Oknum Polisi yang Diduga Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati Ilustrasi polisi. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Dua oknum polisi berinisial Brigadir JO dan Bripda AS diduga menjual senjata api ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Kini, anggota Polres Nabire dan Polres Yapen sudah diamankan di Polda Papua untuk diperiksa lebih lanjut.

Baca Juga

Kantor Airnav Bandara Sugapa Papua Dibakar KKB

Komisi Kepolisian Nasional meminta Polri untuk memperketat pengawasan jalur-jalur penyeludupan senjata api dan amunisi. Sehingga siapa pun yang menyelundupkan dapat ditangkap dan diproses pidana.

"Agar siapa pun yang coba-coba menyelundupkan senjata akan dapat ditangkap dan diproses pidana," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Senin (1/11).

Menurut Poengky, jika terbukti dua oknum polisi yang menjual amunisi kepada KKB, maka hal itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap NKRI dan institusi Polri.

"Jika terbukti benar, harus dihukum berat," kata Poengky.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti . (Foto: Antara/Evarukdijati)
Anggota Kompolnas Poengky Indarti . (Foto: Antara/Evarukdijati)

Poengky mengatakan, selain pengawasan diperketat, Kompolnas juga berharap Polda Papua segera memproses dua oknum polisi tersebut secara tegas. Yaitu dengan memproses pidana dengan pasal berlapis dan proses etik agar mereka segera dipecat jika terbukti bersalah.

Menurut Poengky, tindakan kedua oknum polisi tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan Undang-Undang tersebut tindakan kedua orang tersebut dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

"Atau bisa penjara setinggi-tingginya 20 tahun," kata Poengky.

Selain itu, Poengky mengatakan kejadian ini bertentangan dengan upaya Polri bersama TNI yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi yang berusaha memberantas KKB di Papua.

KKB yang dilabeli teroris oleh pemerintah ini sudah melakukan teror kepada masyarakat dan aparat keamanan di Papua.

Dirreskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Rahmadani menyebutkan, saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti amunisi karena diduga sudah dijual sehingga penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

"Keduanya terindikasi sudah menjual amunisi tersebut ke KKB namun ke kelompok mana itu yang sedang didalami," ungkap Faizal.

Untuk diketahui, Kabupaten Nabire sering terjadi gangguan keamanan yang dilakukan KKB, karena salah satu wilayah yang bisa menjangkau berbagai kabupaten di sekitarnya melalui darat dan udara termasuk ke Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. (Knu)

Baca Juga

Kepala BNPT Jenguk Perwira Polisi yang Ditembak KKB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hasil Survei Poltraking: Prabowo dan Anies Jadi Capres Paling Dikenal Publik
Indonesia
Hasil Survei Poltraking: Prabowo dan Anies Jadi Capres Paling Dikenal Publik

Publik menginginkan capres-cawapres peduli dan perhatian kepada rakyat sekitar 16,8 persen.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribu Per Hari
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribu Per Hari

Melansir Satgas COVID-19, hingga Selasa (13/12), ada 2.117 kasus baru corona. Sehingga total menjadi 6.702.132 kasus positif Corona.

Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal ,melantikan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum dan lima Anggota Bawaslu yang baru terpilih pada Selasa (12/4) pukul 13.30 WIB.

Dana Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Mulai Dicairkan Bertahap
Indonesia
Dana Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Mulai Dicairkan Bertahap

Pencairan dana Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sudah mulai dilakukan 16 Agustus 2022 pada pukul 17.00 WIB.

Investasi Jawa Barat Tembus Rp 136,1 T, Tertinggi di Indonesia
Indonesia
Investasi Jawa Barat Tembus Rp 136,1 T, Tertinggi di Indonesia

Provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi sepanjang 2021 sebesar Rp 136,1 triliun. Angka ini setara dengan 15,1 persen dari total realisasi investasi nasional pada tahun lalu.

Pemerintah Jadikan Sektor UMKM sebagai Prioritas Utama PEN
Indonesia
Pemerintah Jadikan Sektor UMKM sebagai Prioritas Utama PEN

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha.

Pemprov Banten Bangun Kantor di IKN Nusantara
Indonesia
Pemprov Banten Bangun Kantor di IKN Nusantara

Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan Gedung Badan Penghubung bagi provinsi tersebut di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dicegah ke Luar Negeri, Gubernur Papua Minta Izin Berobat ke Singapura
Indonesia
Dicegah ke Luar Negeri, Gubernur Papua Minta Izin Berobat ke Singapura

Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berobat ke Singapura.

Ketua DPRD Geram Anies Langkahi Jokowi Lantik Sigit Jadi Pj Sekda DKI
Indonesia
Ketua DPRD Geram Anies Langkahi Jokowi Lantik Sigit Jadi Pj Sekda DKI

Tersebar undangan acara pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menggantikan Marullah Matali oleh Gubernur Anies Baswedan.

Masyarakat Diminta Tunggu Hasil Kerja Tim Investigasi Kasus Brigadir J
Indonesia
Masyarakat Diminta Tunggu Hasil Kerja Tim Investigasi Kasus Brigadir J

Sekretaris Dewan Nasional (Sekwanas) Setara Institute, Benny Susetyo meminta semua pihak menunggu hasil investigasi tim khusus mengungkap kasus ini. Apalagi, menurut Benny, anggota tim investigasi adalah orang-orang pilihan dan ahli dalam bidangnya masing-masing.