Ombudsman Beberkan Maladministrasi Penanganan Kasus Djoko Tjandra Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Ombudsman RI melakukan investigasi terkait penanganan skandal terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Ombudsman telah meminta keterangan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli sejak Juli-Agustus 2020.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, terjadi maladministrasi pada Kejaksaan Agung. Maladministrasi tersebut berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Dituduh Terima Suap dari Djoko Tjandra, Kuasa Hukum: Duitnya Mana?

"Sementara itu, pada Polri juga berupa penundaan berlarut, penyimpangan posedur dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut," kata Adrianus dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Adrianus menjelaskan, kewenangan tersebut sesuai ketentuan pasal 7 huruf d Undang–Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Ombudsman meminta sejumlah lembaga tersebut melakukan tindakan korektif. Di antaranya memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing-masing instansi.

Kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, Ombudsman meminta dilakukan tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Sementara itu, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menegaskan, masing-masing lembaga dapat melakukan pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat daftar DPO dan red notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi tersebut, dan sinergitas dan koordinasi antar masing-masing instansi penegak hukum dan instansi lain terkait DPO dengan melibatkan Kemenkopolhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan.

“Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari," ujar Ninik.

Ninik menegaskan, perlunya sinergi yang efektif antar aparat penegak hukum agar penyelesaian permasalahan Djoko Tjandra lebih obyektif, transparan dan akuntabel.

"Ombudsman berharap persoalan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra ke Kejari Jaktim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama 2020, KY Terima Laporan 474 Kasus Dugaan Pelanggaran Hakim
Indonesia
Mayoritas Gereja di Bogor Rayakan Ibadah Natal Secara Virtual
Indonesia
Mayoritas Gereja di Bogor Rayakan Ibadah Natal Secara Virtual

Ia pun melarang penyelenggaraan perayaan pergantian tahun

Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi
Indonesia
Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi

Apindo mengeluarkan imbauan kepada pekerja terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ojek Daring Paling Diminati Komuter di Kawasan Jabodetabek
Indonesia
Ojek Daring Paling Diminati Komuter di Kawasan Jabodetabek

2420 responden mengakui memilih transportasi daring sebagai kendaraan perantara sebelum atau pun sesudah menggunakan transportasi umum

DPRD Perintahkan Dishub DKI Gandeng Kemenhub Hadang Perantau ke Jakarta
Indonesia
DPRD Perintahkan Dishub DKI Gandeng Kemenhub Hadang Perantau ke Jakarta

Hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit dari Wuhan, Tiongkok itu meluas.

Pasien Positif COVID-19 di DKI Capai 523 Orang, 51 Meninggal Dunia
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di DKI Capai 523 Orang, 51 Meninggal Dunia

Penyebaran orang positif corona di ada 339 titik kelurahan yang telah diketahui

Buntut Bentrokan Massa dengan Polisi, Bioskop Legendaris Mulia Agung Senen Terbakar
Indonesia
Buntut Bentrokan Massa dengan Polisi, Bioskop Legendaris Mulia Agung Senen Terbakar

Bioskop Mulia Agung (Grand) di Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat, hangus terbakar pada Kamis (8/10) malam.

Sosok Pramono Edhie di Mata SBY
Indonesia
Sosok Pramono Edhie di Mata SBY

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan Pramono merupakan sosok prajurit TNI yang setia

Industri Penerbangan Mulai Bergeliat, Jumlah Penumpang dan Kargo Alami Lonjakan
Indonesia
Industri Penerbangan Mulai Bergeliat, Jumlah Penumpang dan Kargo Alami Lonjakan

Industri penerbangan kembali bergeliat di tengah situasi menuju new normal pandemi COVID-19.

DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT

Hal itu didengungkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono lantaran pendistribusian sembako pada fase I yang dilakukan pada April 2020 lalu memiliki banyak kendala.