Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ombudsman meminta Pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar tidak mengganggu kondisi perekonomiannya serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan menjadi pengangguran sementara.
Pemerintah juga diminta menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan, upaya tersebut perlu dilakukan sebagai jaminan kepastian Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan CASN 2024.
Baca juga:
Ini nih, Sanksi buat Pelamar yang Lulus CASN dan Punya NIP, tapi Mengundurkan Diri
"Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk CPPPK," ujar Robert saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (12/3).
Ia menyampaikan, penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing.
Seperti ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama berpotensi mengakibatkan terganggunya layanan kesehatan.
Seiring berjalannya dinamika seleksi CASN TA 2024, Ombudsman telah menerima konsultasi dan pengaduan dari para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi.
Dikabarkan sebanyak 207 instansi dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. (*)
