Oknum Polisi yang Banting Mahasiswa Diminta Diadili di Depan Publik Seorang mahasiswa terkapar setelah dibanting oknum polisi di Tangerang. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Insiden anggota Polresta Tangerang Brigadir NP membanting MFA (21), seorang mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang tak henti-hentinya menuai kecaman.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, membanting seorang peserta aksi damai seperti yang terlihat dalam rekaman video jelas merupakan penggunaan kekerasan yang berlebihan.

Baca Juga

Imbas Polisi Banting Mahasiswa, Kapolri Diminta Tes Psikologi Anak Buahnya

"Pelanggaran seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf saja," kata Usman dalam keteranganya, Kamis (14/10).

Usman menuturkan, pihak berwenang harus segera menyelidiki kejadian ini secara menyeluruh, independen, dan tidak memihak. "Dengan bukti-bukti hasil investigasi itulah, pelaku harus diadili di pengadilan umum yang adil dan terbuka bagi masyarakat," jelas Usman.

Ia menambahkan, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat ini bukan sesuatu yang hanya terjadi sekali.

Dalam rangkaian demonstrasi terhadap revisi UU Otsus Papua yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus lalu, Amnesty International menemukan bukti-bukti penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap pengunjuk rasa.

Sementara selama rangkaian demonstrasi Tolak Omnibus Law pada bulan Oktober 2020, Amnesty juga mencatat ada setidaknya 402 dugaan kasus kekerasan polisi di 15 provinsi.

Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Segala bentuk penyiksaan telah secara tegas dilarang dalam berbagai instrumen perlindungan HAM, contohnya dalam Pasal 7 ICCPR.

Peristiwa seorang anggota polisi membanting mahasiswa saat berdemo di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Rabu (13/10). (Foto: MP/Twitter)
Peristiwa seorang anggota polisi membanting mahasiswa saat berdemo di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Rabu (13/10). (Foto: MP/Twitter)

Ia mengingatkan, prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum (BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum (CCLEO) juga mengatur prinsip yang perlu diikuti aparat penegak hukum dalam menggunakan kekuatan: asas legalitas, keperluan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Larangan penyiksaan juga sudah diatur dalam konstitusi Indonesia. Hak untuk tidak disiksa dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945 serta Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mewajibkan setiap anggota polisi untuk menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip HAM.

Usman meyakini, kejadian-kejadian seperti ini akan terus berulang jika setiap insiden dianggap selesai dengan permintaan maaf atau sanksi administratif saja.

"Jika Polri ingin dilihat masyarakat sebagai institusi humanis, maka pelaku harus melalui proses hukum yang adil, dan langkah-langkah nyata harus diambil untuk mencegah kejadian serupa," sebut Usman.

Sekedar informasi, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang di di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Banten.

Aparat kepolisian membubarkan unjuk rasa tersebut setelah terjadi dorong-dorongan antara demonstran dan polisi. Dalam video yang direkam saat pembubaran, seorang anggota kepolisian terlihat membanting salah satu mahasiswa ke tanah.

Mahasiswa tersebut terlihat mengalami kejang-kejang setelah dibanting. Pada malam harinya, anggota polisi yang membanting mahasiswa menyampaikan permintaan maafnya atas kejadian tersebut. (Knu)

Baca Juga

Aksi Kekerasan Oknum Polisi di Tangerang, Konsep Presisi Kapolri Dipertanyakan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kondisi Semakin Membaik, AKBP Dermawan Karosekali Segera Keluar dari RS
Indonesia
Kondisi Semakin Membaik, AKBP Dermawan Karosekali Segera Keluar dari RS

"Saya dapat kabar dalam satu atau dua hari ke depan, sudah bisa pulang," ungkap Sambodo

Bioskop di Sleman Mulai Beroperasi, Ini Syarat Masuknya
Indonesia
Bioskop di Sleman Mulai Beroperasi, Ini Syarat Masuknya

Kategori hijau adalah warga yang tidak sedang positif Corona

Olimpiade Tokyo: Praveen Jordan/Melati Daeva Kandas dari Pasangan Tuan Rumah
Olahraga
Jelang Pembukaan PON, Jokowi Resmikan Gedung Istora Bangkit
Indonesia
Jelang Pembukaan PON, Jokowi Resmikan Gedung Istora Bangkit

Sejumlah lokasi lain yang juga dikunjungi Presiden Joko Widodo beserta rombongan adalah Papua Creative Youth Hub di Jalan Rajawali BTN Skyland Indah, Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk kegiatan Groundbreaking serta Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jalan Soa Siu Dok 2 Kota Jayapura untuk rapat kerja bersama pimpinan daerah.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi
Indonesia
Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi

Hasil penelitian Indeks KUB menjadi kado untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-76 yang akan diperingati tanggal 3 Januari 2022 nanti.

Polda Metro Jelaskan Alasan Panggil Pelapor Arteria Dahlan
Indonesia
Polda Metro Jelaskan Alasan Panggil Pelapor Arteria Dahlan

Pelapor terhadap anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, Poros Nusantara memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Selasa (8/2).

Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung
Indonesia
Koalisi Peradilan Ragukan Independensi 30 Persen Calon Hakim Agung

"Sekitar 30 persen dari total CHA di tahap ini bermasalah atau diragukan independensinya," kata Anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Erwin Natosmal Oemar

Akhir April, Penerbangan Internasional ke Yogyakarta Kembali Dibuka
Indonesia
Akhir April, Penerbangan Internasional ke Yogyakarta Kembali Dibuka

PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan membuka pelayanan penerbangan internasional tujuan Malaysia mulai 29 April 2022.

Pemprov DKI Klaim Telah Menerapkan Berbagai Pengendalian Kualitas Udara
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Telah Menerapkan Berbagai Pengendalian Kualitas Udara

Adapun aturan yang tertuang dalam Ingub No.66 Tahun 2019 mengatur 7 rencana aksi,

Mendagri Minta Hindari Bahasa PPKM Level 3 Batal
Indonesia
Mendagri Minta Hindari Bahasa PPKM Level 3 Batal

Kita tidak bisa konsisten membuat pengaturan pandemi COVID-19 ini