Oknum Polisi yang Banting Mahasiswa Diminta Diadili di Depan Publik Seorang mahasiswa terkapar setelah dibanting oknum polisi di Tangerang. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Insiden anggota Polresta Tangerang Brigadir NP membanting MFA (21), seorang mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang tak henti-hentinya menuai kecaman.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, membanting seorang peserta aksi damai seperti yang terlihat dalam rekaman video jelas merupakan penggunaan kekerasan yang berlebihan.

Baca Juga

Imbas Polisi Banting Mahasiswa, Kapolri Diminta Tes Psikologi Anak Buahnya

"Pelanggaran seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf saja," kata Usman dalam keteranganya, Kamis (14/10).

Usman menuturkan, pihak berwenang harus segera menyelidiki kejadian ini secara menyeluruh, independen, dan tidak memihak. "Dengan bukti-bukti hasil investigasi itulah, pelaku harus diadili di pengadilan umum yang adil dan terbuka bagi masyarakat," jelas Usman.

Ia menambahkan, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat ini bukan sesuatu yang hanya terjadi sekali.

Dalam rangkaian demonstrasi terhadap revisi UU Otsus Papua yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus lalu, Amnesty International menemukan bukti-bukti penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap pengunjuk rasa.

Sementara selama rangkaian demonstrasi Tolak Omnibus Law pada bulan Oktober 2020, Amnesty juga mencatat ada setidaknya 402 dugaan kasus kekerasan polisi di 15 provinsi.

Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Segala bentuk penyiksaan telah secara tegas dilarang dalam berbagai instrumen perlindungan HAM, contohnya dalam Pasal 7 ICCPR.

Peristiwa seorang anggota polisi membanting mahasiswa saat berdemo di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Rabu (13/10). (Foto: MP/Twitter)
Peristiwa seorang anggota polisi membanting mahasiswa saat berdemo di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Rabu (13/10). (Foto: MP/Twitter)

Ia mengingatkan, prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum (BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum (CCLEO) juga mengatur prinsip yang perlu diikuti aparat penegak hukum dalam menggunakan kekuatan: asas legalitas, keperluan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Larangan penyiksaan juga sudah diatur dalam konstitusi Indonesia. Hak untuk tidak disiksa dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945 serta Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mewajibkan setiap anggota polisi untuk menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip HAM.

Usman meyakini, kejadian-kejadian seperti ini akan terus berulang jika setiap insiden dianggap selesai dengan permintaan maaf atau sanksi administratif saja.

"Jika Polri ingin dilihat masyarakat sebagai institusi humanis, maka pelaku harus melalui proses hukum yang adil, dan langkah-langkah nyata harus diambil untuk mencegah kejadian serupa," sebut Usman.

Sekedar informasi, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang di di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Banten.

Aparat kepolisian membubarkan unjuk rasa tersebut setelah terjadi dorong-dorongan antara demonstran dan polisi. Dalam video yang direkam saat pembubaran, seorang anggota kepolisian terlihat membanting salah satu mahasiswa ke tanah.

Mahasiswa tersebut terlihat mengalami kejang-kejang setelah dibanting. Pada malam harinya, anggota polisi yang membanting mahasiswa menyampaikan permintaan maafnya atas kejadian tersebut. (Knu)

Baca Juga

Aksi Kekerasan Oknum Polisi di Tangerang, Konsep Presisi Kapolri Dipertanyakan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Bogor Kesulitan Vaksinasi di Daerah Pelosok
Indonesia
Pemkab Bogor Kesulitan Vaksinasi di Daerah Pelosok

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu tetap optimistis dalam melakukan vaksinasi terhadap 70 persen jumlah penduduknya atau 4,2 juta jiwa, setara dengan kewajiban menyuntikkan 8,5 juta dosis vaksin.

Perbaiki Rumah Rusak, BNPB Perintahkan Gubernur Kalsel Bikin Satgas
Indonesia
Perbaiki Rumah Rusak, BNPB Perintahkan Gubernur Kalsel Bikin Satgas

Dalam penanganan darurat banjir di Kalimantan Selatan, BNPB telah menyalurkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp3,5 miliar.

Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional
Indonesia
Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional

Hoaks vaksinasi menimbulkan penolakan terhadap vaksin-vaksin lainnya yang sudah lebih lama beredar dan sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat.

Relawan Vaksin COVID-19 Bandung Kebal Flu meski Musim Pancaroba
Indonesia
Relawan Vaksin COVID-19 Bandung Kebal Flu meski Musim Pancaroba

Eka Mulyana merasa punya kekebalan tubuh di musim pancaroba dari kemarau ke hujan tahun ini.

Stasiun Tugu dan Solo Balapan Layani Pemeriksaan GeNose C19
Indonesia
Stasiun Tugu dan Solo Balapan Layani Pemeriksaan GeNose C19

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 mulai operasionalkan alat deteksi COVID-19, GeNose C19 di Stasiun Tugu, Yogyakarta dan Stasiun Solo Balapan, Solo, Jumat (5/2).

KPK Periksa Pihak Swasta Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Pihak Swasta Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pihak swasta berinisial SE terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pemprov DKI di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

DPR Wacanakan Semua Subsidi Diberikan Tunai
Indonesia
DPR Wacanakan Semua Subsidi Diberikan Tunai

"Jadi, dana subsidi sepenuhnya kelak akan diberikan kepada orang, bukan kepada barang subsidinya. Pada kasus subsidi energi," kata Sugeng.

Sampai 31 Agustus, 100 Juta Dosis Vaksin Berhasil Disuntikan
Indonesia
Sampai 31 Agustus, 100 Juta Dosis Vaksin Berhasil Disuntikan

Masyarakat tetap diimbau agar apapun jenis vaksinnya tidak usah khawatir

Salat Tarawih di Masjid Istiqlal Dibatasi 2 Ribu Jamaah
Indonesia
Salat Tarawih di Masjid Istiqlal Dibatasi 2 Ribu Jamaah

Namun demikian, Masjid Istiqlal hanya memberlakukan kapasitas untuk maksimal 2.000 jamaah dari total kapasitas 200 ribu orang.

Mobil Berisi Tujuh Pasien COVID-19 Terbalik di Dekat Gerbang Tol Bogor 1
Indonesia