudsman telah merampungkan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Pemeriksaan dilakukan usai Ombudsman menerima laporan dari perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK sebagai salah satu syarat alih status menjadi ASN. (Pon)

Baca Juga

24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Hanya Simpan Pinjam, Koperasi Harus Bikin Berbagai Unit Usaha
Indonesia
Tidak Hanya Simpan Pinjam, Koperasi Harus Bikin Berbagai Unit Usaha

"Kalau setiap koperasi berjalan dengan benar dan dikembangkan dengan berbagai inovasi kreatif. Seharusnya koperasi mampu melawan perusahaan-perusahaan kapital," ujar Oded.

Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan
Indonesia
Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan

Kirab budaya tersebut sebagai wujud syukur pedagang setelah pasar selesai dibangun ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan dana senilai Rp48 miliar

Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta
Indonesia
Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta

“Kita akan berjaga dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memantau apakah peningkatan jumlah arus yang masuk Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama,” kata Sambodo.

KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo
Indonesia
KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo

Ari bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka PT Merial Esa dan mantan Ketua ULP Bakamla Leni Marlena.

Wali Kota Samarinda Positif COVID-19
Indonesia
Wali Kota Samarinda Positif COVID-19

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status tanpa gejala (OTG).

Megawati Minta Bertemu Risma Bahas Kesenjangan Sosial
Indonesia
Megawati Minta Bertemu Risma Bahas Kesenjangan Sosial

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa di Bulan Bung Karno, partai akan berkonsentrasi dalam konsolidasi menyeluruh.

Berlibur di Zona Orange dan Merah Berisiko Tertular COVID-19 Lebih Tinggi
Indonesia
Berlibur di Zona Orange dan Merah Berisiko Tertular COVID-19 Lebih Tinggi

Ia menegaskan masyarakat yang tetap melakukan wisata atau berlibur ke zona oranye atau merah, maka risiko tertular COVID-19 jauh lebih tinggi

KPK Minta Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos COVID-19 Menyerahkan Diri
Indonesia
KPK Minta Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos COVID-19 Menyerahkan Diri

Mensos Juliari P. Batubara sempat berjanji kooperatif dengan penyidikan KPK Sabtu (5/12) siang.

Hari Ini Tempat Wisata Ancol Tutup
Indonesia
Hari Ini Tempat Wisata Ancol Tutup

Saat tutup, Ancol akan melakukan tiga langkah penguatan protokol kesehatan, di antaranya, penyemprotan disinfektan di seluruh area vital rekreasi

Sabu-Sabu 1,1 Ton yang Dibongkar Polisi Dikendalikan Napi di Lapas Cilegon
Indonesia