Ombudsman Beberkan Maladministrasi Penanganan Kasus Djoko Tjandra Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Ombudsman RI melakukan investigasi terkait penanganan skandal terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Ombudsman telah meminta keterangan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli sejak Juli-Agustus 2020.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, terjadi maladministrasi pada Kejaksaan Agung. Maladministrasi tersebut berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Dituduh Terima Suap dari Djoko Tjandra, Kuasa Hukum: Duitnya Mana?

"Sementara itu, pada Polri juga berupa penundaan berlarut, penyimpangan posedur dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut," kata Adrianus dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Adrianus menjelaskan, kewenangan tersebut sesuai ketentuan pasal 7 huruf d Undang–Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Ombudsman meminta sejumlah lembaga tersebut melakukan tindakan korektif. Di antaranya memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing-masing instansi.

Kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, Ombudsman meminta dilakukan tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Sementara itu, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menegaskan, masing-masing lembaga dapat melakukan pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat daftar DPO dan red notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi tersebut, dan sinergitas dan koordinasi antar masing-masing instansi penegak hukum dan instansi lain terkait DPO dengan melibatkan Kemenkopolhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan.

“Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari," ujar Ninik.

Ninik menegaskan, perlunya sinergi yang efektif antar aparat penegak hukum agar penyelesaian permasalahan Djoko Tjandra lebih obyektif, transparan dan akuntabel.

"Ombudsman berharap persoalan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra ke Kejari Jaktim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Pasien Meninggal COVID-19 Terbanyak di Jawa Timur
Indonesia
Kasus Pasien Meninggal COVID-19 Terbanyak di Jawa Timur

kasus pasien meninggal akibat COVID-19 terbanyak terjadi di Jawa Timur dengan total 25 orang.

3 Sampai 5 Orang Positif COVID-19, Satu RT di Surabaya Bakal Dites Usap
Indonesia
3 Sampai 5 Orang Positif COVID-19, Satu RT di Surabaya Bakal Dites Usap

Eri juga memerintahkan, agar setiap kampung dilakukan penyemprotan disinfektan minimal satu kali sehari. Apabila di satu kampung terdapat kasus positif, maka akan dilakukan penyemprotan disinfektan selama tiga hari berturut-turut.

Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19
Indonesia
Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19

Mereka ada yang melakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19

Empat Kecamatan di Bangkalan Madura Lockdown
Indonesia
Empat Kecamatan di Bangkalan Madura Lockdown

Kapolda Jatim berharap,seluruh masyarakat, khususnya di Bangkalan. Untuk memahami penanganan COVID-19, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun daerah, dengan menerapkan 3T.

Jelang Libur Panjang, Pengawasan Prokes di Terminal Kampung Rambutan Diperketat
Indonesia
Kasus Corona Tanah Air Bertambah 9.321
Indonesia
Kasus Corona Tanah Air Bertambah 9.321

Jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona bertambah 9.321 kasus pada Kamis (7/1) menjadi 797.723.

Varian Delta Terdeteksi di Yogyakarta, Menkes Gaspol Vaksinasi
Indonesia
Varian Delta Terdeteksi di Yogyakarta, Menkes Gaspol Vaksinasi

Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bahwa varian virus corona B.1.617.2 atau disebut varian Delta telah masuk ke provinsi tersebut.

Banyak yang Mengantre Beli Saham PT Delta Djakarta
Indonesia
Banyak yang Mengantre Beli Saham PT Delta Djakarta

Pemprov DKI Jakarta sendiri secepatnya akan mengirimkan kajian terkait pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta

Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November
Indonesia
Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November

Beredar dokumen yang menyebut sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak lolos asesmen TWK bakal diberhentikan secara hormat pada 1 November 2021.

Jokowi Bakal Resmikan Bandara Muara Taweh Kalimatan Tengah
Indonesia
Jokowi Bakal Resmikan Bandara Muara Taweh Kalimatan Tengah

Peresmian bandara disiapkan dengan sebaik-baiknya mengingat bandara baru tersebut merupakan wujud dari perjuangan dan doa dari masyarakat.