Ombudsman Minta Jokowi Ambilalih Pengalihan Status Pegawai KPK Presiden Joko Widodo. ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Ombudsman RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambilalih pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pengambilalihan ini perlu dilakukan Presiden, jika Pimpinan dan Sekjen KPK mengabaikan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman atas maladministrasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan penetapan hasil asesmen TWK pegawai KPK.

Baca Juga

Ketersediaan Tempar Tidur Kosong di RSD Wisma Atlet Diperkirakan Tinggal Hitungan Hari

Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, KPK secara lembaga adalah rumpun eksekutif, sementara Presiden pemegang kebijakan tertinggi dalam PPK ASN. Sehingga PPK di lembaga adalah delegasi presiden.

"Maka jika PPK KPK tidak mengindahkan tindakan korektif Ombudsman Republik Indonesia, maka kepada Presiden kami sarankan take over kewenangan," kata Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7).

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selain itu, Presiden disarankan membina Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden juga diminta memonitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan atau road map manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.

Baca Juga

Pegawai KPK Pertanyakan Keterlibatan Berbagai Lembaga dalam Keputusan Kepegawaian

"Dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM Aparatur unggul, Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku," ujarnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat
Foto
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Hadi Tjahjanto meninjau langsung pelaksanaan operasi Aman Nusa II penanganan Covid-19 lanjutan saat pemberlakuan PPKM Darurat di Pos Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat wilayah Kalideres, Jakarta

Densus 88 Tangkap Belasan Terduga Teroris di Riau
Indonesia
Densus 88 Tangkap Belasan Terduga Teroris di Riau

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap belasan orang terduga teroris di wilayah Riau.

PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini
Indonesia
PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini

ada sedikitnya 17 aspek yang perlu ditingkatkan pada PPKM Jawa-Bali yang rencananya akan bergulir lagi mulai besok.

Klaim PSI Terkait Karangan Bunga Dukungan Interplasi Formula E
Indonesia
Klaim PSI Terkait Karangan Bunga Dukungan Interplasi Formula E

Hak interpelasi seharusnya tidak dihindari karena hanya merupakan forum tanya jawab yang diatur dalam Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD.

Anak Buah Anies Sudah Tutup 159 Perusahaan
Indonesia
Anak Buah Anies Sudah Tutup 159 Perusahaan

Pemprov DKI sebelumnya menegaskan bakal menutup perusahaan yang melanggar ketentuan dalam PSBB

Kasus Pesta Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Mereka Tidak Diundang Tapi Datang Sendiri
Indonesia
Kasus Pesta Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Mereka Tidak Diundang Tapi Datang Sendiri

Polisi menyebut belasan tamu yang menghadiri acara ulang tahun ayah Sean Gelael, Ricardo Gelael termasuk Raffi Ahmad tidak ada yang diundang. Namun, mereka inisiatif datang sendiri.

Update COVID-19 Kamis (19/11): Pasien Positif Bertambah 4.798 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (19/11): Pasien Positif Bertambah 4.798 Kasus

Dengan penambahan ini maka total kasus di Indonesia menjadi 483.518

Calon Kepala Daerah Diminta Sediakan Tes COVID-19 Bagi Saksi
Indonesia
Calon Kepala Daerah Diminta Sediakan Tes COVID-19 Bagi Saksi

Data kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali meningkat per Sabtu (5/12) sebanyak 6.027. Sehingga jumlah orang yang terjangkit virus itu mencapai 569.707.

Kota Tangerang Butuh 3.628 PNS dan PPPK, Formasi Paling Banyak Guru
Indonesia
Kota Tangerang Butuh 3.628 PNS dan PPPK, Formasi Paling Banyak Guru

Untuk CPNS 2021 Pemerintah Kota Tangerang paling banyak membutuhkan guru dengan 3.253 orang dengan status PPPK.

[Hoaks atau Fakta]: Pria Ngamuk Karena Perempuan Yang Dinikahi Tidak Perawan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pria Ngamuk Karena Perempuan Yang Dinikahi Tidak Perawan

Gambar tersebut merupakan gambar pada artikel detik.com dengan judul “Tim Gegana Sukses Ringkus Orang Gila di Mojokerto yang Mengamuk