Ombudsman Minta Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Hindari Cara Represif Tangani Unras Halte bus Transjakarta dirusak massa aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10). Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Merahputih.com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz terkait penanganan masa pendemo penolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Ombudsman meminta Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis dalam pengawalan kegiatan demonstrasi.

"Namun, apabila pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali, Polri dapat merumuskan perencanaan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional," ujar Amzulian dalam rilisnya kepada wartawan, Kamis (15/10).

Baca Juga

Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing

Ombudsman menyebut Polri dapat memaksimalkan fungsi intelijen untuk mengukur potensi gangguan, termasuk deteksi dini ancaman gangguan kamtibnas.

"Selain itu, juga melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap Komandan Satuan Kepolisian. Di samping itu, perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan," ucapnya.

Adapun surat yang dikirim Ombudsman bernomor B/1682/LM.12/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020. Dalam suratnya, Ombudsman menilai penyampaian aspirasi masyarakat dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Meskipun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU.

Sementara itu, terkait pengamanan dan penanganan kegiatan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Polri juga bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban.

Ombudsman RI menyampaikan, apabila terpaksa melakukan pengamanan dan/atau penahanan terhadap peserta unjuk rasa, Ombudsman meminta agar pihak yang ditahan dapat terpenuhi hak-haknya seperti pendampingan penasihat hukum.

Baca Juga

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

Di lain sisi, proses pemeriksaan agar dilakukan secara objektif dan transparan, dengan menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diamankan serta status dan proses yang sedang dilakukan. Termasuk penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.

Ombudsman RI juga mengingatkan agar Polri dapat menjamin terpenuhinya protokol kesehatan bagi pengunjuk rasa yang diamankan, sehingga tidak menimbulkan klaster baru. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Paspampres Tak Dilibatkan Dalam Pelantikan Anak Jokowi?
Indonesia
Paspampres Tak Dilibatkan Dalam Pelantikan Anak Jokowi?

Ahyani mengatakan untuk pelantikan nanti mengikuti protokoler yang dibuat Pemkot Solo

Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan
Indonesia
Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan, saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri yaitu memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia
Indonesia
Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia

"Tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum,” ujar Felippa

Kemensos Didorong Tindaklanjuti Temuan Pungli Bansos oleh Tri Rismaharini
Indonesia
Kemensos Didorong Tindaklanjuti Temuan Pungli Bansos oleh Tri Rismaharini

Bamsoet juga meminta komitmen Kemensos untuk memastikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sesuai dengan data penerima

Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Kejar Target Turunkan Stunting
Indonesia
Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Kejar Target Turunkan Stunting

Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas.

Masyarakat Ditantang Lapor Polisi Jika Dapat Ancaman Pinjol
Indonesia
Masyarakat Ditantang Lapor Polisi Jika Dapat Ancaman Pinjol

Ramadhan juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terbuai dalam melakukan transaksi pinjaman online.

PAN: Jangan Lagi Ada Korban Kebiadaban KKB
Indonesia
PAN: Jangan Lagi Ada Korban Kebiadaban KKB

PAN mendukung langkah dan kebijakan aparat Kepolisian untuk menciptakan ketertiban sosial

Rektor Unair Sebut Vaksin Merah Putih Siap Dipakai Tahun 2022
Indonesia
Rektor Unair Sebut Vaksin Merah Putih Siap Dipakai Tahun 2022

Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Prof Mohammad Nasih yakin vaksin COVID-19 Merah Putih yang mereka kembangkan siap dipakai pada tahun 2022.

Tok! UMK di Wilayah Yogyakarta Naik 3,24 Persen
Indonesia
Tok! UMK di Wilayah Yogyakarta Naik 3,24 Persen

"UMK tertinggi kedua diikuti Kabupaten Sleman Rp1.903.500. Jumlahnya naik 3,11 persen atau Rp57.500 dibanding 2020,"jelas Aji

Tarif PPh 35 Persen Bagi Berpendapatan Rp 5 Miliar Berikan Keadilan
Indonesia
Tarif PPh 35 Persen Bagi Berpendapatan Rp 5 Miliar Berikan Keadilan

Pajak dari golongan tersebut nantinya akan memperbaiki postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperlebar ruang fiskal.