Ombudsman akan Periksa Penyidik Polresta Bandara Soetta Terkait Kasus Rius Vernandes Rius Vernandes. Foto: Instagram/@rius.vernandes

MerahPutih.com - Ombudsman RI bakal memeriksa Penyidik Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam penangan perkara pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Rius Vernandes.

Rius Vernandes dilaporkan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) ke Kepolisian karena diduga mencemarkan nama baik Garuda Indonesia dengan mengunggah menu makanan maskapai Garuda Indonesia yang ditulis di atas kertas ke akun sosial media miliknya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Nilai Pelaporan Rius Vernandes ke Polisi Salah Alamat

Rius Vernandes. Foto: Instagram/@rius.vernandes
Rius Vernandes. Foto: Instagram/@rius.vernandes

Pemanggilan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Bandara Soekarno Hatta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada maladminitrasi dalam setiap tahapannya.

“Permintaan keterangan yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meliputi proses penyelidikan dan atau penyidikan, serta bagaimana pelayanan sejak dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sampai dengan proses penyelidikan/penyidikan oleh Penyidik” kata Teguh P Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dalam ketedangannya, Jumat (19/7).

Teguh ingin memastikan dan berharap bahwa penanganan perkara tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur. Hal ini perlu dilakukan karena, tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan kewenangannya tentu saja memiliki potensi maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat atau menciderai citra institusi Polri itu sendiri.

Sejak penerimaan Laporan Polisi yang disampaikan melalui Sentra Pelayanan Pelayanan Kepolisian Terpadu, anggota polri telah menjalankan mekanisme pelayanan, termasuk prosedur yang meliputi penelitian dan penilaian terhadap laporan termasuk bukti pendukung sampai dengan diterbitkannya laporan polisi.

Baca Juga: Garuda dan Rius Ingin Selesaikan Masalah Secara Kekeluargaan

“Kesemuanya adalah prosedur yang harus dilihat secara utuh di awal penerimaan laporan, termasuk kedudukan Pelapor dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Sehingga kami juga memerlukan keterangan dari Petugas SPKT serta Petugas Piket Reskrim yang bertugas saat laporan itu disampaikan oleh pelapor," tambah Teguh.

Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengikuti proses perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan. Tindakan Penyidik beserta kewenangannya dengan melayangkan undangan klarifikasi dalam rangka mengumpulkan fakta serta bukti lainnya melalui pemeriksaan saksi-saksi merupakan materi permintaan keterangan yang akan dilakukan oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

“Hasil dari rangkaian permintaan keterangan yang akan kami lakukan, kami akan segera menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya maladministrasi sejak awal penerimaan laporan polisi sampai dengan tindakan terakhir yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta” tutup Teguh

Rius Vernandes dan Abraham Sriwidjaja. Foto: MP/Kanu
Rius Vernandes dan Abraham Sriwidjaja. Foto: MP/Kanu

Baca Juga: Bakal Diperiksa Polisi Soal Kasus 'Garuda Indonesia', Rius Ngaku Sibuk

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya juga meminta para pihak untuk ikut serta mengawasi proses penanganan perkara ini serta mempercayakan proses hukum kepada Polri, sehingga dalam hal terdapat maladministrasi, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan segera menyampaikan hal tersebut kepada atasan Penyidik guna kepentingan pengawasan penyelidikan dan penyidikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Begini Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Begini Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Usai Diperiksa KPK

Menurut Hasto, pihaknya sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) dan dikuatkan oleh Fatwa MA untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pengganti Almarhum Nazarudin Kiemas.

KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun
Indonesia
KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun

Puluhan satgas tersebut terdiri dari 15 satgas di Kedeputian Pencegahan dan delapan satgas khusus di Kedeputian Penindakan.

Update COVID-19 Selasa (29/9): 282.724 Positif, 210.437 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (29/9): 282.724 Positif, 210.437 Sembuh

Dengan penambahan ini, maka total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 282.724.

 WNI Positif Corona, APRINDO Minta Masyarakat Tak Lakukan Panic Buying
Indonesia
WNI Positif Corona, APRINDO Minta Masyarakat Tak Lakukan Panic Buying

Ia menjamin, peritel anggota APRINDO tetap melayani kebutuhan masyarakat serta mengambil tindakan atau kebijakan yang dianggap perlu.

Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang
Indonesia
Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang

"Kami sudah mendengar kabar tersebut. Kami siap jika Gakkumdu dan Bawaslu mengundang Bajo untuk diklarifiksi," ujar Yuwono

Ikut Demo Mahasiswa dan Dosen, Rektor Uniba Solo Lepas Baju dan Pilih Mundur
Indonesia
Ikut Demo Mahasiswa dan Dosen, Rektor Uniba Solo Lepas Baju dan Pilih Mundur

"Saya merasa bertanggung jawab pada kondisi yang terjadi di Uniba. Apa yang dirasakan civitas akademika juga saya rasakan," ujar Pramono.

Harga Masker Melambung Tinggi, YLKI Minta Polisi dan KPPU Turun Tangan
Indonesia
Harga Masker Melambung Tinggi, YLKI Minta Polisi dan KPPU Turun Tangan

Tindakan "exesive margin" oleh pelaku usaha adalah hal yang dilarang

Juli 2020, Pasar Tradisional di Jakarta Bebas Kantong Plastik
Indonesia
Juli 2020, Pasar Tradisional di Jakarta Bebas Kantong Plastik

Pemerintah daerah, pelaku usaha dan konsumen akan menjadi penentu

Redesign Halte TransJakarta Hancur akibat Demo, Ada Resto dan Coffee Shop
Indonesia
Redesign Halte TransJakarta Hancur akibat Demo, Ada Resto dan Coffee Shop

Halte-halte yang mengalami kerusakan berat saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada 8 Oktober 2020 lalu akan dilakukan redesign.

Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan
Indonesia
Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan

Jangan sampai dengan darurat sipil pemerintah abai terhadap hak-hak dasar masyarakat di tengah pandemi corona.