Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ombudsman RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkat 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini merupakan langkah korektif yang dibuat Ombudsman untuk KPK terkait dugaan maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

Baca Juga

Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK Pegawai KPK

Ombudsman memberikan empat tindakan korektif. Pertama, KPK harus memberikan penjelasan kepada pegawai perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen yang sah.

"Kedua adalah hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinilai tidak memenuhi syarat," kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melakukan konferensi pers secara daring terkait Hasil Pemeriksaan Aduan Pegawai KPK pada Rabu (21/7/2021).
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melakukan konferensi pers secara daring terkait Hasil Pemeriksaan Aduan Pegawai KPK pada Rabu (21/7). Foto: Ombudsman

Ketiga, kata Robert, kepada pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, serta maladimintrasi dalam proses penyusunan PKPK Nomor 1 Tahun 2021," ujar Robert.

Sementa itu, tindakan korektif untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ombudsman meminta agar BKN menelaah aturan dan menyusun peta jalan berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi ASN.

Robert berharap tindakan korektif ini dapat dilaksanakan KPK dan BKN dalam waktu 30 hari sejak hasil laporan dikirim.

"Tetapi jika dalam waktu 30 hari tidak dilaksanakan, maka kepada KPK dan BKN akan diberikan rekomendasi dan itu wajib dilaksanakan 60 hari ke depan," tegas Robert. (Pon)

Baca Juga

Ombudsman Sebut Firli Bahuri Tidak Patut Nonaktifkan 75 Pegawai KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isolasi Terpusat Ringankan Beban Rumah Sakit Merawat Pasien COVID-19
Indonesia
Isolasi Terpusat Ringankan Beban Rumah Sakit Merawat Pasien COVID-19

Bahkan tidak terbatas pada bangunan, kapal-kapal milik PT Pelni pun turut beralih fungsi menjadi tempat isolasi terpusat

Polda Jabar Periksa Bahar bin Smith Hari Ini
Indonesia
Polda Jabar Periksa Bahar bin Smith Hari Ini

Tim penyidik Polda Jawa Barat memeriksa Bahar Smith dalam kasus dugaan ujaran kebencian pada Senin (3/1).

Mudik Lebaran, Bandara Soetta Terima Permintaan 720 Penerbangan Tambahan
Indonesia
Mudik Lebaran, Bandara Soetta Terima Permintaan 720 Penerbangan Tambahan

PT Angkasa Pura II memperkirakan akan ada 160.000 penumpang hingga puncak arus mudik Lebaran 2022 Bandara Soekarno - Hatta Tangerang Banten.

Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda
Indonesia
Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda

Reuni 212 yang melibatkan banyak orang sangat berpotensi meningkatkan kembali tren COVID-19 di ibu kota.

Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
Indonesia
Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

"Saya juga minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan PeduliLindungi yang tadinya 2 minggu, bisa diperpanjang selama 3 bulan. Kita harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan," ungkap Menko Luhut Pandjaitan

Pegawai Lembaga Eijkman Akan Diintegrasikan ke BRIN
Indonesia
Pegawai Lembaga Eijkman Akan Diintegrasikan ke BRIN

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman diintegrasikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Mahfud MD Sebut Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Cuma Modus
Indonesia
Mahfud MD Sebut Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Cuma Modus

Mahfud menyebut modus yang dilakukan pihak Akidi Tio sama dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen
Indonesia
Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen

Pemerintah memperkirakan defisit APBN tahun ini hanya akan menjadi 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 873,6 triliun.

Pengasuh Anak Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 Bakal Dapat Dana PKH
Indonesia
Pengasuh Anak Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 Bakal Dapat Dana PKH

Pemerintah melalui Kemensos, telah memberikan berbagai bantuan sosial untuk anak yang kehilangan orang tuanya.

Asa Pedagang di Rest Area Bisa Dapat Untung di Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Asa Pedagang di Rest Area Bisa Dapat Untung di Mudik Lebaran 2022

"Pas pandemi cuma bisa bayar sewa warung saja, sekarang ya Alhamdulillah sudah ada rezeki keuntungan yang didapat," kata Ai seorang pedagang di rest area.