OJK Dukung Kebijakan Mudahkan Warga Beli Mobil Kendaraan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Perbankan diminta untuk fokus meningkatkan pertumbuhan kredit ke sektor UMKM dan konsumsi agar membantu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, yang melanda indonesia satu tahun terakhir.

"UMKM jadi prioritas, karena sektor itu bisa didorong dalam jangka pendek khususnya di daerah," Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dalam keteranganya, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Beli Mobil Anyar, Bakal Dapat Diskon Pajak 100 Persen

Ia menegaskan, dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang ingin memulihkan pertumbuhan sektor otomotif dengan menurunkan tarif PPNBM kendaraan. Dukungan OJK melalui ketentuan seperti penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan penetapan uang muka kredit kendaraan bermotor.

"Kami dorong sektor konsumsi agar permintaan masyarakat meningkat sehingga bisa mendorong industri manufaktur bisa bangkit, sambil menunggu aktivitas sosial masyarakat kembali normal,” katanya.

Pameran mobil. (Foto: Gaikindo)
Pameran mobil. (Foto: Gaikindo)

Selain itu, OJK juga mendorong industri perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit di kuartal I 2021 untuk melanjutkan tren pertumbuhan kredit yang mulai membaik di akhir 2020.

OJK, tegas Wimboh, akan mengawal upaya perbankan menyalurkan kredit agar mampu mencapai target pertumbuhan kredit sesuai rencana bisnis bank (RBB) sebesar 7,13 persen pada 2021.

“Kami berikan arahan ke masyarakat menjadi sekitar 7,5 persen plus minus 1. Itu jadi acuan bersama dan akan sering bertemu membahas rencana bisnis ini. Kami bersama pemerintah terus mengkaji kebijakan apa lagi yang bisa dilakukan," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Diberi Potongan Pajak, Harga Kendaraan Diharapkan Turun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak
Indonesia
Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak

Pasal untuk pelanggar gage yaitu Pasal 287 ayat 1 pelanggaran tentang rambu

Update COVID-19 Sabtu (9/5): 13.646 Kasus Positif, 2.607 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (9/5): 13.646 Kasus Positif, 2.607 Pasien Sembuh

Terjadi penambahan kasus meninggal sebanyak 16 orang

MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada
Indonesia
MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

[HOAKS atau FAKTA] Rizieq Shihab Suap Kejaksaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rizieq Shihab Suap Kejaksaan

Artikel itu memuat berita mengenai komentar pihak kepolisian terhadap kejadian kisruh Rizieq Shihab dengan pihak Kejaksaan di Rutan Bareskrim Polri

Hindari Preseden Buruk di Kasus Syekh Ali Jaber, MPR: Keterbukaan Ini Penting
Indonesia
Hindari Preseden Buruk di Kasus Syekh Ali Jaber, MPR: Keterbukaan Ini Penting

Syarief Hasan menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber

Kemenkes Terbitkan Protokol 'New Normal' Bagi Perkantoran dan Industri, Apa Saja Isinya?
Indonesia
Kemenkes Terbitkan Protokol 'New Normal' Bagi Perkantoran dan Industri, Apa Saja Isinya?

Kemenkes mewajibkan pekerja mengenakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah

PWJ Desak Kapolri Seret Polisi Lakukan Kekerasan terhadap Jurnalis
Indonesia
PWJ Desak Kapolri Seret Polisi Lakukan Kekerasan terhadap Jurnalis

Kekerasan demi kekerasan terjadi saat jurnalis meliput aksi unjuk rasa memprotes Undang-undang (UU) Omnimbus Law Cipta Kerja di kawasan Jakarta dan beberapa daerah yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

Sebelumnya, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset dengan total Rp89,9 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

BPIP: Makna Pahlawan Tidak Cukup Hanya Mengheningkan Cipta
Indonesia
BPIP: Makna Pahlawan Tidak Cukup Hanya Mengheningkan Cipta

Makna pahlawan membutuhkan makna kepahlawanan yang lebih luas dan mendalam.

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu
Indonesia
DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

“Itu termasuk kategori pelanggaran berat. Meski baru pertama diadukan (ke DKPP), pasti akan mendapat sanksi dipecat,” tegas Ida