Ombudsman Jateng Terima 220 Aduan Sepanjang 2021, Terbanyak Soal BPJS Kesehatan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 28 Mei 2021
Ombudsman Jateng Terima 220 Aduan Sepanjang 2021, Terbanyak Soal BPJS Kesehatan
Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Ombudsman wilayah Jawa Tengah mencatat, sepanjang tahun 2021, telah menerima sebanyak 220 aduan dari masyarakat. Dari ratusan aduan tersebut, terbanyak terkait BPJS Kesehatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mengemukakan, layanan kesehatan merupakan salah satunya yang menjadi laporan paling banyak masuk di Ombudsman wilayah Jawa Tengah. Bahkan, aduan semakin meningkat pada masa pandemi COVID-19.

"Ada sebanyak 220 aduan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman Jawa Tengah sepanjang tahun ini," kata Farida saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5).

Baca Juga:

Data Peserta BPJS Kesehatan Bocor, Menko PMK Minta Warga Tidak Khawatir

Dikatakannya, masalah yang kerap dikeluhkan dari BPJS Kesehatan adalah soal layanan gratis, tetapi tidak bisa diakses.

"Masyarakat mungkin ingin mengakses layanan gratis dibuka seluas-luasnya. Tetapi jika tidak bisa diakses, pastinya akan menjadi masalah, terutama BPJS Kesehatan," kata dia.

Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mall Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)
Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)

Ia mengaku, karena ini menyangkut keselamatan jiwa, pihaknya merespons dengan cepat.

"Upaya penyelesaian laporan-laporan tersebut pun sudah kami lakukan dengan melakukan supervisi. Ada beberapa laporan yang langsung kita proses untuk segera diselesaikan," terang dia.

Ombudsman, lanjut dia, juga sedang melakukan respons cepat untuk infrastruktur, pelayanan PLN, dan juga pelayanan pengairan. Selain itu, juga ada aduan masuk soal bansos.

"Kami juga terima aduan soal di sejumlah kabupaten Jawa Tengah terkait seleksi perangkat desa," katanya.

Baca Juga:

Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, selama masa pandemi ini, masyarakat banyak mengirim laporan melalui surat atau media sosial serta konsultasi non-laporan.

Bobby menegaskan, pada masa pandemi ini, laporan masyarakat yang langsung ke kantor mengalami penurunan.

"Masyarakat lebih memilih memberikan laporan melalui surat, e-mail atau media sosial, hingga telepon. Kami tindak lanjuti semua," katanya

Bobby menambahkan, ada penurunan aduan pada 2020, tapi di 2021 ada kenaikan. Kenakan dipicu setelah ada layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat melapor, seperti membuka tempat-tempat pengaduan yang mudah dijangkau. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Ngaku Telah Lakukan Pengamanan Berlapis

#Ombudsman #BPJS Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir
Bagikan