Ombudsman Minta Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Hindari Cara Represif Tangani Unras Halte bus Transjakarta dirusak massa aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10). Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Merahputih.com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz terkait penanganan masa pendemo penolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Ombudsman meminta Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis dalam pengawalan kegiatan demonstrasi.

"Namun, apabila pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali, Polri dapat merumuskan perencanaan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional," ujar Amzulian dalam rilisnya kepada wartawan, Kamis (15/10).

Baca Juga

Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing

Ombudsman menyebut Polri dapat memaksimalkan fungsi intelijen untuk mengukur potensi gangguan, termasuk deteksi dini ancaman gangguan kamtibnas.

"Selain itu, juga melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap Komandan Satuan Kepolisian. Di samping itu, perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan," ucapnya.

Adapun surat yang dikirim Ombudsman bernomor B/1682/LM.12/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020. Dalam suratnya, Ombudsman menilai penyampaian aspirasi masyarakat dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Meskipun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU.

Sementara itu, terkait pengamanan dan penanganan kegiatan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Polri juga bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban.

Ombudsman RI menyampaikan, apabila terpaksa melakukan pengamanan dan/atau penahanan terhadap peserta unjuk rasa, Ombudsman meminta agar pihak yang ditahan dapat terpenuhi hak-haknya seperti pendampingan penasihat hukum.

Baca Juga

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

Di lain sisi, proses pemeriksaan agar dilakukan secara objektif dan transparan, dengan menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diamankan serta status dan proses yang sedang dilakukan. Termasuk penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.

Ombudsman RI juga mengingatkan agar Polri dapat menjamin terpenuhinya protokol kesehatan bagi pengunjuk rasa yang diamankan, sehingga tidak menimbulkan klaster baru. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Umumkan 2 Nama Cawagub DKI Tanpa Undang PKS
Indonesia
Gerindra Umumkan 2 Nama Cawagub DKI Tanpa Undang PKS

Apa alasan Gerindra tidak undang PKS?

DPRD DKI Segera Bahasa Tiga Raperda Tentang Tata Ruang
Indonesia
DPRD DKI Segera Bahasa Tiga Raperda Tentang Tata Ruang

“Ketiga Raperda tersebut saling terkait dan kami upayakan dibahas secara bersamaan," kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI, Dedi Supriadi

Kemenangan Biden Bisa Untungkan Aliran Modal ke Indonesia
Indonesia
Kemenangan Biden Bisa Untungkan Aliran Modal ke Indonesia

PSI berpandangan siapa pun yang memenangkan Pemilu AS 2020, Indonesia diharapkan cerdas memainkan peran untuk kepentingan nasional.

Wadirintel Polda Jatim Minta Gatot Nurmantyo Turun dari Atas Panggung Saat Acara KAMI
Indonesia
Wadirintel Polda Jatim Minta Gatot Nurmantyo Turun dari Atas Panggung Saat Acara KAMI

Wadirintel Polda Jatim, AKBP Iwan Kurniawan meminta, Gatot untuk segera turun.

Selama Pagebluk COVID-19, Mahasiswa dan Dosen UGM Dapat 'Duit Pulsa'
Indonesia
Selama Pagebluk COVID-19, Mahasiswa dan Dosen UGM Dapat 'Duit Pulsa'

UGM juga menjalin kerja sama dengan beberapa operator seluler besar tanah air yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL

[HOAKS atau FAKTA]: Pengakuan Relawan Vaksin COVID-19 yang Jadi Plonga-plongo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengakuan Relawan Vaksin COVID-19 yang Jadi Plonga-plongo

Akun Kim Joong-Un Juga menambahkan narasi pada unggahannya tersebut yang berbunyi, sebagai berikut: “Waduh Menular…”

KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem
Indonesia
KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem

KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan politikus Nasdem Kisman Lakumakulita, terkait tindak pidana korupsi petinggi Nasdem.

NTT Tetapkan Akses Pulau Komodo Melalui Membership
Indonesia
NTT Tetapkan Akses Pulau Komodo Melalui Membership

Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai lokasi wisata yang bersifat eksklusif.

Bahas RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Diduga Sengaja Lindungi Djoko Tjandra
Indonesia
Bahas RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Diduga Sengaja Lindungi Djoko Tjandra

"Jangan-jangan pimpinan memang tidak mau kasus Djoko Tjandra terungkap. Atau jangan pimpinan DPR ingin menutupi kasus tersebut," jelas Ujang.

PSBB Jakarta: Pernikahan dan Khitanan Tidak Dilarang Tapi Resepsi Ditiadakan
Indonesia
PSBB Jakarta: Pernikahan dan Khitanan Tidak Dilarang Tapi Resepsi Ditiadakan

PSBB berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.