OJK akan Tambah Aturan Baru Terkait Debt Collector Pinjol Petugas Otoritas Jasa keuangan (OJK). Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

MerahPutih.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menambah aturan baru terkait industri teknologi finansial peer to peer (P2P) lending terkait penagihan utang kepada para peminjam.

Dalam POJK 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, memang belum diatur.

Baca Juga

Supervisor dan Penagih Utang Jadi Tersangka Aktivitas Pinjol Ilegal

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 1A OJK, Dewi Astuti menyebut aturan baru ini memiliki urgensi, setelah melihat adanya fenomena jasa kolektor pihak ketiga atau debt collector.

"Ini justru salah satu materi yang akan kami tambahkan POJK yang baru," jelas Dewi di Jakarta pada Senin (18/10).

Dewi menjelaskan, aturan ini diprioritaskan setelah kepolisian melakukan penggerebekan salah satu kantor pinjaman online ilegal di sejumlah tempat di Jakarta.

Saat itu para pelaku yang terlibat dalam sindikat platform pinjaman online ilegal, ternyata juga melayani layanan penagihan beberapa fintech P2P lending resmi.

Otoritas Jasa Keuangan. Foto: Istimewa

Dalam artian para pelaku menggunakan jasa kolektor pihak ketiga yang kredibel.

Diharapkan aturan baru ini mampu menjaga penagihan perusahaan fintech P2P lending berizin dari hal-hal yang berpotensi meresahkan masyarakat.

Selain itu, juga terhindar dari praktik penagihan oleh pinjaman online ilegal yang bisa seenaknya menagih secara tak beretika lewat kekerasan atau ancaman, serta mencuri data pribadi.

Maka dari itu, isu mengenai penagihan akan diatur ketat, termasuk penggunaan jasa pihak ketiga yang tersertifikasi.

"Harapannya, aturan yang akan datang memberikan penguatan prudential dan perlindungan konsumen. Mohon doa supaya aturan segera keluar," tutupnya. (Knu)

Baca Juga

Puan Perintahkan Jajaran Polri Tumpas Pinjol Ilegal Sampai ke Akar-akarnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akademisi Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Keliru
Indonesia
Akademisi Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Keliru

Maka tuntutan karena pemberatan harusnya sejak awal mengacu pada Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor

Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB
Indonesia
Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB

"Ada 1.553 personel gabungan yang disiagakan menjaga kelancaran dan keamanan aksi," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/5).

KPK Cecar Bupati Bandung Barat Terkait Aliran Uang dari Kontraktor Bansos
Indonesia
KPK Cecar Bupati Bandung Barat Terkait Aliran Uang dari Kontraktor Bansos

Pemberian itu agar jatah paket pengadaan bansos yang diterima Tersangka MTG bertambah

Kalah dari Dedi Mulyadi, Airlangga Hartarto Disebut Tidak Layak Diusung
Indonesia
Kalah dari Dedi Mulyadi, Airlangga Hartarto Disebut Tidak Layak Diusung

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai tidak layak diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan
Indonesia
Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2021.

Teroris Poso Diduga Bersembunyi di Pegunungan Manggalapi Sigi
Indonesia
Teroris Poso Diduga Bersembunyi di Pegunungan Manggalapi Sigi

Kelompok MIT kerap berpindah-pindah untuk menghindari kejaran petugas. Saat ini, tim masih terus mengejar kelompok tersebut yang diduga masih bersembunyi di kawasan pegunungan Manggalapi.

Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan
Indonesia
Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan

Dalam surat itu juga, termuat salinan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, serta para pegawai yang tak lolos ASN.

Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes
Indonesia
Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes

"Vaksinasi corona di Jawa Tengah tersulit digenjot mulai dari nakes (tenaga kesehatan), lansia, pedagang dan ASN (Aparatur Sipil Negara). Tiba waktunya nanti juga menyasar karyawan perusahaan," kata Ganjar

Majelis Adat Kerajaan Nusantara Bakal Ajukan Judicial Review PT ke MK
Indonesia
Bobby Perintahkan Para Anak Buahnya Untuk Bekerja Sama
Indonesia
Bobby Perintahkan Para Anak Buahnya Untuk Bekerja Sama

Pimpinan kewilayahan fokus terhadap kondisi dan situasi khususnya kebersihan, kesehatan, dan pendataan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).