Oknum TNI yang Rusak Polsek Ciracas Jangan Sampai Kebal Hukum Kantor Polsek Ciracas dibakar massa pada Rabu (12/12) dinihari. (Ist)

Merahputih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam penyerangan terhadap masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. Mereka menuntut kasus ini diusut secara independen, transparan dan akuntabel.

"Jangan sampai tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota," tulis LBH dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (1/9).

LBH menilai, tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum untuk kelompok tertentu di republik ini karena hal tersebut adalah diskriminasi dalam penegakan hukum.

Baca Juga:

Penyerangan di Polsek Ciracas Diduga karena Info Hoaks, Pelaku Perlu Diproses di Peradilan Umum

Semua harus diperlakukan sama didepan hukum. Jika memang bersalah, apakah sipil, anggota aparat harus ditangkap dan diajukan ke pengadilan.

"Kalau tindakan di luar hukum seperti penyerangan ini tidak diungkap dan dibiarkan, ini menunjukkan ada yang salah dalam hukum kita dan kasus serupa akan kembali terjadi di masa depan," jelas LBH.

LBH Jakarta mengingatkan kepada Pimpinan TNI dan Polri untuk serius, transparan dan bertanggungjawab untuk pengungkapan kasus ini. Pengungkapan tindak pidana adalah urusan publik karena menyangkut kepentingan umum.

Terlebih, kasus ini menyangkut kredibiltas institusi penegakan hukum dan keselamatan masyarakat terlebih yang menjadi korban penyerangan. Oleh karena itu, Panglima TNI dan Kapolri harus memastikan kasus ini diusut hingga tuntas dan tidak menguap begitu saja sebagaimana terjadi dalam kasus yang sama pada Desember 2018.

"Harus terungkap siapa yang bertanggungjawab secara hukum. Kasus ini harus diungkap secara mendalam dan tuntas untuk menyelesaikan akar persoalan serta mencegah hal serupa kembali terjadi;" papar LBH.

Markas Kepolisian Sektor Ciracas, di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, Sabtu. (Antara)
Markas Kepolisian Sektor Ciracas, di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, Sabtu. (Antara)

Selain urgensi mengungkap akar persoalan secara terang dalam kasus ini, kasus ini semakin menegaskan pentingnya segara melakukan revisi terhadap peradilan militer yang memiliki berbagai kelemahan. Hal ini bagian dari mandat reformasi TNI yang gagal untuk dilaksanakan.

"Jika terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota mestinya juga diadili melalui mekanisme peradilan umum, untuk memastikan tegaknya prinsip persamaan di muka hukum dan tidak adanya diskriminasi atau impunitas untuk kelompok tertentu," ungkap LBH.

Agar kasus ini dapat diungkap dengan tuntas, transparan dan akuntabel. LBH Jakarta mendesak harus dilakukan penyidikan kasus secara independen oleh Kepolisian dengan melibatkan Kejaksaan maupun kelompok masyarakat sipil dalam sistem peradilan pidana umum.

Sementara, Panglima TNI dan Kapolri harus memastikan proses hukum dijalankan secara indepeden, transparan dan akuntabel kepada para pelaku penyerangan dan pembakaran untuk mengungkap akar persoalan dan penyelesaian kasus ini sampai dengan tuntas.

"Sehingga kasus serupa tidak lagi terjadi dikemudian hari," imbuh LBH.

Baca Juga:

Bohong Anggota TNI Berujung Warga dan Polisi Diringsek

Lalu, berulangnya kasus ini menjadi bukti rapuhnya UU Peradilan Militer yang melanggengkan impunitas terhadap anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana dan mendesaknya pelaksanaan revisi UU Peradilan Militer oleh Pemerintah dan DPR

Sebagaimana diketahui, penyerangan terhadap Polsek Ciracas bukanlah yang pertama kali. 12 Desember 2018 yang lalu, Polsek Ciracas diduga diserang dan dibakar oleh oknum aparat.

Penyerangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1 miliar dan memakan korban jiwa. Pemicunya, ketidakpuasan dalam hal proses hukum yang dilakukan oleh Polsek Ciracas terhadap kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota TNI oleh juru parkir. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kantor KAMI Diteror Petasan
Indonesia
Kantor KAMI Diteror Petasan

Namun, ia belum bisa merinci soal peristiwa tersebut. Tetapi dipastikan ledakan itu akibat petasan.

Sembako Bakal Kena PPN 12 Persen, PKS: Rakyat Semakin Terbebani
Indonesia
Sembako Bakal Kena PPN 12 Persen, PKS: Rakyat Semakin Terbebani

“Di mana-mana kalau resesi itu, pajak dikurangi jadi sekecil mungkin. PPN atas Sembako maupun kenaikan PPN lainnya akan semakin membebani rakyat,” kata Amin

Mahfud Pertanyakan Bukti Pelanggaran HAM Berat Kematian Laskar FPI
Indonesia
Gandeng BIN, 'Obat COVID-19' Unair Masuk Tahap Desain Kemasan
Indonesia
Gandeng BIN, 'Obat COVID-19' Unair Masuk Tahap Desain Kemasan

Unair rencananya akan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melanjutkan proses produksinya.

Pefindo Ganjar PT Taspen Sebagai BUMN Asuransi Nasional Terbesar di Indonesia
Indonesia
Pefindo Ganjar PT Taspen Sebagai BUMN Asuransi Nasional Terbesar di Indonesia

TASPEN sebagai salah BUMN asuransi nasional terbesar di Indonesia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian

Kementan Tegaskan 'Kalung Anticorona' Bukan Jimat
Indonesia
Kementan Tegaskan 'Kalung Anticorona' Bukan Jimat

Tulisan tersebut hanya tertera pada prototype kalung aromaterapi

Vaksinasi Lansia Ditargetkan Rampung Juni
Indonesia
Vaksinasi Lansia Ditargetkan Rampung Juni

Budi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Samator Grup yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk para lansia yang ada di Surabaya.

Rizieq Shihab dan 5 Terdakwa Divonis 8 Bulan Bui di Kasus Kerumunan Petamburan
Indonesia
Rizieq Shihab dan 5 Terdakwa Divonis 8 Bulan Bui di Kasus Kerumunan Petamburan

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Dimana terdakwa Rizieq dituntut 2 tahun penjara dan lima lainnya satu tahun 6 bulan penjara.

Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun
Indonesia
Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun

Pencairan dana cadangan tetap bisa dilakukan dengan mekanisme yang sah dalam beleid Perda Nomor 10 Tahun 1999 itu.

Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan
Indonesia
Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan

Dalam surat itu juga, termuat salinan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, serta para pegawai yang tak lolos ASN.