Ombudsman Jakarta Raya Segera Panggil Anies soal Ganti Rugi Warga Rusun Petamburan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pencanangan pembangunan Kampung Susun Kunir di Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Kamis (14/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ombudsman Jakarta Raya segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengklarifikasi masalah ganti rugi kepada warga penggusuran Rusun Petamburan senilai Rp 4,7 miliar. Pasalnya, hingga kini Pemprov DKI belum kunjung membayar pada korban.

"Ombudsman Jakarta Raya akan memanggil Biro hukum dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemprov DKI untuk mengetahui persoalan keenganan mereka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut," ujar Ketua Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho di Jakarta, Minggu (31/10)

Baca Juga

Klarifikasi Pemprov DKI soal Kisruh Ganti Rugi Rusun Petamburan

Menurut Teguh, pembayaran ganti rugi kepada warga harus dilakukan. Mengingat, hal itu sebagai bagian dari penghormatan Pemprov DKI atas putusan pengadilan.

Dalam hal ini, Anies dilaporkan ke Ombudsman oleh warga Rusun Petamburan karena dianggap tak kunjung membayar ganti rugi sebesar Rp 4,73 miliar kepada 473 warga. Padahal, sudah ada putusan pengadilan yang menguatkan ganti rugi tersebut.

Pemanggilan kepada anak buah Anies akan dilakukan pada minggu depan. Namun, ia belum dapat memastikan tanggal pemanggilan dengan agenda meminta keterangan tersebut.

"Pemanggilan minggu depan, tapi harinya belum dipastikan karena kami harus berkirim surat dan melakukan kajian susbtansi lebih dalam juga sebelum meminta keterangan ke Pemprov," papar Teguh.

Sejumlah warga berbelanja di Pasar Rusun Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah warga berbelanja di Pasar Rusun Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Mulanya, kasus ini saat 473 keluarga RW 09 Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat digusur pada tahun 1997 untuk pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Sayangnya, saat itu Pemprov DKI melakukan pembebasan tanah sepihak dan pembangunan rumah susun molor. Warga kemudian menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memenangkan gugatan tersebut pada 10 Desember 2003.

Putusan PN Jakpus dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI pada 23 Desember 2004 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 26 Juni 2006. Namun, Pemprov DKI melakukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak melalui Putusan MA Nomor 700/PK.pdt/2014.

Pada tahun 2015, Pemprov DKI menjanjikan akan memasukkan anggaran ganti rugi tersebut pada APBD tahun 2016. Namun, hingga saat ini belum juga terbayarkan dengan alasan adanya upaya hukum PK.

Sampai akhirnya, Anies pernah berjanji untuk mematuhi putusan MA dan membayar ganti rugi sebesar Rp 4,73 miliar kepada warga pada 15 Januari 2019. (Asp)

Baca Juga

Wagub Riza Bantah Anies Lakukan Malaadministrasi Ganti Rugi Rusun Petamburan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BUMN Berkolaborasi Sukseskan Presidensi Indonesia di G20
Indonesia
BUMN Berkolaborasi Sukseskan Presidensi Indonesia di G20

Pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan 14 poin komunike yang merupakan komitmen dan pernyataan bersama para anggota forum G20.

Satu Delegasi Pertemuan G20 Mundur Tatap Muka di Jakarta
Indonesia
Satu Delegasi Pertemuan G20 Mundur Tatap Muka di Jakarta

Penyebaran kasus varian baru COVID-19 Omicron memberi dampak pada pertemuan G20 di Jakarta.

HPP Daging Rp 130 Ribu Per Kg, Pedagang Mogok Jualan
Indonesia
HPP Daging Rp 130 Ribu Per Kg, Pedagang Mogok Jualan

Kebijakan pemerintah seringkali ramah kepada korporasi besar sehingga terjadi monopoli dan kartelisasi komoditi daging dan sapi

Terjebak 22 Hari dalam Perang Rusia-Ukraina, 9 WNI Berhasil Dievakuasi
Indonesia
Terjebak 22 Hari dalam Perang Rusia-Ukraina, 9 WNI Berhasil Dievakuasi

Tim Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi sembilan orang warga negara Indonesia (WNI) di lokasi pertempuran antara Rusia dengan Ukraina.

Pegawai KPK Cabut Permohonan MK, Ini Alasannya
Indonesia
Pegawai KPK Cabut Permohonan MK, Ini Alasannya

Dalam pertimbangan putusan itu, MK menyatakan adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN

1 Juta Produk UMKM Ditargetkan Masuk E-Katalog
Indonesia
1 Juta Produk UMKM Ditargetkan Masuk E-Katalog

Target itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri berbasis UMKM.

Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli
Indonesia
Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli

Jalan layang tersebut akan kembali beroperasi normal pada 23 Juli 2021 pukul 00.01 WIB.

KPK Periksa 17 Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo
Indonesia
KPK Periksa 17 Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo

KPK memanggil 17 aparatur sipil negara (ASN) Probolinggo hari ini. Mereka merupakan tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Probolinggo.

PDIP Tegaskan Dukung Isu dan Program Jokowi Saat Presidensi G20
Indonesia
PDIP Tegaskan Dukung Isu dan Program Jokowi Saat Presidensi G20

PDIP pun mengajak masyarakat untuk merawat lingkungan, membangun sikap peduli kelestarian alam, dan menjaga kebersihan.

PPKM Menurun, Pemkot Surabaya Gelar Level 1 Celebration
Indonesia
PPKM Menurun, Pemkot Surabaya Gelar Level 1 Celebration

Wali kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan program Level 1 Celebration di Atrium Tunjungan Plaza, Surabaya, Rabu (10/11).