MerahPutih.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah menerima sejumlah Konsultasi non-Laporan (KNL) terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pada hari-hari terakhir pendaftaran tahap zonasi.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan menyayangkan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta kurang memitigasi persoalan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.
Baca Juga:
Ombudsman Soroti Minimnya Partisipasi Pekerja soal Aturan JHT
"Permasalahan sebenarnya adalah Disdik DKI telah menciptakan histeria publik dalam sistem PPDB DKI ini, dan tidak cepat untuk memitigasi permasalahan histeria tersebut," katanya di Jakarta, Selasa (28/6).
Ia memaparkan, saat mengakses situsnya, para peserta tidak bisa mengakses selama satu jam dari pukul 08.00-09.20 WIB. Permasalahan ini sama seperti pelaksanaan PPDB 2021 lalu.
Dari kasus itu, Dedy berharap pihak Disdik DKI cepat mengatasi persoalan teknis sistem teknologi informasi mengingat adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
Ombudsman memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan proses pendaftaran PPDB yang ada. Yakni, membagi server salam tiap tingkatan sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) atau mengaktifkan kanal sosial agar tidak bertumpuk pada satu waktu sehingga tidak menciptakan kepanikan publik. Namun di sisi lain penyelenggara harus siap melayani pelanggan seharian penuh.
Kedua, Disdik DKI bisa menggunakan sistem data tahun lalu untuk menanggulangi daerah-daerah yang daya tampung zonasi tidak mengakomodir wilayah-wilayah di sekitarnya.
Sementara itu, untuk saran lainnya bagi PPDB yang berlangsung di Jabodetabek, Ombudsman menyarankan untuk membuka posko pengaduan mengenai permasalahan PPDB tersebut.
"Masyarakat dapat melaporkan segala bentuk dugaan maladministrasi PPDB melalui WhatsApp atau email," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Ombudsman Temukan Panic Buying Minyak Goreng
