Ogah Hanya Jadi Konsumen Teknologi AI, Pemerintah Butuh 150 Ribu Engineer Industri Digital

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
Ogah Hanya Jadi Konsumen Teknologi AI, Pemerintah Butuh 150 Ribu Engineer Industri Digital

Face recognition mempermudah pendataan penumpang, juga menghemat penggunaan kertas. Fasilitas Pemindai Wajah di Stasiun. (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia juga disebut telah menunjukkan kesiapan dalam pengembangan teknologi akal imitasi (AI). Indonesia menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 150 ribu insinyur (engineer) dalam kurun waktu enam tahun ke depan guna menopang pengembangan industri digital.

Kebutuhan tersebut juga semakin spesifik pada sejumlah sektor strategis. Untuk industri semikonduktor saja, Indonesia diperkirakan memerlukan sekitar 15 ribu insinyur.

"Kita butuh tambahan sekitar 45 persen dari jumlah engineer yang ada sekarang. Kemudian juga yang sudah sangat spesifik bahwa kita perlu untuk industri semikonduktor sekitar 15 ribu engineers. Dan, kalau untuk industri digital ya mungkin kita butuh tambahan itu sekitar 150 ribu engineers dalam satu tahun sampai dengan 6 tahun ke depan," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/3).

Baca juga:

OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, juga mendorong program pelatihan vokasi untuk mendukung retraining dan reskilling tenaga kerja.

"Kemudian, dengan program yang kemarin di London sudah ditandatangani antara Danantara dan ARM Limited itu disiapkan pelatihan untuk 15 ribu engineers kepada ekosistem ARM. Jadi, kita sekarang lebih spesifik lagi mencari kebutuhan engineer untuk industri-industri yang didorong Pemerintah," katanya.

Menurut Airlangga, capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi AI.

"Tetapi juga mulai mempersiapkan kerangka hukum, etika, dan sosial guna mendukung pengembangan inovasi teknologi di masa depan," katanya. (*)

#Artificial Intelligence #Ekonomi Digital #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Karya 100 Persen AI Tidak Dapat Perlindungan dan Hak Cipta
Pemerintah perlu memastikan perkembangan AI tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kreativitas manusia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Karya 100 Persen AI Tidak Dapat Perlindungan dan Hak Cipta
Indonesia
Indonesia Alami Lonjakan Aktivitas AI
Indonesia relatif lebih sedikit terpapar terhadap lonjakan aktivitas global yang berkaitan dengan AI dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
 Indonesia Alami Lonjakan Aktivitas AI
ShowBiz
POCO F9 Series Andalkan AI Recorder dan Transcription, Bantu Teman Tuli Ikuti Percakapan
POCO F9 Series dibekali AI Recorder dan AI Transcription yang dapat mengubah percakapan menjadi teks. Simak juga deretan fitur AI lainnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
POCO F9 Series Andalkan AI Recorder dan Transcription, Bantu Teman Tuli Ikuti Percakapan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Berita
OpenAI Perkenalkan GPT-6 Sol dan Luna, Intip Perbedaan dan Kemampuannya
OpenAI meluncurkan GPT-6 Sol dan GPT-6 Luna pada 22 September 2026. Keduanya membawa peningkatan efisiensi, pemrograman, alignment, dan biaya API.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
OpenAI Perkenalkan GPT-6 Sol dan Luna, Intip Perbedaan dan Kemampuannya
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Dunia
Trump Tolak Rencana Global Kendalikan Kecerdasan Buatan
Trump menyatakan bahwa Washington akan mulai mengubah sebutan kecerdasan buatan menjadi "kecerdasan super"
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
 Trump Tolak Rencana Global Kendalikan Kecerdasan Buatan
Bagikan