Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho (Ombudsman.go.id)

Merahputih.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyatakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI tahun ajaran 2020-2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 44 tahun 2019.

Sehingga, PPDB DKI Jalur Zona faktor usia yang dipermasalahkan masyarakat tidak melanggar hukum karena sudah mengacu pada Permendikbud.

"Tahun ini dengan pencantuman usia sebagai alat penapis kedua itu sesuai dengan permendikbud," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho kepada MerahPutih.com, Jumat (3/7).

Baca Juga:

Selama Pandemi Corona, Perampokan Minimarket di Jakarta Meningkat

Ombudsman Jakarta Raya telah memintai keterangan Kadis Pendidikan (Kadisdik) DKI pada tanggal 15 juni 2020 lalu. Pemanggilan itu untuk melihat apakah ada dugaan mal adminitrasi dari aturan PPDB DKI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian Ombudsman Jakarta Raya yang menyandingkan Surat Keputusan nomor 501 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB DKI tahun 2020 dengan Permendikbud 2019. Menyatakan bahwa PPDB DKI tak ada yang salah.

"Kami menilai, secara regulatif SK tersebut sudah berkesesuaian dengan permendikbud tersebut," terangnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)

Teguh pun menilai, bahwa Juknis tahun 2020 tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya dengan menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) para siswa.

"Dimana di PPDB tahun sebelumnya, sistem zonasi di PPDB Jakarta mempergunakan nilai UN sebagai bagian dari saringan jalur zonasi setelah dilakukan penilaian terhadap zonasi calon peserta didik dengan sekolah yang dituju," tuturnya.

Baca Juga:

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

Menurut dia, hal wajar jika ada orang tua murid yang kecewa bila anaknya tak lolos seleksi sekolah negeri. Sambung dia, orang tua yang merasa kecewa dengan aturan pemerintah bukan kali ini saja tahun sebelumnya juga ada.

"Kalau kecewa setiap tahun juga pasti ada yang dikecewakan, tahun kemarin yang dikecewakan adalah orang tua murid yang zonasinya sama tapi kalah bersaing dengan nilai UN kalah sama yang berprestasi," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal
Indonesia
Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal

"Apabila tidak segera diatasi, kondisi ini berisiko membuat jebolnya pertahanan bangsa Indonesia terhadap COVID-19," jelas dia.

Ditjen PAS: Pembebasan Bersyarat John Kei Terancam Dicabut
Indonesia
Ditjen PAS: Pembebasan Bersyarat John Kei Terancam Dicabut

Pria asal Maluku ini kemudian mendapat total remisi 36 bulan 30 hari dan bisa bebas pada 31 Maret 2025

KPK Periksa Corporate Secretary HM Sampoerna Terkait Suap Garuda
Indonesia
KPK Periksa Corporate Secretary HM Sampoerna Terkait Suap Garuda

Tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa pejabat dan mantan pejabat Garuda Indonesia lainnya

Bawa HP ke Rutan KPK, Imam Nahrawi Bakal Mendapat Sanksi
Indonesia
Bawa HP ke Rutan KPK, Imam Nahrawi Bakal Mendapat Sanksi

Pemberian sanksi dilakukan jika yang bersangkutan terbukti membawa handphone ke dalam rumah tahanan (Rutan).

Saksi Rasakan Panas Bekas Air Keras di Baju Gamis Novel Baswedan
Indonesia
Saksi Rasakan Panas Bekas Air Keras di Baju Gamis Novel Baswedan

"Ada bekas air (di gamisnya). Basah sebagian depannya doang, yang atasnya saja. Kita pegang lama-lama terasa panas di tangan," kata Nursalim

PAN Minta Penusukan Syekh Ali Jaber Jangan Disimplifikasi Dilakukan Orang Gila
Indonesia
PAN Minta Penusukan Syekh Ali Jaber Jangan Disimplifikasi Dilakukan Orang Gila

"Buktinya, targetnya langsung pak Syekh Ali Jaber," kata Saleh

Panglima Kogasgabpad Interaksi dengan 188 ABK yang Diobservasi di Pulau Sebaru
Indonesia
Panglima Kogasgabpad Interaksi dengan 188 ABK yang Diobservasi di Pulau Sebaru

Peserta observasi diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkomunikasi dengan keluarga

Dana Haji Kabarnya Mau Dipakai untuk Tangani COVID-19, Ini Jawaban Kemenag
Indonesia
Dana Haji Kabarnya Mau Dipakai untuk Tangani COVID-19, Ini Jawaban Kemenag

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih)

Dua Tahun Buron, Pelaku Penipuan Proyek Asian Games 2018 Ditangkap
Indonesia
Dua Tahun Buron, Pelaku Penipuan Proyek Asian Games 2018 Ditangkap

Atas perbuatannya FA dipersangkakan atas pasal 379 A KUHP jo Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar. (Knu)

 Diduga Sebar Hoaks Soal Banjir, Admin TMC Polda Metro Akan Ditindak
Indonesia
Diduga Sebar Hoaks Soal Banjir, Admin TMC Polda Metro Akan Ditindak

"Admin tidak mencermati dengan teliti betul info yang masuk sehingga terjadi seperti itu," ujar Yusri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/2).