Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir Menkeu Sri Mulyanil. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tim satuan tugas (satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan memblokir akses para obligor kasus BLBI ke lembaga keuangan, karena telah merugikan negara Rp110 triliun.

"Ini bisa kita lakukan karena nama-nama mereka jelas dan perusahaannya juga ada, maka dari itu aset tracing menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Pelantikan Satgas BLBI di Jakarta, Jumat (4/6).

Sri Mulyani menyatakan, hal itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena nama dan perusahaan para obligor BLBI sudah jelas.

Baca Juga:

Polri Dukung Satgas BLBI

Langkah pemblokiran ini akan ditempuh jika langkah persuasif pemerintah tidak dihiraukan mereka. Namun, pemerintah tetap akan sangat menyambut baik jika terdapat obligor BLBI maupun keturunannya yang memiliki upaya dan niat untuk menyelesaikan kasus ini.

"Saya menghargai umpamanya ada obligor yang bahkan sekarang turunannya putra atau putrinya mencoba reaching out kepada kita untuk menyelesaikan," kata Menkeu Sri Mulyani.

Tim satgas BLBI akan terus menghubungi dan melacak para obligor yang dilakukan bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Kejaksaan Agung.

“Kalau itu juga belum maka kami akan bekerja sama dengan BI dan OJK agar akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Ia menekankan langkah ekstra tersebut ditempuh oleh pemerintah mengingat kasus BLBI telah berlangsung lebih dari 20 tahun sehingga tim satgas akan menggunakan seluruh instrumen dimiliki negara ini.

"Tentu kami tidak lagi mempertanyakan niat baik atau tidak, dia mau membayar atau tidak,” ujar Sri Mulyani.

Ia pun berharap tim satgas BLBI bersama seluruh otoritas terkait akan mampu secara rapi dan fokus menutup seluruh celah aset, setidaknya yang terdapat di dalam negeri karena jumlahnya cukup banyak dan signifikan.

"Kita akan melakukan lebih fokus dan rapi sehingga harapannya dalam tiga tahun ini sebagian besar atau keseluruhan bisa kita dapatkan kembali hak negara tersebut," katanya.

Menko Polhukam Mahfud MD.
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Antara).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, para obligor kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak kooperatif dan proaktif bisa masuk ranah hukum pidana.

"Kalau terjadi pembangkangan meskipun ini perdata, supaya ini diingat kalau disengaja, melanggar keperdataan, ini bisa saja nanti berbelok ke pidana," katanya.

Mahfud berharap, obligor dan debitur kasus BLBI dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut uang negara ini secara baik dengan pemerintah.

Pemerintah, kata ia, akan sangat menyambut baik jika terdapat obligor atau debitur kasus BLBI yang proaktif yakni datang secara mandiri untuk menyelesaikan masalah baik menyerahkan barang, aset, maupun uang.

Ia menekankan. para obligor dan debitur tidak akan bisa bersembunyi atau mangkir dari kasus ini mengingat pemerintah telah mengantongi daftar nama seluruh pihak yang terlibat.

"Jadi kami tahu anda pun tahu. Jangan, tidak usah saling membuka. Mari kooperatif saja. Kami akan bekerja ini untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Yasonna Yakin Satgas BLBI Bekerja Optimal Tagih Aset Negara Rp110 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cecar Calon Walkot Jakbar dan Jaksel, Komisi A: Jangan Sampai Gak Ngangkat Telepon
Indonesia
Cecar Calon Walkot Jakbar dan Jaksel, Komisi A: Jangan Sampai Gak Ngangkat Telepon

Komisi A DPRD DKI Jakarta baru saja selesai menggelar agenda penyampaian visi misi calon Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu dan calon Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.

Satu Madrasah di Jakarta Timur Gelar Pembelajaran Tatap Muka Diam-diam
Indonesia
Satu Madrasah di Jakarta Timur Gelar Pembelajaran Tatap Muka Diam-diam

Madrasah Ibtidaiyah Al Ihsan Attahiriyah III yang berada kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, secara diam-diam menggelar pembelajaran tatap muka (PTM), sebelum pemerintah memberi lampu hijau kegiatan belajar di sekolah.

Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota Tangerang kini telah menyiapkan pemberian vaksin COVID-19 kepada para petugas yang berada dan bekerja di sektor pelayanan publik.

Saiful Jamil Seakan-akan Pahlawan Saat Keluar Penjara, KPAI Ingatkan Penyembuhan Trauma Korban
Indonesia
Saiful Jamil Seakan-akan Pahlawan Saat Keluar Penjara, KPAI Ingatkan Penyembuhan Trauma Korban

Sensitifitas dan penghormatan terhadap kepada korban perlu dilakukan

Erick Berharap PON Papua Memupuk Rasa Kebersamaan
Indonesia
Erick Berharap PON Papua Memupuk Rasa Kebersamaan

PON Papua resmi dibuka Sabtu (2/10) di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan akan ditutup 15 Oktober mendatang.

Pemerintah Sediakan 1,2 Miliar Liter Minyak Goreng Murah
Indonesia
Beberapa Anggota DPRD Surabaya Terpapar COVID-19, Imbas Ziarah Bung Karno?
Indonesia
Beberapa Anggota DPRD Surabaya Terpapar COVID-19, Imbas Ziarah Bung Karno?

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono membantah beberapa anggota dewan yang terkena COVID-19 adalah imbas dari ziarah di makam Bung Karno.

Pengemudi Ojol dan Emak-emak Dukung Erick Thohir Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Pengemudi Ojol dan Emak-emak Dukung Erick Thohir Maju di Pilpres 2024

Kali ini, dukungan berasal dari ojek online dan ibu-ibu rumah tangga (emak-emak) yang tergabung dalam Front Moeda Indonesia.

Polresta Surakarta Ingatkan Buruh Tidak Adakan Demo saat May Day 2021
Indonesia
Polresta Surakarta Ingatkan Buruh Tidak Adakan Demo saat May Day 2021

"Silahkan saja jika ada organisasi buruh mau menggelar acara peringatan May Day 2021. Asal tidak dilakukan dengan mengundang banyak massa dan demo di jalan," ujar Deny, Jumat (30/4).

Kilang Balongan Terbakar, DPR Minta Pertamina Amankan Pasokan BBM
Indonesia
Kilang Balongan Terbakar, DPR Minta Pertamina Amankan Pasokan BBM

RU VI Balongan menghasilkan produk unggulan seperti Premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina DEX, Kerosene (Minyak Tanah), LPG, dan Propylene