Oknum Dosen IPB Siapkan Bom Ikan Berisi Paku Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Fakta baru terkuak dari kasus yang membelit dosen Institut Pertanian Bogor, Abdul Basith. Ternyata bom yang disita di kediamannya di Bogor, Jawa Barat adalah bom ikan.

Bom itu diduga bakal ia gunakan saat pelantikan Presiden 20 Oktober nanti. Hal ini terungkap setelah hasil pemeriksaan terhadap barang bukti keluar atau rampung. Dimana diketahui ada puluhan bom yang disita polisi sebagai barang bukti. Barang bukti ada di Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Simpan 28 Bom Molotov, Dosen IPB Terancam Hukuman Mati

"Bukan bom molotov ya, itu bom ikan yang didalamnya ada paku," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (3/10).

Abdul dan sembilan tersangka lain ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya. Pihaknya hingga kini masih mendalami keterangan masing-masing tersangka.

Dosen IPB Abdul Basith ditangkap polisi terkait Aksi Mujahid 212
Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith.

Nantinya keterangan para tersangka akan dimasukan ke berkas mereka untuk kemudian penyidik menyusun berkas kasus agar bisa segera diserahkan ke pihak Kejaksaan untuk segera masuk ke persidangan.

"Sudah kita lakukan penanganan dan akan segera kita sidik dan kita selesaikan dan kirim ke kejaksaan," kata dia lagi.

Polisi telah menetapkan Abdul Basith sebagai tersangka karena diduga merencanakan demo rusuh dengan menyiapkan bahan-bahan peledak. Abdul Basith ditangkap di Tangerang bersama sejumlah orang oleh tim Polda Metro Jaya dan Densus 88 sekitar Sabtu dini hari, 28 September 2019.

Baca Juga:

Orator Aksi Mujahid 212: Jokowi Mundur Sekarang Juga!

Mereka, oleh polisi, dijerat dengan sejumlah pasal, salah satunya Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas tindak pidana membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyerahkan dan atau berusaha menyerahkan bahan peledak.

"Undang Undang Darurat, KUHP 169, ada beberapa pasal yang diterapkan di sini sesuai dengan perbuatan masing-masing di sini cukup banyak, baik pasal KUHP maupun pasal-pasal terkait menyangkut masalah Undang Undang Darurat kepemilikan terhadap bahan peledak," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tenaga Medis di Wisma Atlet Kemayoran Dapat Bantuan Ribuan APD dan Masker N95
Indonesia
Tenaga Medis di Wisma Atlet Kemayoran Dapat Bantuan Ribuan APD dan Masker N95

Pemberian bantuan yang konsisten dilakukan ini merupakan bukti keseriusan TASPEN

Bursa Nama Tim Ekonomi Biden Belum Lepas dari Bayang-Bayang Obama
Dunia
Bursa Nama Tim Ekonomi Biden Belum Lepas dari Bayang-Bayang Obama

Mayoritas para ekonom itu pernah menjadi anggota penasihat presiden era Barack Obama.

Gugus Tugas Berubah Nama Jadi Satgas, DPR: Jangan Hanya Ganti Istilah dan Gunakan Influencer
Indonesia
Gugus Tugas Berubah Nama Jadi Satgas, DPR: Jangan Hanya Ganti Istilah dan Gunakan Influencer

Sekarang pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah Buka Wacana Terapkan Sertifikat Bebas Corona
Indonesia
Pemerintah Buka Wacana Terapkan Sertifikat Bebas Corona

Pemerintah telah menyiagakan 135 rumah sakit

Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat
KPR
Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat

Kementerian PUPR juga sudah meminta pengembang di Indonesia untuk ikut andil dalam pembangunan hunian berbasis transportasi massal atau transit oriented development (TOD) di berbagai wilayah di Indonesia.

Cerita Megawati Selamatkan Prabowo ketika Tanpa Kewarganegaraan
Indonesia
Cerita Megawati Selamatkan Prabowo ketika Tanpa Kewarganegaraan

Megawati Soekarnoputri menceritakan kedekatatannya dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

KPU Belum Berencana Tunda Pilkada 2020
Indonesia
KPU Belum Berencana Tunda Pilkada 2020

KPU telah melakukan rapat pleno dan memutuskan sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19

Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP
Indonesia
Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP

Anies maupun kepala daerah lain berhak menetapkan UMP 2021 karena bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.

Pemprov DKI: Pengusaha Bus Harus Patuhi Aturan Penghentian Operasi
Indonesia
Pemprov DKI: Pengusaha Bus Harus Patuhi Aturan Penghentian Operasi

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin liputo meminta perusahaan bus mengikuti aturan untuk menekan angka kenaikan penyebaran COVID-19.

Cegah Wabah Corona, Ketum IDI Ingatkan Kebiasaan Tangan Asal Pegang-Pegang
Indonesia
Cegah Wabah Corona, Ketum IDI Ingatkan Kebiasaan Tangan Asal Pegang-Pegang

Virus corona bisa menular antarmanusia lewat batuk hingga bersin, serta menyentuh makanan yang terkena virus