Odong-odong Dilarang Beroperasi di Jalan Umum Odong-odong. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Keberadaan odong-odong di jalanan kini menimbulkan kontroversi. Di satu sisi dicari untuk hiburan anak-anak, namun keberadaanya dianggap membahayakan lalu lintas.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pun mengeluarkan larangan pengoperasian odong-odong di jalan.

Baca Juga:

Kecelakaan Odong-odong Tertabrak Kereta, Polda Banten Tetapkan Sopir sebagai Tersangka

"Kebijakan ini demi keamanan dan keselamatan berlalu lintas, baik bagi pengemudinya maupun pengguna jalan lainnya," ujar Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan, Jumat (29/7).

Menurut Aan, odong-odong mobil pada umumnya merupakan modifikasi dari kendaraan umum yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dia mengatakan, penegakkan hukum di bidang lalu lintas yang dilakukannya meliputi semua bidang hukum lalu lintas, tidak terkecuali terhadap keberadaan Odong-odong mobil.

"Odong-odong dianggap sebagai kendaraan modifikasi yang tidak memenuhi kelayakan teknis dan dianggap melanggar Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tuturnya.

Dalam penegakkan hukum atas keberadaan Odong-odong, Aan menyampaikan ada beberapa metode. Mulai dari pencegahan hingga muaranya pada penegakan hukum.

Tindakan pencegahan, lanjut dia, dilakukan bersifat pembinaan. Pembinaan dilakukan kepada pemilik bengkel dan pemilik Odong-odong mobil.

Surat imbauan ialah surat yang berisi ajakan yang persuasif diberikan kepada pemilik bengkel dan pemilik Odong-odong mobil.

Baca Juga:

Korban Luka Kecelakaan Odong-Odong di Serang jadi 34 Orang

Surat yang diberikan kepada pemilik bengkel berisi dua himbauan. Yaitu untuk tidak menjual suku cadang yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan memberikan edukasi kepada pelanggan bahaya perubahan rancang bangun kendaraan bermotor.

“Surat imbauan yang diberikan kepada pemilik Odong-odong mobil untuk tidak melakukan perubahan rancang bangun kendaraannya,” ujarnya.

Sementara tindakan penegakan hukum, kata Aan, yaitu suatu usaha dan kegiatan dalam rangka penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas, penyidikan peristiwa kecelakaan lalu lintas serta proses pengajuan ke Pengadilan.

“Kegiatan penegakan hukum dilakukan dengan pelaksanaan operasi rutin kepolisian dan operasi khusus kepolisian,” ujar Aan.

Adapun untuk tindakan penegakan hukum, kata Aan, dapat dilakukan oleh kepolisian dibedakan menjadi dua yaitu perlakuan dan penghukuman. Bentuk perlakuan berupa peringatan dan penyitaan, sedangkan penghukuman berupa tilang.

Bentuk perlakuan berupa peringatan dilakukan tiga kali kepada pengemudi dan pemilik Odong-odong mobil yang telah mengalami perubahan tipe.

"Apabila pengemudi dan pemilik tidak menghiraukan akan diadakan penyitaan," tutup Aan. (Knu)

Baca Juga:

Kemenhub Turun Tangan Investigasi Odong-odong Tertabrak Kereta Tewaskan 9 Orang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, DPR Sentil Kemendagri
Indonesia
Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, DPR Sentil Kemendagri

Surat keterangan perekaman e-KTP milik Susi Pudjiastuti tersebar di media sosial. Dokumen kependudukan itu ditemukan warga sebagai bungkus gorengan.

Megawati Minta Kader Bersabar Tunggu Nama Capres-Cawapres Usungan PDIP
Indonesia
Megawati Minta Kader Bersabar Tunggu Nama Capres-Cawapres Usungan PDIP

Megawati Soekarnoputri menegaskan agar semua kader bersabar terkait capres-cawapres yang diusung partai berlogo banteng moncong putih tersebut di Pemilu 2024.

Beragam Modus Penghimpunan Dana Teroris Enam Tahun Terakhir
Indonesia
Beragam Modus Penghimpunan Dana Teroris Enam Tahun Terakhir

Selain bentuk modus yang senantiasa berubah, ada pula kendala lain

LPSK Minta Korban Pinjol Ilegal Segera Lapor Polisi Jika Dapat Intimidasi
Indonesia
LPSK Minta Korban Pinjol Ilegal Segera Lapor Polisi Jika Dapat Intimidasi

141 permohonan perlindungan dan konsultasi terkait dengan pinjaman online ilegal ke LPSK

Luhut Larang Pejabat Negara Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Luhut Larang Pejabat Negara Pergi ke Luar Negeri

"Pejabat negara khususnya dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Luhut

Vaksinasi Booster Baru Capai 4,06 Persen
Indonesia
Vaksinasi Booster Baru Capai 4,06 Persen

Kemenkes juga mencatat kasus aktif yang sedikit melambat, dengan tambahan di angka 15.448 per hari.

Polemik Sirkuit Formula E Ditentukan Jokowi, Bamsoet: Salahnya di Mana?
Indonesia
Polemik Sirkuit Formula E Ditentukan Jokowi, Bamsoet: Salahnya di Mana?

Pemilihan lokasi merupakan bentuk penghormatan Alberto Longo kepada Presiden Jokowi sebagaimana dia melakukannya di beberapa negara.

Rais 'Aam Ajak Warga NU Respons Revolusi Industri
Indonesia
Rais 'Aam Ajak Warga NU Respons Revolusi Industri

Jangan sampai nantinya warga tercerai berai hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat

DPR Beberkan 2 Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
DPR Beberkan 2 Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu

Komisi II DPR RI membeberkan 2 mekanisme pemilihan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, yakni musyawarah mufakat dan voting.

Polda Metro Pastikan Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 49 Napi Bukan Disengaja
Indonesia
Polda Metro Pastikan Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 49 Napi Bukan Disengaja

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya tidak menemukan unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.