Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan Mantan Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung memutuskan menerima hasil kasasi mantan pegawainya Pinangki Sirna Malasari yang divonis dari 10 tahun bui menjadi hanya 4 tahun. Langkah, ogah mengajukan kasasi Kejagung dinilai sebagai upaya penegak hukum ini menyembuyikan King Maker kasus suap Djoko Tjandra.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menduga, ada sosok yang merasa ketakutan jika eks Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan dihukum penjara 10 tahun.

Baca Juga:

Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Dinilai Gagalkan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

"Jika Kejaksaan Agung kasasi, dikhawatirkan Pinangki akan jengkel dan diduga nanti berujung buka-bukaan. Nah saya duga sosok King Maker ini berusaha menghentikan langkah Kejaksaan hingga tidak kasasi agar Pinangki tutup mulut atas semua rahasia yang dipegangnya selama ini," ujar Boyamin dalam keteranganya,Jumat (16/7).

Boyamin menduga, jika sosok King Maker tersebut bisa berasal dari oknum penegak hukum ataupun politisi. Dan pihaknya, sudah saya menyerahkan data kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Kita tunggu saja KPK yang sampai detik ini memang belum ada perkembangannya. Jika nanti kasus tersebut sudah inkrah, pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan untuk melawan KPK. Itu dilakukan untuk menelusuri dan melacak keberadaan dan peran dari King Maker itu," ungkapnya.

Ia berharap, Perguruan Tinggi, bisa melakukan eksaminasi terhadap kasus yang menjerat Pinangki. Karena, menurutnya tidak mungkin jika Kejaksaan Agung secara internal melakukan eksaminasi.

"Fakta memperlihatkan pimpinan Kejaksaan Agung yang memang tidak ingin kasasi, jadi ya tidak bisa dilakukan eksaminasi internal. Yang bisa melakukannya hanya eksternal. Misalnya dari kampus atau perguruan tinggi," ujarnya.

Ia menegaskan, atas sikap pasif Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait vonis ringan Pinangki pun telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu diambil lantaran dirinya heran dengan sikap Jaksa Agung yang seolah bungkam.

"Tapi setidaknya kan saya sudah pernah melaporkan Jaksa Agung kepada presiden untuk memerintahkan kasasi dan itu dipublikasikan oleh media. Tapi nampaknya hal itu juga tidak digubris oleh Jaksa Agung dan hingga saat ini nyata-nyata tetap tidak kasasi," ujarnya.

Ia mengingatkan, publik mendorong kejaksaan melakukan kasasi agar penegakan hukum di Indonesia jelas dan berkeadilan.

"Jadi Jaksa Agung harus menjelaskan mengapa tidak dapat memenuhi desakan masyarakat untuk kasasi, bukan diam saja tanpa alasan seperti angin lalu gitu," kata Boyamin.

Ia menyebut, bahkan masyarakat menggalang petisi agar dilakukan kasasi terhadap vonis ringan eks jaksa Pinangki memiliki alasannya sangat kuat.

Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)
Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

"Harusnya didengar oleh Jaksa Agung dan mengajukan kasasi tapi nyatanya tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Vonis majelis hakim dalam sidang banding jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dipangkas dari 10 tahun menjadi empat tahun. Pemotongan hukuman tersebut diputuskan majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Padahal, dalam persidangan, Pinangki menerima uang USD 500 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai uang muka terkait kepengurusan fatwa di MA. (*)

Baca Juga:

ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan Daerah Mulai Pecat Kader Partai Demokrat Pro Moeldoko
Indonesia
Pimpinan Daerah Mulai Pecat Kader Partai Demokrat Pro Moeldoko

Paling tidak, ada tujuh kader Partai Demokrat Kalbar yang mengikuti KLB yang menjadikan Moeldoko Ketum Partai.

[Hoaks atau Fakta]: Helikopter Terbang di Langit Jakarta Kibarkan Bendera China
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Helikopter Terbang di Langit Jakarta Kibarkan Bendera China

Dalam unggahan tersebut, mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang tidak berani bertindak terkait pengibaran bendera Tiongkok di tanah Indonesia.

Survei IndEX: Tingkat Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Lebih dari 80 Persen
Indonesia
Survei IndEX: Tingkat Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Lebih dari 80 Persen

Pemerintah juga sedang mempersiapkan program vaksinasi booster yang diyakini bisa meningkatkan kekebalan imunitas

Stok Habis, Pemerintah Diminta Kerja Ekstra Distribusikan Vaksin ke Daerah
Indonesia
Stok Habis, Pemerintah Diminta Kerja Ekstra Distribusikan Vaksin ke Daerah

Saat ini, kondisi darurat dan tingkat kematian akibat COVID-19 masih tinggi, karena banyak masyarakat yang belum divaksin.

Mudik Lebaran, Ketua Satgas COVID-19 Sebut Bakal Ada Keputusan Resmi
Indonesia
Mudik Lebaran, Ketua Satgas COVID-19 Sebut Bakal Ada Keputusan Resmi

Kebijakan mudik Lebaran 2021 dilarang atau tidak akan diputuskan dalam waktu dekat melalui rapat menteri.

Asperkeu Pemprov DKI Positif COVID-19, Lantai 4 Blok G Balai Kota Ditutup
Indonesia
Asperkeu Pemprov DKI Positif COVID-19, Lantai 4 Blok G Balai Kota Ditutup

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati terkonfirmasi positif COVID-19.

Luas Kuburan COVID-19 Bambu Apus Diperkecil, Begini Penjelasan Wagub DKI
Indonesia
Luas Kuburan COVID-19 Bambu Apus Diperkecil, Begini Penjelasan Wagub DKI

TPU Bambu Apus Jakarta Timur memutuskan untuk memangkas luas petak kuburan COVID-19.

Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Jawabannya sama saat ditanya soal kemungkinan masuknya PAN ke Kabinet Indonesia Maju

KPK Dalami Prosedur Internal Pengadaan Tanah di Sarana Jaya
Indonesia
KPK Dalami Prosedur Internal Pengadaan Tanah di Sarana Jaya

Ferra diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan
Indonesia
Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan

Untuk itu, sudah saatnya Indonesia ke depan meningkatkan lagi inovasi