Ombudsman Jateng Terima 220 Aduan Sepanjang 2021, Terbanyak Soal BPJS Kesehatan Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Ombudsman wilayah Jawa Tengah mencatat, sepanjang tahun 2021, telah menerima sebanyak 220 aduan dari masyarakat. Dari ratusan aduan tersebut, terbanyak terkait BPJS Kesehatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mengemukakan, layanan kesehatan merupakan salah satunya yang menjadi laporan paling banyak masuk di Ombudsman wilayah Jawa Tengah. Bahkan, aduan semakin meningkat pada masa pandemi COVID-19.

"Ada sebanyak 220 aduan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman Jawa Tengah sepanjang tahun ini," kata Farida saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5).

Baca Juga:

Data Peserta BPJS Kesehatan Bocor, Menko PMK Minta Warga Tidak Khawatir

Dikatakannya, masalah yang kerap dikeluhkan dari BPJS Kesehatan adalah soal layanan gratis, tetapi tidak bisa diakses.

"Masyarakat mungkin ingin mengakses layanan gratis dibuka seluas-luasnya. Tetapi jika tidak bisa diakses, pastinya akan menjadi masalah, terutama BPJS Kesehatan," kata dia.

Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mall Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)
Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)

Ia mengaku, karena ini menyangkut keselamatan jiwa, pihaknya merespons dengan cepat.

"Upaya penyelesaian laporan-laporan tersebut pun sudah kami lakukan dengan melakukan supervisi. Ada beberapa laporan yang langsung kita proses untuk segera diselesaikan," terang dia.

Ombudsman, lanjut dia, juga sedang melakukan respons cepat untuk infrastruktur, pelayanan PLN, dan juga pelayanan pengairan. Selain itu, juga ada aduan masuk soal bansos.

"Kami juga terima aduan soal di sejumlah kabupaten Jawa Tengah terkait seleksi perangkat desa," katanya.

Baca Juga:

Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, selama masa pandemi ini, masyarakat banyak mengirim laporan melalui surat atau media sosial serta konsultasi non-laporan.

Bobby menegaskan, pada masa pandemi ini, laporan masyarakat yang langsung ke kantor mengalami penurunan.

"Masyarakat lebih memilih memberikan laporan melalui surat, e-mail atau media sosial, hingga telepon. Kami tindak lanjuti semua," katanya

Bobby menambahkan, ada penurunan aduan pada 2020, tapi di 2021 ada kenaikan. Kenakan dipicu setelah ada layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat melapor, seperti membuka tempat-tempat pengaduan yang mudah dijangkau. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Ngaku Telah Lakukan Pengamanan Berlapis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Lantik Yana Mulyana Jadi Wali Kota Bandung
Indonesia
Ridwan Kamil Lantik Yana Mulyana Jadi Wali Kota Bandung

Ridwan Kamil menitipkan agar Yana Mulyana melayani masyarakat Kota Bandung dengan sepenuh hati kemudian harus sering turun ke bawah untuk melihat permasalahan nyata yang dihadapi warganya.

Libur Hari Lahir Pancasila, KAI Tambah Dua Perjalanan KRL Yogya - Solo
Indonesia
Libur Hari Lahir Pancasila, KAI Tambah Dua Perjalanan KRL Yogya - Solo

Libur Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan warga Yogyakarta dan sekitar untuk berwisata.

KPK Intai Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sejak Tahun Lalu
Indonesia
KPK Intai Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sejak Tahun Lalu

Rakyat Indonesia sudah sangat memahami bahwa mempolitisasi penegakan hukum oleh KPK selama ini sudah kerap terjadi

Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung
Indonesia
Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung

"Ini sangat sadis ini. Supaya menjadi pesan khusus kepada para pedofil atau pelaku kekerasan seksual untuk hati-hati bahwa ancamannya sangat berat," kata Yandri.

Kasus COVID-19 Diklaim Makin Membaik, Jokowi Justru Peringatkan Dua Hal Ini
Indonesia
Kasus COVID-19 Diklaim Makin Membaik, Jokowi Justru Peringatkan Dua Hal Ini

Jokowi juga menyertakan foto benda-benda yang gunakan sehari-hari utuk beraktifitas

Kapolri: Ini Memang Tidak Nyaman
Indonesia
Kapolri: Ini Memang Tidak Nyaman

pengetatan PPKM darurat harus dibarengi dengan vaksinasi untuk herd immunity

Polisi Tutup Lebih dari 450 Tempat Usaha Gegara Langgar Ketentuan PPKM
Indonesia
Polisi Tutup Lebih dari 450 Tempat Usaha Gegara Langgar Ketentuan PPKM

Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan tertulis

Menag Ajak Warga Takbiran Virtual Bareng Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Menag Ajak Warga Takbiran Virtual Bareng Jokowi-Ma'ruf Amin

Mari gemakan takbir, agungkan Asma Allah Yang Mahabesar dan Mahakuasa

Pemerintah Kucurkan Rp 39,19 Triliun untuk Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Kucurkan Rp 39,19 Triliun untuk Bansos PPKM Darurat

Subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt juga diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021

Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS
Indonesia
Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS

Masyarakat sipil dinilai sangat berperan dalam terealisasinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang digagas sejak satu dekade lalu itu.