Oknum Pati Polri yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Diprediksi Bertambah Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai, kasus kaburnya Djoko Tjandra yang melibatkan oknum perwira tinggi Polri diduga berhubungan dengan banyak orang.

Stanislaus menjelaskan, tidak menutup kemungkinan ada kerjasama antara oknum-oknum yang terlibat.

Baca Juga

Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan

"Ini bukan keputusan atau arahan organisasi," jelas Stanislaus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (21/7).

Stanislaus melanjutkan, Polri harus melakukan tindakan tegas terhadap oknum Polri yang terlibat dalam kasus Djoko, dan sebaiknya diikuti dengan proses pidana.

"Penegak hukum yang menjadi pelaku atau terlibat dalam pelanggaran hukum harus dikenakan hukuman lebih berat daripada masyarakat biasa," jelas Stanislaus.

Stanislaus Riyanta

Ia melanjutkan, kasus ini harus diungkap siapa saja yang terlibat, apakah hanya tiga perwira tinggi tersebut atau masih ada yang lain.

"Kita tunggu hasil pemeriksaan dari Polri dan diharapkan Polri terbuka untuk menyampaikan kepada masyarakat hasil pemeriksaan tersebut mengingat kasus Djoko ini menjadi perhatian banyak pihak," ungkap dia

Stanislaus yakin, kasus ini tidak ada hubungannya dengan suksesi Kapolri. "Namun ketika ada pihak-pihak yang menggiring ke arah tersebut itu tentu bisa saja," tutup dia.

Seperti diketahui, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjenl Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatannya karena diduga melanggar kode etik terkait red notice buronan Djoko Tjandra.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Bekukan Aset Djoko Tjandra di Indonesia

Keduanya dinilai melanggar kode etik lantaran lalai dalam pengawasan staf. Polri mengatakan hingga kini Propam masih menindaklanjuti pelanggaran kode etik keduanya. Hal itu guna memastikan pelanggaran kode etik lainnya.

"Kalau untuk Brigjen Prasetijo Nugroho sejauh ini melanggar disiplin dan kode etik profesi. Dia tidak dalam porsinya mengeluarkan surat jalan Djoko Tjandra," pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
IPW Nilai Tuntutan Ringan Penyerang Novel Baswedan Tepat
Indonesia
IPW Nilai Tuntutan Ringan Penyerang Novel Baswedan Tepat

Neta mengklaim, kasus penyiraman Novel adalah kasus ringan, yakni penganiayaan ringan

Bareskrim Pastikan Tak Olah TKP Secara Terbuka di Lokasi Kebakaran Kejagung
Indonesia
Bareskrim Pastikan Tak Olah TKP Secara Terbuka di Lokasi Kebakaran Kejagung

Polri enggan menggelar olah TKP kebakaran Gedung Utama Kejagung secara terbuka atau bersama media massa.

PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres
Indonesia
PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

Update Corona di RSPI: 74 Pasien Sembuh, 23 Meninggal Dunia
Indonesia
Update Corona di RSPI: 74 Pasien Sembuh, 23 Meninggal Dunia

Dari 74 pasien yang sembuh itu, kata M. Syahril, 42 di antaranya merupakan pasien dalam pemantauan (PDP) dan 32 merupakan pasien positif COVID-19.

Senin Pagi, Pengguna KRL Melonjak 9 Persen
Indonesia
Senin Pagi, Pengguna KRL Melonjak 9 Persen

"Khusus di Stasiun Bogor pada pagi hari ini jumlah pengguna tercatat 11.701 pengguna hingga pukul 10.00," jelas Anne

Indonesia Butuh 340 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Butuh 340 Juta Vaksin COVID-19

Dengan kata lain, Indonesia memerlukan vaksin COVID-19 sebanyak 340 juta dosis dalam kurun waktu setahun.

Minta Pusat Kuliner Muara Karang Disetop, Ketua DPRD Ancam Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Minta Pusat Kuliner Muara Karang Disetop, Ketua DPRD Ancam Tempuh Jalur Hukum

Pembangunan pusat kuliner di lahan zonasi ruang terbuka hijau (RTH) Muara Karang, Jakarta Utara.

Dua Bahaya Laten yang Harus Diatasi Saat Ini Versi Imam Besar Masjid Istiqlal
Indonesia
Dua Bahaya Laten yang Harus Diatasi Saat Ini Versi Imam Besar Masjid Istiqlal

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi wabah COVID-19

Pemprov DKI Wajibkan Pesepeda Pakai Helm dan Masker
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Pesepeda Pakai Helm dan Masker

Para pesepeda pun diharuskan untuk menggunakan rompi yang memiliki reflektor cahaya yang dipakai saat malam hari.