'ODOL' Dilarang Masuk 26 Tol Sepanjang Tanjung Priok-Bandung Pemerintah sepakat untuk menindak truk kelebihan muatan dan dimensi di Jakarta, Senin. (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Merahputih.com - Pelarangan atau kelebihan dimensi dan muatan (Over Load/Over Dimension) atau ODOL mulai diberlakukan Senin 9 Maret 2020, untuk itu pengawasan 26 pintu tol sepanjang Tanjung Priok-Bandung diperketat selama 24 jam.

“Dalam melaksanakan kesepakatan pemberlakuan Zero ODOL di ruas jalan tol Tanjung Priok sampai Bandung, maka mulai hari ini tanggal 9 Maret 2020 akan dilakukan pengawasan, penegakan hukum, dan pelarangan masuk terhadap kendaraan ODOL di ruas jalan tol tersebut,” kata Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Risal Wasal dalam sambutannya saat penindakan di Jakan Tol Wiyoto Wiyono Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (9/3).

Baca Juga:

Smart SIM Bisa Dipakai Bayar Tol, Pengamat: Ini Jadi Sarana Polisi Keruk Uang

Risal mengatakan pengawasan dan penegakan hukum dimaksud akan dilakukan 24 jam di gerbang tol di sepanjang ruas jalan tol Tanjung Priok - Bandung dengan 26 gerbang tol prioritas di mana terindikasi banyak kendaraan ODOL melintas.

Dari 26 gerbang tol tersebut, dia menyebutkan di 13 gerbang tol yaitu gerbang Tol Tanjung Priok 1, Koja, Kebun Bawang, Semper, Cakung, Rorotan, Cibitung, Cikarang Barat, Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Padalarang, dan Cileunyi akan dilakukan pengawasan ODOL menggunakan alat ukur dan alat timbang kendaraan portable.

Ilustrasi Truk (Antaranews)

Sedangkan di 13 gerbang tol lainnya dilakukan pengawasan over dimension. Di samping pengawasan di gerbang tol, dilakukan juga pengawasan di rest area KM 57A dan KM 62B. “Pengawasan dilakukan 24 jam dengan ketentuan bagi kendaraan yang melanggar ODOL akan ditilang,” katanya.

Selain ditilang, sebagaimana dikutip Antara, di beberapa lokasi, kendaraan yang melanggar juga diperintahkan putar balik dan dikeluarkan dari jalan tol.

Baca Juga:

Korlantas Polri Luncurkan Smart SIM dan SIM Online

Kegiatan pengawasan dan penindakan hukum terhadap kendaraan ODOL ini dilakukan bersama-sama melibatkan personel dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, POLRI, POM AD, Dishub Provinsi DKI Jakarta, Dishub Provinsi Jawa Barat, PT. Jaxa Marga, PT. Cipta Marga Nusaphala Persada, PT. Hutama Karya, serta PT. Jasa Raharja.

Selain pengawasan dan penegakan hukum, juga dilakukan sosialisasi melalui pembagian brosur di gerbang-gerbang tol, pemasangan banner dan spanduk di rest area jalan tol, serta sosialisasi melalui media sosial dan media lainnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kim Jong Un: Berkat Nuklir Tidak Ada Lagi Perang
Dunia
Kim Jong Un: Berkat Nuklir Tidak Ada Lagi Perang

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan tidak akan ada perang lagi karena senjata nuklir negara itu menjamin keselamatan dan masa depan.

 Permenhub Terkait Ojol Dianggap Berbahaya dan Terkesan Plin-Plan
Indonesia
Permenhub Terkait Ojol Dianggap Berbahaya dan Terkesan Plin-Plan

"Ini kebijakan yang aneh. Dan membahayakan. Kebijakan yang tak sinkron diantara pemerintah pusat sendiri (Menkes dan Menhub). Kebijakan yang plintat plintut," kata Ujang

Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak
Indonesia
Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak

"Kalau penyelenggara pemilu bisa dijaga 'rel' etiknya, maka pemilu bisa berjalan dengan baik dan autentisitas suara pemilih juga bisa terjaga," ujar Didik Supriyanto.

Perusahaan Jasa Cleaning Service Terseret Kasus Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Perusahaan Jasa Cleaning Service Terseret Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Tim penyidik gabungan Bareskrim Polri memeriksa beberapa pengawas cleaning service terkait kelanjutan penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

PKS Siapkan Israyani dan Karyatin Jadi Anggota DPRD DKI
Indonesia
PKS Siapkan Israyani dan Karyatin Jadi Anggota DPRD DKI

"Ya bu Israyani gantikan pak Dani dan pak Karyatin gantikan bu Umi," ungkap Ketua Majelis Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi

 Kasus Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Nyoman Dhamantra Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Nyoman Dhamantra Dituntut 10 Tahun Penjara

"Perbuatan ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun juga telah mencederai amanat yang diembannya selaku legislator yang merupakan 'wakil rakyat'

Penambahan COVID-19 4.634 Pasien, Jokowi Minta Para Menteri Pastikan Bansos di Desa-Desa
Indonesia
Penambahan COVID-19 4.634 Pasien, Jokowi Minta Para Menteri Pastikan Bansos di Desa-Desa

Jumlah pasien Virus COVID-19 di Indonesia bertambah 4.634 orang, per Kamis (24/9). Sehingga hari ini, total ada 262.022 kasus positif.

Anak Buah Prabowo Sebut Pemprov DKI Lemah Awasi Prokes di Pasar Tradisional
Indonesia
Anak Buah Prabowo Sebut Pemprov DKI Lemah Awasi Prokes di Pasar Tradisional

"Iya saya melihat masih kurang (pengawasan protokol kesehatan), pasar-pasar tradisional, itu harus ketat betul," ucap Taufik

 Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan
Indonesia
Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra sudah offside," kata Aboe Bakar

Polri Gagalkan Penyelundupan 200 Kg Sabu-sabu dari Myanmar
Indonesia
Polri Gagalkan Penyelundupan 200 Kg Sabu-sabu dari Myanmar

Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat mengatakan, penyelundupan sabu itu melibatkan jaringan internasional dan disimpan di sejumlah gudang di Jakarta dan Bangka Belitung.