OJK Bakal Perpanjang Program Penundaan Bayar Kredit Multifinace Pertemuan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: OJK)

MerahPutih.com - Kebijakan restrukturisasi perusahaan pembiayaan atau multifinance akan diperpanjang mengingat ekonomi domestik yang diperkirakan belum akan pulih pada akhir tahun ini.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan mengatakan, pemulihan ekonomi dalam negeri, sangat bergantung pada pemulihan kesehatan masyarakat.

Saat ini, industri pembiayaan harus rela melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap para nasabahnya yang terkena dampak langsung COVID-19, mulai dari penundaan pembayaran cicilan, hingga perpanjangan tenor pembiayaan.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Perjalanan Dinas Dominasi Penerbangan

Ia menegaskan, langkah restrukturisasi tersebut harus dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara masif.

Namun, lanjut ia, restrukturisasi tersebut sejatinya bukanlah solusi terakhir, karena setelahnya ada permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang mengintai multifinance. Di tengah pengetatan likuiditas yang dialami bank sebagai sumber pendanaan terbesar bagi mutifinance, membuat perusaahaan harus mencari alternatif pendanaan lainnya.

"Adanya restrukturisasi juga dari sisi cashflow akan susah bertumbuh kalau cashflow-nya masih kering akan sulit bagi bisnis mereka. Apalagi perusahaan pembiayaan ini 89 persen pendanaan dari pinjaman," ujar Bambang dikutif dari kantor berita Antara.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan. (Foto: Antara)

Berdasarkan hasil monitoring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 11 Agustus 2020, progres penerapan program restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak COVID-19 mencakup 4.823.271 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp150,43 triliun dan bunga sebesar Rp38,03 triliun.

Sedangkan, kontrak yang permohonannya masih dalam proses sebanyak 350.140 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp16,34 triliun dan bunga sebesar Rp3,90 triliun.

Paling tidak, kontrak yang disetujui oleh perusahaan pembiayaan untuk dilakukan restrukturisasi sebanyak 4.187.726 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp124,34 triliun dan bunga sebesar Rp31,73 triliun.

Sedangkan kontrak yang permohonannya tidak sesuai dengan kriteria sebanyak 285.405 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp9,75 triliun dan bunga sebesar Rp2,4 triliun.

OJK mencatat ada 144 perusahaan pembiayaan dari total 182 perusahaan pembiayaan yang memiliki pendanaan dari kreditur, di mana 26 di antaranya telah mengajukan restrukturisasi ke para krediturnya.

Baca Juga:

KA Brantas Kembali Beroperasi, Sambut Libur Agustusan dan Tahun Baru Islam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Klaim Tidak Berhenti Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
Indonesia
Jokowi Klaim Tidak Berhenti Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Menurut bekas Gubernur DKI Jakarta ini, perlu kerja sama untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu demi kemajuan bangsa.

Pemerintah Beri Relaksasi Impor-Ekspor Alkes dan APD
Indonesia
Pemerintah Beri Relaksasi Impor-Ekspor Alkes dan APD

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag No 34 Tahun 2020

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter
Indonesia
Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Ia menyebut Omnibus Law hanya mengandung watak otoriter pemerintah

59 Negara Tolak WNI, Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Rakyat
Indonesia
59 Negara Tolak WNI, Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Rakyat

Prioritas pemerintah yang terlalu economic heavy justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat

Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap Rp 11,5 M Plus Gratifikasi Rp 8,6 M
Indonesia
Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap Rp 11,5 M Plus Gratifikasi Rp 8,6 M

Jaksa menyebut penerimaan suap itu berasal dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI

Kapolri Tegaskan Pilkada Serentak Berlangsung Aman
Indonesia
Kapolri Tegaskan Pilkada Serentak Berlangsung Aman

Kepolisian belum menerima laporan adanya insiden yang menonjol dari proses pencoblosan.

Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona
Indonesia
Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan potensi penularan masif COVID-19 sebagai dampak libur panjang Maulid Nabi pada akhir Oktober ini.

Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB
Indonesia
Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB

Sumbar tidak berencana menerapkan PSBB lagi meski dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan.

Setahun Jokowi- Ma’ruf, Gibran Soroti Penanganan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19
Indonesia
Setahun Jokowi- Ma’ruf, Gibran Soroti Penanganan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tepat meginjak usia setahun, Selasa (20/10).

DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi
Indonesia
DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi

Taati aturan dari pemprov demi kepentingan bersama