OJK Terima Kembali Pejabat Yang Diputus Bebas di Kasus Korupsi Jiwasraya   OJK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK pada periode 2014 - 2017, Fakhri Hilmi, telah divonis bebas di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA), dalam kasus dugaan korupsi dana investasi PT Jiwasraya.

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerima kembali untuk melanjutkan kembali pengabdian dan tugas di OJK," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/4).

Baca Juga:

Kejar Duit Pengganti Rp 6,07 Triliun, Kejagung Terus Sita Harta Terpidana Jiwasraya

Anto Prabowo mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berkaitan dengan hasil keputusan MA di kasus Jiwasraya.

"OJK menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan UU OJK," ujar Anto.

Fakhri merupakan mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK ketika kasus korupsi dana investasi Jiwasraya mencuat.

Sebelumnya, Fakhri dijatuhi vonis delapan tahun penjara di tingkat pengadilan tinggi pada kasus Jiwasraya. Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas Fakhri.

Majelis hakim kasasi menilai Fakhri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya. Oleh karena itu, majelis hakim kasasi membebaskan Fakhri Hilmi dari semua dakwaan dan memulihkan hak Fakhri Hilmi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Dia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pertengahan 2020 atas kasus korupsi dana investasi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,81 triliun.

Mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Menurut Kejaksaan, Fakhri didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.1/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu dia dikenakan dakwaan subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setidaknya sudah adanya 6 orang terdakwa yang dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi Jiwasraya. Mereka adalah mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo yang divonis 20 tahun penjara, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan yang divonis 18 tahun penjara.

Lalu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto yang divonis 20 tahun penjara, Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro divonis seumur hidup serta pemilik Maxima Grup Heru Hidayat yang juga divonis seumur hidup. (Asp)

Baca Juga:

MA Bebaskan Eks Petinggi OJK dalam Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan

Pemprov DKI menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta terkait masalah banjir di Kali Mampang, Jakarta Selatan.

TransJakarta Buka Lowongan 1.801 Petugas Layanan Operasi
Indonesia
TransJakarta Buka Lowongan 1.801 Petugas Layanan Operasi

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta, Anang Rizkani Noor mengatakan, pengadaan PLO merupakan upaya TransJakarta untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Volume Terus Meningkat, 56 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cikampek
Indonesia
Volume Terus Meningkat, 56 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cikampek

Volume kendaraan yang melintas di jalan tol makin meningkat pada seminggu jelang Lebaran 2022.

Curhat Staf KBRI Kolombo Ikut Antre BBM dan Gas hingga 9 Jam
Dunia
Curhat Staf KBRI Kolombo Ikut Antre BBM dan Gas hingga 9 Jam

Heru mengatakan, masyarakat termasuk staf KBRI harus antre selama 5 hingga 9 jam untuk mendapatkan BBM dan gas

Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi
Indonesia
Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Demokrat menyatakan pertemuan yang digelar AHY dengan ketum parpol lain sejauh ini untuk mengedepankan pembahasan visi dan misi.

Akui Kerap Beri Uang ke AKP Robin, Ini Dalih Eks Bupati Kukar Rita Widyasari
Indonesia
Akui Kerap Beri Uang ke AKP Robin, Ini Dalih Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengakui kerap memberikan uang kepada eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju. Ia berdalih memberikan uang total Rp 60,5 juta kepada Robin karena faktor kemanusiaan.

Menkes: Keputusan Status Pandemi ke Endemi Ada di Presiden Jokowi
Indonesia
Menkes: Keputusan Status Pandemi ke Endemi Ada di Presiden Jokowi

Kementerian Kesehatan mengklaim lebih dari 90 persen warga miliki antibodi yang mampu melawan COVID-19.

TPKS Sah Jadi RUU Inisiatif DPR, Diketok 18 Januari
Indonesia
TPKS Sah Jadi RUU Inisiatif DPR, Diketok 18 Januari

RUU Inisiatif DPR untuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022

 Saat Sikap Sempurna di Jalan dan TikTok Jadi Sarana Warga Peringati HUT RI
Indonesia
Saat Sikap Sempurna di Jalan dan TikTok Jadi Sarana Warga Peringati HUT RI

Warganet paling banyak mengikuti upacara virtual dari akun TikTok Kemkominfo. Angkanya mencapai lebih 45 ribu orang.

Penjelasan Pemerintah Atur Pembelian Pertalite dan Solar
Indonesia
Penjelasan Pemerintah Atur Pembelian Pertalite dan Solar

Tenaga Ahli KSP, Hageng Nugroho berdalih pengaturan pembelian pertalite dan solar subsidi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.