Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan Mantan Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung memutuskan menerima hasil kasasi mantan pegawainya Pinangki Sirna Malasari yang divonis dari 10 tahun bui menjadi hanya 4 tahun. Langkah, ogah mengajukan kasasi Kejagung dinilai sebagai upaya penegak hukum ini menyembuyikan King Maker kasus suap Djoko Tjandra.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menduga, ada sosok yang merasa ketakutan jika eks Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan dihukum penjara 10 tahun.

Baca Juga:

Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Dinilai Gagalkan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

"Jika Kejaksaan Agung kasasi, dikhawatirkan Pinangki akan jengkel dan diduga nanti berujung buka-bukaan. Nah saya duga sosok King Maker ini berusaha menghentikan langkah Kejaksaan hingga tidak kasasi agar Pinangki tutup mulut atas semua rahasia yang dipegangnya selama ini," ujar Boyamin dalam keteranganya,Jumat (16/7).

Boyamin menduga, jika sosok King Maker tersebut bisa berasal dari oknum penegak hukum ataupun politisi. Dan pihaknya, sudah saya menyerahkan data kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Kita tunggu saja KPK yang sampai detik ini memang belum ada perkembangannya. Jika nanti kasus tersebut sudah inkrah, pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan untuk melawan KPK. Itu dilakukan untuk menelusuri dan melacak keberadaan dan peran dari King Maker itu," ungkapnya.

Ia berharap, Perguruan Tinggi, bisa melakukan eksaminasi terhadap kasus yang menjerat Pinangki. Karena, menurutnya tidak mungkin jika Kejaksaan Agung secara internal melakukan eksaminasi.

"Fakta memperlihatkan pimpinan Kejaksaan Agung yang memang tidak ingin kasasi, jadi ya tidak bisa dilakukan eksaminasi internal. Yang bisa melakukannya hanya eksternal. Misalnya dari kampus atau perguruan tinggi," ujarnya.

Ia menegaskan, atas sikap pasif Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait vonis ringan Pinangki pun telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu diambil lantaran dirinya heran dengan sikap Jaksa Agung yang seolah bungkam.

"Tapi setidaknya kan saya sudah pernah melaporkan Jaksa Agung kepada presiden untuk memerintahkan kasasi dan itu dipublikasikan oleh media. Tapi nampaknya hal itu juga tidak digubris oleh Jaksa Agung dan hingga saat ini nyata-nyata tetap tidak kasasi," ujarnya.

Ia mengingatkan, publik mendorong kejaksaan melakukan kasasi agar penegakan hukum di Indonesia jelas dan berkeadilan.

"Jadi Jaksa Agung harus menjelaskan mengapa tidak dapat memenuhi desakan masyarakat untuk kasasi, bukan diam saja tanpa alasan seperti angin lalu gitu," kata Boyamin.

Ia menyebut, bahkan masyarakat menggalang petisi agar dilakukan kasasi terhadap vonis ringan eks jaksa Pinangki memiliki alasannya sangat kuat.

Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)
Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

"Harusnya didengar oleh Jaksa Agung dan mengajukan kasasi tapi nyatanya tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Vonis majelis hakim dalam sidang banding jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dipangkas dari 10 tahun menjadi empat tahun. Pemotongan hukuman tersebut diputuskan majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Padahal, dalam persidangan, Pinangki menerima uang USD 500 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai uang muka terkait kepengurusan fatwa di MA. (*)

Baca Juga:

ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis
Indonesia
Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis

Presiden Joko Widodo dengan didampingi para pemuka agama tanah air, telah mengecam pernyataan Presiden Prancis. Selain itu, Presiden Prancis telah meluruskan penyataanya.

Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19
Indonesia
Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19

Apalagi Perda COVID-19 mempunyai payung hukum yang kuat

Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK
Indonesia
Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lokataru Nilai Proses Vaksinasi di Tanah Air Banyak Kekurangan
Indonesia
Lokataru Nilai Proses Vaksinasi di Tanah Air Banyak Kekurangan

Kondisi ini menunjukan inkompetensi Pemerintah

Hari Ini Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari
Indonesia
Hari Ini Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari

Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta cerah berawan

Kubu Rizieq Siapkan Raja Dangdut Jadi Saksi Ahli
Indonesia
Kubu Rizieq Siapkan Raja Dangdut Jadi Saksi Ahli

Kalau tidak bentrok dengan show-show, dia bisa

Erick Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika Terkait Kasus Alat Rapid Test Bekas
Indonesia
Erick Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika Terkait Kasus Alat Rapid Test Bekas

"Langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," kata Erick

Jangan Lupa, Hari Ini Pengumuman Hasil Seleksi PPDB DKI Tahap Kedua dan Ketiga
Indonesia
Jangan Lupa, Hari Ini Pengumuman Hasil Seleksi PPDB DKI Tahap Kedua dan Ketiga

DKI akan mengumumkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap dua untuk SMP, SMA dan SMK, serta tahap ketiga untuk SD.

Resmi! Piala Kemenpora Dapat Lampu Hijau Polisi
Indonesia
Resmi! Piala Kemenpora Dapat Lampu Hijau Polisi

Izin keramaian untuk kompetisi sepak bola Piala Kemenpora sudah dikeluarkan sejak beberapa minggu yang lalu

Bioskop di Kota Kupang Kembali Dibuka
Indonesia
Bioskop di Kota Kupang Kembali Dibuka

Usaha bioskop di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali beroperasi setelah kurang lebih enam bulan ditutup akibat pandemi COVID-19.