Ombudsman Beberkan Maladministrasi Penanganan Kasus Djoko Tjandra Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Ombudsman RI melakukan investigasi terkait penanganan skandal terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Ombudsman telah meminta keterangan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli sejak Juli-Agustus 2020.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, terjadi maladministrasi pada Kejaksaan Agung. Maladministrasi tersebut berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Dituduh Terima Suap dari Djoko Tjandra, Kuasa Hukum: Duitnya Mana?

"Sementara itu, pada Polri juga berupa penundaan berlarut, penyimpangan posedur dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut," kata Adrianus dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Adrianus menjelaskan, kewenangan tersebut sesuai ketentuan pasal 7 huruf d Undang–Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Ombudsman meminta sejumlah lembaga tersebut melakukan tindakan korektif. Di antaranya memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing-masing instansi.

Kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, Ombudsman meminta dilakukan tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Sementara itu, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menegaskan, masing-masing lembaga dapat melakukan pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat daftar DPO dan red notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi tersebut, dan sinergitas dan koordinasi antar masing-masing instansi penegak hukum dan instansi lain terkait DPO dengan melibatkan Kemenkopolhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan.

“Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari," ujar Ninik.

Ninik menegaskan, perlunya sinergi yang efektif antar aparat penegak hukum agar penyelesaian permasalahan Djoko Tjandra lebih obyektif, transparan dan akuntabel.

"Ombudsman berharap persoalan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra ke Kejari Jaktim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
   Atasi Kemacetan, Jasa Marga Terapkan Contraflow di Tol Japek KM 65-47 Arah Jakarta
Indonesia
Atasi Kemacetan, Jasa Marga Terapkan Contraflow di Tol Japek KM 65-47 Arah Jakarta

Meningkatnya volume kendaraan di jalur Tol Jakarta-Cikampek membuat PT Jasa Marga menerapkan contraflow di KM 65-47 arah Jakarta mulai pukul 16.40 WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: Thermometer Gun Merusak Otak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Thermometer Gun Merusak Otak

Video itu bersumber dari Facebook sony.h.waluyo.

Jika Tak Ada Gerakan Seperti KAMI, Demokrasi Indonesia Dalam Ancaman
Indonesia
Jika Tak Ada Gerakan Seperti KAMI, Demokrasi Indonesia Dalam Ancaman

Mereka yang ikut mendeklarasikan KAMI juga memiliki reputasi

 Demonstran Pembawa Bendera Merah Putih Dituntut Penjara Empat Bulan
Indonesia
Demonstran Pembawa Bendera Merah Putih Dituntut Penjara Empat Bulan

JPU menilai Luthfi terbukti melangar Pasal 218 KUHP. JPU menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan Luthfi dan massa lain meresahkan masyarakat.

1.601 Kendaraan Ditilang di Hari Kedua Operasi Patuh Jaya 2020
Indonesia
1.601 Kendaraan Ditilang di Hari Kedua Operasi Patuh Jaya 2020

Selain memberikan sanksi tilang, petugas juga tercatat memberikan teguran kepada 2.961 pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya
Indonesia
Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya

Komisioner Komnas HAM menemui Menko Polhukam Mahfud MD dan menyerahkan hasil investigasi peristiwa kekerasan di Intan Jaya.

Ganjar: Perekonomian Jateng Turun 5,9 Persen
Indonesia
Ganjar: Perekonomian Jateng Turun 5,9 Persen

"Ekonomi di Jateng selama pandemi turun 5,9 persen. Tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berguna yang dapat merusak toleransi," kata dia.

Bawaslu Janji Awasi Ketat Kampanye di Media Sosial
Indonesia
Bawaslu Janji Awasi Ketat Kampanye di Media Sosial

Pengawasan media sosial atau medsos menjadi tantangan bagi seluruh jajaran pengawas di pelosok Indonesia.

55 Persen Penderita COVID di Jakarta Berstatus Orang Tanpa Gejala
Indonesia
55 Persen Penderita COVID di Jakarta Berstatus Orang Tanpa Gejala

Sehingga, total sebanyak 56 laboratorium telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pemeriksaan tes PCR.

Anies Lantik dan Kukuhkan 19 Pejabat Baru, Berikut Daftarnya
Indonesia
Anies Lantik dan Kukuhkan 19 Pejabat Baru, Berikut Daftarnya

Anies Baswedan melantik dan mengukuhkan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI.