Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala (Foto: ANTARA)

MerahPutih.Com - Ombudsman RI menyebut, instansi penegak hukum belum responsif untuk melayani pelaporan yang disampaikan masyarakat melalui daring dan media sosial. Padahal, di era teknologi, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, masyarakat mengandalkan daring dan media sosial sebagai saluran melaporkan atau mengadukan sesuatu ke penegak hukum.

Hal tersebut menjadi temuan Ombudsman melalui kajian singkat atau rapid assesment terhadap 41 instansi penegak hukum di Indonesia, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemkumham, KPK, Komisi Yudisial, Kompolnas, Komnas HAM, KPAI, Komisi Kejaksaan, dan Komnas Perempuan.

Baca Juga:

Hari Ini Pemprov DKI Distribusikan Paket Sembako ke 18 Kelurahan

Kajian ini dilakukan Ombudsman dengan melakukan kontak telepon atau mengakses kontak layanan lembaga dan media sosial yang dicantumkan dengan skenario sebagai masyarakat yang membutuhkan layanan dari lembaga tersebut.

Setiap lembaga diuji dua hingga tiga kali dalam sehari dengan percobaan selama dua hari yang berbeda. Jenis saluran yang diuji responsifitasnya adalah kontak telepon, surat elektronik dan media sosial.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala
Adrianus Meliala, anggota Ombusman RI (Foto: MP/Gomez Roberto)

Dari hasil kajian itu menunjukkan secara keseluruhan layanan nomor kontak yang tidak merespon cukup besar yaitu 60 persen, begitu pula pada media sosial, dimana facebook sebesar 81 persen Twitter sebesar 88 persen, dan Instagram 76 persen. Sementara itu layanan saluran melalui surat elektronik/email yang tidak merespon terdapat 64 persen.

"Hasil pengujian di atas bisa dimaknai bahwa saluran kontak layanan tidak berfungsi atau tidak dapat memberikan respon yang baik kepada masyarakat," kata Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala dalam konferensi pers melalui layanan konferensi video, Selasa (21/4).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya maladminisitrasi. Hal ini mengingat salah satu bentuk pelaksanaan pelayanan publik adalah menyiapkan sarana layanan kontak beserta petugasnya sebagai sarana masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan atau meminta informasi tertentu.

"Apabila hak masyarakat dalam mendapatkan informasi atau menyampaikan saran atau pengaduan tidak diperoleh sesuai ketentuan akan menimbulkan kerugian," ujarnya.

Karena itu, Ombudsman meminta seluruh instansi penegak hukum meningkatkan kesadaran petugas mengenai pentingnya nomor kontak layanan dan media sosial sebagai akses masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan saran/pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Ombudsman juga meminta instansi penegak hukum menjaga dan meningkatkan responsifitas nomor kontak dan media sosial yang telah disediakan atau menutup nomor kontak dan media sosial yang tidak dapat dikelola dengan baik agar tidak membingungkan masyarakat.

"Ombudsman juga menyarankan membuka fasilitas layanan pesan langsung (Direct Message atau DM) untuk semua akun media sosial yang telah disediakan agar memudahkan akses masyarakat. Bagi yang telah membuka fasilitas DM agar dikelola dengan baik," tuturnya.

Baca Juga:

Hari Kartini, Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar Titip Pesan Antikorupsi

Tak hanya itu, Ombudsman juga menyarankan instansi penegak hukum menyiapkan petugas yang kompeten dan khusus memberikan pelayanan atau merespon melalui alamat kontak baik telepon maupun media sosial.

Ombudsman pun meminta seluruh instansi memaksimalkan fungsi pengawasan oleh Pimpinan masing-masing lembaga, instansi, satker atau UPT terhadap keberfungsian nomor kontak dan media sosial yang telah disediakan sehingga berfungsi secara optimal.

"Terkait nomor kontak dan media sosial perlu mempertimbangkan penggunaan nomor central seperti halnya yang dilakukan oleh PLN atau lembaga perbankan sehingga lebih memudahkan pengelolaan dan kontrol. Selain itu, hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses kontak dimaksud," tutup dia.(Pon)

Baca Juga:

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM Terhadap Pemprov NTT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Buka-bukaan Alasan Jakarta Paling Banyak Penderita COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Buka-bukaan Alasan Jakarta Paling Banyak Penderita COVID-19

Lalu, bulan Oktober merupakan kampanye jaga jarak

Kasus Abu Janda Masih Lanjut, Belum Naik Penyidikan
Indonesia
Kasus Abu Janda Masih Lanjut, Belum Naik Penyidikan

Sampai saat ini masih penyelidikan

PT Angkasa Pura I Gandeng BNN Solo Cegah Penyelundupan Narkoba di Bandara
Indonesia
PT Angkasa Pura I Gandeng BNN Solo Cegah Penyelundupan Narkoba di Bandara

PT Angkasa Pura I menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Solo untuk mencegah penyelundupan narkoba di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo, Jawa Tengah.

Lawan Hoaks, Pemerintah  Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac
Indonesia
Lawan Hoaks, Pemerintah Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac

Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang baik.

Sineas Kirim Surat Terbuka, Solusi Kemenperekraf Bakal Berikan Vaksin
Indonesia
Sineas Kirim Surat Terbuka, Solusi Kemenperekraf Bakal Berikan Vaksin

Melalui surat terbuka yang viral di media sodial, para insan film tanah air berharap dukungan dari pemerintah Indonesia, agar membuat mereka bisa terus bekerja membuat film.

Peradilan Novel Cuma Sandiwara, Pengamat Minta Dua Terdakwa Dibebaskan
Indonesia
Peradilan Novel Cuma Sandiwara, Pengamat Minta Dua Terdakwa Dibebaskan

Menurut Hari, sejumlah pihak termasuk Novel selaku korban seperti meragukan dua orang itu pelaku penyiraman air keras terhadap dirinya

Account Receivable Hotel Arya Duta Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi di MA
Indonesia
Account Receivable Hotel Arya Duta Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi di MA

Sudirman selaku wiraswasta dipanggil untuk tersangka Hiendra

 Basarnas Turunkan Kapal Pendeteksi Bawah Laut ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air
Indonesia
Basarnas Turunkan Kapal Pendeteksi Bawah Laut ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia

BPOM menerbitkan EUA vaksin Coronavac untuk usia 60 tahun ke atas

Novel Baswedan Cs Terancam Dipecat, PKS: Mereka 'Radikal' Memberantas Korupsi?
Indonesia
Novel Baswedan Cs Terancam Dipecat, PKS: Mereka 'Radikal' Memberantas Korupsi?

Kita tak ingin salah satunya hancur lebur dan jadi buta huruf terhadap keadilan