Ombudsman Jakarta Raya Melihat Potensi Maladministrasi Pemprov DKI Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho (Ombudsman.go.id)

Merahputih.com - Ombudsman Jakarta Raya menemukan adanya potensi maladministrasi layanan rumah sakit untuk pasien corona. Salah satunya, ada syarat tambahan untuk melakukan rapid test bagi masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit untuk penyakit non-COVID-19.

Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menerangkan, bahwa rapid test dijadikan persyarat rumah sakit di Jakarta ketika akan menangani pasien non-COVID. Parahnya lagi, test tersebut harus dibiayai oleh si pasien sendiri tidak ditanggung oleh rumah sakit, BPJS, asuransi kesehatan swasta maupun pemerintah baik pusat maupun daerah.

Baca Juga:

Pemprov DKI: 20.532 Orang Lakukan Rapid Test, 428 Dinyatakan Positif COVID-19

“Kami melihat potensi tindakan maladministrasi Pemprov DKI dalam pengawasan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit kepada pasien," kata Teguh di Jakarta Rabu (6/5).

Ombudsman DKI dukung Anies ajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho . Foto: ist

Ia khawatir pelayanan kepada pasien dengan penanganan pasien penyakit kronis seperti pasien yang membutuhkan cuci darah, seperti yang dikeluhkan para anggota Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPDCI).

“Penanganan kepada masyarakat yang memiliki penyakit kronis luput dari amatan Pemerintah Daerah, mereka otomatis ditetapkan sebagai ODP, harus melakukan isolasi diri dan dirujuk melakukan perawatan penyakitnya di rumah sakit rujukan yang tidak memiliki fasilitas Kesehatan seperti ini, atau berpotensi menjadi positif Covid-19 ketika berobat ke rumah sakit rujukan," jelasnya.

Baca Juga:

Menggembirakan, 24 Pasien Positif COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso Sembuh

Untuk itu, pihaknya meminta Pemprov DKI agar menyiapkan mitigasi pelayanan bagi masyarakat umum yang berobat ke rumah sakit baik karena penyakit kronis maupun penyakit biasa.

"Pertama biaya rapid test ditanggung oleh Pemprov DKI dan kedua menyediakan rumah sakit rujukan bagi para penderita penyakit kronis yang telah menerapkan standar penanganan COVID-19 tanpa harus membebani para pasien kronis tersebut," terang dia. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran-Teguh Dapat Rekomendasi, Ketua DPC PDIP Benarkan Keduanya Diundang ke DPD
Indonesia
Gibran-Teguh Dapat Rekomendasi, Ketua DPC PDIP Benarkan Keduanya Diundang ke DPD

"Besok (Jumat) itu yang diundang untuk hadir di DPD PDIP Jawa Tengah Gibran dan Teguh. Keduanya diminta datang saat pengumuman rekomendasi," ujar Rudy

Stafsus Milenial Jokowi Dikritik tak Jelas Kinerjanya, Tapi Kerap Bikin Gaduh
Indonesia
Stafsus Milenial Jokowi Dikritik tak Jelas Kinerjanya, Tapi Kerap Bikin Gaduh

“Memang Andi Taufan harus mundur. Karena telah membuat kesalahan fatal dan agar tidak membebani Jokowi,” ujar Ujang Komarudin

KSAL dan KSAU Diminta Jaga Kedaulatan NKRI
Indonesia
KSAL dan KSAU Diminta Jaga Kedaulatan NKRI

KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (20/5)

 Dicatut  Dalam Teror Diskusi di UGM, Muhammadiyah Klaten Lapor Polisi
Indonesia
Dicatut Dalam Teror Diskusi di UGM, Muhammadiyah Klaten Lapor Polisi

"Kami sebagai ormas yang berdasarkan asas Islam yang otomatis akan mempengaruhi kepercayaan percaya masyarakat," ujar Wiyono, Minggu (31/5).

Paket Bansos di Jakarta Bertambah Jadi Rp255 Ribu
Indonesia
Paket Bansos di Jakarta Bertambah Jadi Rp255 Ribu

Isi per paket bansos pun akan mengalami kenaikan pada fase ke-II.

Polisi Gratiskan Pelayanan SIM Bagi Tenaga Medis Wisma Atlet
Indonesia
Polisi Gratiskan Pelayanan SIM Bagi Tenaga Medis Wisma Atlet

Pelaksanaan SIM gratis bagi tenaga medis sebagai bentuk apresiasi terhadap petugas garda terdepan penanganan COVID-19

Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Video Syur Mirip Artis
Indonesia
Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Video Syur Mirip Artis

Polisi pun masih berupaya mengungkap pemilik akun yang menyebarkan video syur mirip penyanyi GA

Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK
Indonesia
Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK

Selain Hermawan, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Manager penagihan PT DI Achmad Azar

Gedung Ambruk di Palmerah Hasil Menang Lelang
Indonesia
Gedung Ambruk di Palmerah Hasil Menang Lelang

Polisi masih melakukan perhitungan struktur gedung sesuai dengan aturan atau tidak

Mal Kembali Dibuka 15 Juni, Anies: Bioskop Belum Beroperasi
Indonesia
Mal Kembali Dibuka 15 Juni, Anies: Bioskop Belum Beroperasi

Anies juga meminta mal mengendalikan pengunjung lewat pembatasan orang.