Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala (Foto: ANTARA)

MerahPutih.Com - Ombudsman RI menyebut, instansi penegak hukum belum responsif untuk melayani pelaporan yang disampaikan masyarakat melalui daring dan media sosial. Padahal, di era teknologi, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, masyarakat mengandalkan daring dan media sosial sebagai saluran melaporkan atau mengadukan sesuatu ke penegak hukum.

Hal tersebut menjadi temuan Ombudsman melalui kajian singkat atau rapid assesment terhadap 41 instansi penegak hukum di Indonesia, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemkumham, KPK, Komisi Yudisial, Kompolnas, Komnas HAM, KPAI, Komisi Kejaksaan, dan Komnas Perempuan.

Baca Juga:

Hari Ini Pemprov DKI Distribusikan Paket Sembako ke 18 Kelurahan

Kajian ini dilakukan Ombudsman dengan melakukan kontak telepon atau mengakses kontak layanan lembaga dan media sosial yang dicantumkan dengan skenario sebagai masyarakat yang membutuhkan layanan dari lembaga tersebut.

Setiap lembaga diuji dua hingga tiga kali dalam sehari dengan percobaan selama dua hari yang berbeda. Jenis saluran yang diuji responsifitasnya adalah kontak telepon, surat elektronik dan media sosial.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala
Adrianus Meliala, anggota Ombusman RI (Foto: MP/Gomez Roberto)

Dari hasil kajian itu menunjukkan secara keseluruhan layanan nomor kontak yang tidak merespon cukup besar yaitu 60 persen, begitu pula pada media sosial, dimana facebook sebesar 81 persen Twitter sebesar 88 persen, dan Instagram 76 persen. Sementara itu layanan saluran melalui surat elektronik/email yang tidak merespon terdapat 64 persen.

"Hasil pengujian di atas bisa dimaknai bahwa saluran kontak layanan tidak berfungsi atau tidak dapat memberikan respon yang baik kepada masyarakat," kata Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala dalam konferensi pers melalui layanan konferensi video, Selasa (21/4).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya maladminisitrasi. Hal ini mengingat salah satu bentuk pelaksanaan pelayanan publik adalah menyiapkan sarana layanan kontak beserta petugasnya sebagai sarana masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan atau meminta informasi tertentu.

"Apabila hak masyarakat dalam mendapatkan informasi atau menyampaikan saran atau pengaduan tidak diperoleh sesuai ketentuan akan menimbulkan kerugian," ujarnya.

Karena itu, Ombudsman meminta seluruh instansi penegak hukum meningkatkan kesadaran petugas mengenai pentingnya nomor kontak layanan dan media sosial sebagai akses masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan saran/pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Ombudsman juga meminta instansi penegak hukum menjaga dan meningkatkan responsifitas nomor kontak dan media sosial yang telah disediakan atau menutup nomor kontak dan media sosial yang tidak dapat dikelola dengan baik agar tidak membingungkan masyarakat.

"Ombudsman juga menyarankan membuka fasilitas layanan pesan langsung (Direct Message atau DM) untuk semua akun media sosial yang telah disediakan agar memudahkan akses masyarakat. Bagi yang telah membuka fasilitas DM agar dikelola dengan baik," tuturnya.

Baca Juga:

Hari Kartini, Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar Titip Pesan Antikorupsi

Tak hanya itu, Ombudsman juga menyarankan instansi penegak hukum menyiapkan petugas yang kompeten dan khusus memberikan pelayanan atau merespon melalui alamat kontak baik telepon maupun media sosial.

Ombudsman pun meminta seluruh instansi memaksimalkan fungsi pengawasan oleh Pimpinan masing-masing lembaga, instansi, satker atau UPT terhadap keberfungsian nomor kontak dan media sosial yang telah disediakan sehingga berfungsi secara optimal.

"Terkait nomor kontak dan media sosial perlu mempertimbangkan penggunaan nomor central seperti halnya yang dilakukan oleh PLN atau lembaga perbankan sehingga lebih memudahkan pengelolaan dan kontrol. Selain itu, hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses kontak dimaksud," tutup dia.(Pon)

Baca Juga:

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM Terhadap Pemprov NTT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terduga Teroris di Kalbar Disinyalir Terafiliasi ISIS
Indonesia
Terduga Teroris di Kalbar Disinyalir Terafiliasi ISIS

Penangkapan dilakukan pada Jumat (5/6)

Usut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI Harus Jadi Teladan
Indonesia
Usut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI Harus Jadi Teladan

"Oknum secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik. Di era media sosial kini, hal itu dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru," kata Usman.

Pemerintah Nyatakan Virus Covid-19 Jadi Bencana Nasional
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Virus Covid-19 Jadi Bencana Nasional

Aksi nyata yang dilakukan gugus tugas ini adalah dengan memperbanyak tempat pengetesan COVID-19

LBH Jakarta Kecam Tindakan Represif UNAS terhadap Mahasiswa
Indonesia
LBH Jakarta Kecam Tindakan Represif UNAS terhadap Mahasiswa

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan personel keamanan kampus secara beramai-ramai

Cakada Diharap Kontrol Pendukungnya Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Cakada Diharap Kontrol Pendukungnya Terapkan Protokol Kesehatan

Bakal pasangan calon kepala daerah harus memiliki reputasi yang baik sebagai pemimpin

NTT Tetapkan Akses Pulau Komodo Melalui Membership
Indonesia
NTT Tetapkan Akses Pulau Komodo Melalui Membership

Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai lokasi wisata yang bersifat eksklusif.

PAN Klaim Partai Modern, Pengamat: Dukungan Jalur Tradisional Cukup Kuat
Indonesia
PAN Klaim Partai Modern, Pengamat: Dukungan Jalur Tradisional Cukup Kuat

Kandidat calon ketua umum yang mendapat dukungan dari jalur tradisional itu masih punya potensi

Kontraktor Proyek Anies Revitalisasi Monas Tak Jelas, PSI Lapor KPK
Indonesia
Kontraktor Proyek Anies Revitalisasi Monas Tak Jelas, PSI Lapor KPK

Patut diduga PT Bahana Prima Nusantara adalah 'perusahaan bendera'

Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera
Indonesia
Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera

Melalui payung hukum ini, gaji dari seluruh pekerja, baik PNS, BUMN maupun swasta akan dipotong.

Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana
Indonesia
Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana

Hadar Nafis Gumay mengingatkan, apabila Pilkada tetap dihelat di saat pandemi, maka akan menjadi bencana bagi masyarakat.