Ombudsman Jakarta Beri Catatan Anies Terkait Masa Transisi Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat menyemprot halaman pasar dengan disinfektan di Jakarta, Kamis (4/6/2020). (ANTARA/HO-Damkar Jakarta Barat)

MerahPutih.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyambut baik Gubernur Anies Baswedan perpanjang penerapan PSBB dengan masa transisi. Ada beberapa catatan Ombudsman, salah satunya mengenai pencegahan penularan COVID-19 di pasar tradisional.

Menurut Ketua Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho, kesadaran pencegahan corona di pasar masih minim. Ia pun berharap, dalam masa transisi yang baru berjalan ini, Anies bisa mengeluarkan kebijakan pembatasan di pasar.

Baca Juga:

Umat Hindu Sembahyang Purnama dengan Protokol Kesehatan COVID-19

"PD Pasar Jaya tidak menjadi terlalu miskin kalau hanya membuat garis-garis pembatas social distancing, melakukan pengawasan ketertiban pelaksanaan social distancing dengan mengerahkan tenaga keamanan mereka dan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan di pasar-pasar tersebut," kata Teguh di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)

Tak hanya pasar, kata Teguh, harus juga berlaku di lokasi-lokasi binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Perdagangan (KUKMP) DKI, taman-taman, dan pusat-pusat keramaian.

Baca Juga:

Selama Pandemi Corona, Perampokan Minimarket di Jakarta Meningkat

"Lokasilokasi PKL, taman, dan pusat-pusat keramaian publik sudah harus dilengkapi dengan garis-garis pembatas social distancing dan penyediaan alat-alat protokol kesehatan sebelum dibuka secara bertahap sebagai salah satu prasyarat pembukaan fasilitas tersebut," terang Teguh. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
WALHI: COVID-19 Menunjukkan Kita Bangsa yang Rentan
Indonesia
WALHI: COVID-19 Menunjukkan Kita Bangsa yang Rentan

Kita tidak tahu sampai kapan dapat bertahan

Jokowi: Jangan Sampai Ada Masyarakat Memiliki Perasaan Normal Saja
Indonesia
Jokowi: Jangan Sampai Ada Masyarakat Memiliki Perasaan Normal Saja

Krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan COVID-19 ini, tak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tapi juga warga di 215 negara.

UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren
Indonesia
UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren

Perda ini akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah

Positivity Rate COVID-19 di DKI Masih Tinggi
Indonesia
Positivity Rate COVID-19 di DKI Masih Tinggi

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 116.566. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 64.653.

Demo Tak Pakai Masker dan Jaga Jarak, Aksi Pemuda Papua di DPR Dibubarkan Polisi
Indonesia
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!
Indonesia
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Nuning yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 itu mengaku hatinya ikut terluka melihat bendera partai berlambang banteng moncong putih itu dibakar

Update COVID-19 DKI Selasa (6/10): 81.043 Positif, 66.315 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (6/10): 81.043 Positif, 66.315 Sembuh

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.220 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.007 positif dan 6.213 negatif.

Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar
Indonesia
Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar

Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal Mirna Annisa agar segera menerapkan kebijakan PPKM.

Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.

90 Lebih Warga Suku Anak Dalam Bakal Punya e-KTP
Indonesia
90 Lebih Warga Suku Anak Dalam Bakal Punya e-KTP

Rencananya, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan meninjau perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK)