Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ombudsman RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkat 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini merupakan langkah korektif yang dibuat Ombudsman untuk KPK terkait dugaan maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

Baca Juga

Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK Pegawai KPK

Ombudsman memberikan empat tindakan korektif. Pertama, KPK harus memberikan penjelasan kepada pegawai perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen yang sah.

"Kedua adalah hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinilai tidak memenuhi syarat," kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melakukan konferensi pers secara daring terkait Hasil Pemeriksaan Aduan Pegawai KPK pada Rabu (21/7/2021).
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melakukan konferensi pers secara daring terkait Hasil Pemeriksaan Aduan Pegawai KPK pada Rabu (21/7). Foto: Ombudsman

Ketiga, kata Robert, kepada pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, serta maladimintrasi dalam proses penyusunan PKPK Nomor 1 Tahun 2021," ujar Robert.

Sementa itu, tindakan korektif untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ombudsman meminta agar BKN menelaah aturan dan menyusun peta jalan berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi ASN.

Robert berharap tindakan korektif ini dapat dilaksanakan KPK dan BKN dalam waktu 30 hari sejak hasil laporan dikirim.

"Tetapi jika dalam waktu 30 hari tidak dilaksanakan, maka kepada KPK dan BKN akan diberikan rekomendasi dan itu wajib dilaksanakan 60 hari ke depan," tegas Robert. (Pon)

Baca Juga

Ombudsman Sebut Firli Bahuri Tidak Patut Nonaktifkan 75 Pegawai KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi
Indonesia
Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi

Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai membuat gaduh suasana.

3 Juta Vaksin Sinovac Didistribusikan Januari 2021
Indonesia
3 Juta Vaksin Sinovac Didistribusikan Januari 2021

Dalam vaksinasi ini, pemerintah akan memprioritaskan tenaga kesehatan dahulu

Pelantikan 21 Kepala Daerah di Jateng Dilarang Undang Tamu
Indonesia
Pelantikan 21 Kepala Daerah di Jateng Dilarang Undang Tamu

Pelantikan kepala daerah bupati dan wali kota tersebut, bakal diadakan secara virtual mengingat kondisi pandemi di Jawa Tengah belum mereda.

Sempat Diamankan, Jurnalis MerahPutih.com Dibebaskan
Indonesia
Sempat Diamankan, Jurnalis MerahPutih.com Dibebaskan

Jurnalis MerahPutih.com, Ponco Sulaksono dibebaskan dari Polda Metro Jaya

Gandeng TNI-Polri, Jasa Marga Lakukan Pembatasan dan Pemeriksaan di Jalan Tol
Indonesia
Gandeng TNI-Polri, Jasa Marga Lakukan Pembatasan dan Pemeriksaan di Jalan Tol

Untuk memastikan kelancaran, Jasa Marga Group menyiapkan rambu-rambu dan petugas

Gempa Majene, Tiga Warga Meninggal Dunia, 24 Orang Luka-luka
Indonesia
Gempa Majene, Tiga Warga Meninggal Dunia, 24 Orang Luka-luka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju, Sulawesi Barat, melaporkan sebanyak tiga warga meninggal dunia dan 24 lainnya luka-luka akibat gempa berkekuatan 6,2 Magnitudo pada Jumat (15/1) dini hari WIB.

PBNU Apresiasi Pemerintah Yang Mulai Salurkan Bansos
Indonesia
PBNU Apresiasi Pemerintah Yang Mulai Salurkan Bansos

Selain itu para tenaga kesehatan juga perlu diberikan ruang dan kesempatan agar bisa melakukan pengobatan dengan maksimal.

Pakar Geologi Unhas Nilai Tren Gempa Susulan Makin Mengecil
Indonesia
Pakar Geologi Unhas Nilai Tren Gempa Susulan Makin Mengecil

Selain itu, perlu juga dihindari lereng-lereng yang terjal

Akhir Agustus, Penyuntikan Vaksin COVID-19 Harus Sampai 100 Juta
Indonesia
Akhir Agustus, Penyuntikan Vaksin COVID-19 Harus Sampai 100 Juta

Presiden mengumumkan keputusan penurunan level PPKM di wilayah Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya dan beberapa wilayah kota/kabupaten lain, dari level 4 menjadi level 3.

Ekskavasi Candi Dingkel Dihentikan Sementara
Indonesia
Ekskavasi Candi Dingkel Dihentikan Sementara

Para peneliti menghentikan sementara kegiatan ekskavasi awal terhadap temuan struktur bata di situs Dingkel.