Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta Pemerintah menutup sementara pintu kedatangan internasional selama PPKM Darurat, agar pelaksaaan program pengendalian ini lebih maksimal dalam menekan penyebaran COVID-19.

"Ketegasan Pemerintah dalam implementasi kebijakan pada masa PPKM Darurat ini sangat diperlukan,” kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (15/7).

Pemerintah, kata ia, harus membuat dan menerapkan kebijakan yang konsisten, agar para pelaksananya dan masyarakat tidak bingung dalam penerapan PPKM Darurat di wilayah Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

Baca Juga:

Bertahan di Masa PPKM Darurat dengan Berjualan Online

"Penting sekali untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam kerangka situasi darurat itu ditegakkan,”

Robert memahami bahwa terbukanya pintu-pintu perbatasan dan pintu kedatangan internasional telah diatur oleh Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi COVID-19.

Namun, aturan itu justru tidak konsisten dengan pelaksanaan PPKM Darurat, yang saat ini juga berlaku di beberapa daerah di luar wilayah Jawa dan Bali, kata Robert.

Ia mengusulka agar menilai kapasitas penanganan COVID-19 dalam negeri, sebelum membuka pintu-pintu kedatangan internasional. Hal ini karena Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat serius dalam menghadapi penyebaran COVID-19.

"Kami melihat bahwa kapasitas Pemerintah masih belum memadai, jika dibandingkan dengan negara lain yang membuka pintu internasionalnya," katanya.

Ombudsman RI pun akan membuat kajian sistemik pada kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait penanggulangan COVID-19 demi memetakan aturan-aturan yang tidak konsisten atau bertentangan satu sama lain.

Hasil kajian itu, yang berisi temuan-temuan di lapangan serta saran, akan diserahkan ke Pemerintah, khususnya para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng. (Foto: Antara)
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng. (Foto: Antara)

"Ombudsman akan melakukan kajian sistemik untuk memantau pelaksanaan penanganan COVID-19 di lapangan. Kami juga membuka posko-posko pengaduan terkait dengan warga yang mengalami kendala atau hambatan dalam mengakses pelayanan publik khususnya layanan kesehatan,” ujar Robert.

Ia berharap, hasil kajian itu dapat berkontribusi terhadap perbaikan dan pembenahan sistem kesehatan nasional. Pintu-pintu kedatangan internasional dan WNA yang memenuhi kriteria masih diperbolehkan masuk Indonesia selama PPKM Darurat.

Namun, per 6 Juli 2021, WNA yang masuk wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 dan hasil tes PCR negatif COVID-19. WNA yang masuk juga diwajibkan menjalani karantina selama delapan hari. Tapi,aturan sertifikat vaksinasi tidak berlaku untuk diplomat dan kunjungan pejabat asing setingkat menteri sesuai dengan praktik hubungan diplomatik yang juga diterapkan negara lain. (Knu)

Baca Juga:

Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Jakarta Justru Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Terpapar COVID-19 di Perumahan Griya Melati Bogor Terus Bertambah
Indonesia
Warga Terpapar COVID-19 di Perumahan Griya Melati Bogor Terus Bertambah

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor telah menyimpulkan ada kegiatan utama yang menyebabkan penularan disana

Pemprov DKI Manfaatkan Taman Benyamin Sueb Jadi Pengembangan Betawi
Indonesia
Pemprov DKI Manfaatkan Taman Benyamin Sueb Jadi Pengembangan Betawi

Tujuan dari kolaborasi ini adalah sebagai landasan hukum para pihak dalam penggunaan ruangan di Taman Benyamin Sueb untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya Betawi.

Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS
Indonesia
Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS

Terkait dengan kebutuhan jumlah kebutuhan tenaga-tenaga pendidik, menurut Herry Naap, mulai dari jenjang Paud, SD, SMP dan tenaga pendidikan lainnya.

Tol Kualanamu-Danau Toba Ditargetkan Rampung 2024
Indonesia
Tol Kualanamu-Danau Toba Ditargetkan Rampung 2024

Jalan tol itu diharapkan dapat merangkai simpul ekonomi masyarakat sekitar secara keseluruhan selain mendukung akses menuju destinasi Danau Toba

Wagub DKI Yakin Masih Ada Lokasi Pemakaman Jenazah COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Yakin Masih Ada Lokasi Pemakaman Jenazah COVID-19 di Jakarta

Akhir-akhir ini angka kematian akibat ataupun terkait COVID-19 makin tinggi

Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Kejaksaan RI, pinta Puan, mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengusutan kasus, terutama terkait tindak pidana korupsi.

Tenteng Celurit Cari Lawan Sambil Live di Instagram, Geng Motor Diringkus Polisi
Indonesia
Tenteng Celurit Cari Lawan Sambil Live di Instagram, Geng Motor Diringkus Polisi

"Ada 2 pemuda berhasil diamankan berikut senjata tajam jenis Celurit," kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Agus Rizal, Minggu (13/6).

Hadapi Omicron, Tes Harian COVID-19 Harus Kembali Ditingkatkan
Indonesia
Hadapi Omicron, Tes Harian COVID-19 Harus Kembali Ditingkatkan

Saat ini, kapasitas ruang isolasi mandiri pasien COVID-19 di Jakarta sekitar 4.100 tempat tidur. Angka ini jauh berkurang dari angka 11.500 pada bulan Juni-Juli.

Hujan Dengan Intensitas di Atas 150 milimeter Bikin Jakarta Banjir
Indonesia
Hujan Dengan Intensitas di Atas 150 milimeter Bikin Jakarta Banjir

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan dengan intensitas di atas 150 milimeter cukup banyak mengguyur Ibu Kota Jakarta pada Sabtu dini hari.

Proyeksi RAPBD Jabar 2021 Berkurang Rp 5,37 Triliun karena COVID-19
Indonesia
Proyeksi RAPBD Jabar 2021 Berkurang Rp 5,37 Triliun karena COVID-19

Proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 berkurang Rp 5,37 triliun atau turun sebesar 12,98 persen.