Obok-Obok Probolinggo, KPK Sita Bukti Gratifikasi Pencucian Uang Bupati Puput KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Purbolinggo di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik dari penggeledahan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (4/11).

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) .

Baca Juga

Kasus Bupati Probolinggo, KPK Garap Wabup Timbul Prihanjoko

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/11).

Adapun lokasi yang digeledah, yaitu dua tempat di dalam bangunan yang beralamat di Krajan 2, Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

"Tim penyidik selanjutnya akan menelaah bukti-bukti tersebut untuk memastikan ada hubungannya dengan perkara ini dan kemudian segera dilakukan penyitaan sebagai kelengkapan berkas perkara tersangka PTS dan kawan-kawan," ucap Ali.

Bupati Probolinggo Puput
Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/10/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

Kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Puput merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021. Dikutip Antara, KPK total menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan tersebut.

Sebagai penerima, yaitu Puput dan suaminya Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) yang juga mantan Bupati Probolonggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Camat Krejengan, dan Camat Paiton Muhammad Ridwan (MR) Tersangka 18 orang lainnya sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Baca Juga:

KPK Geledah 3 Lokasi Terkait Kasus Suap Bupati Probolinggo

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. (Pon)

Baca Juga

KPK Amankan Bukti Kasus Suap dari Rumah Plt Bupati Probolinggo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung: Pengaturan Kursi Penonton Bioskop Kapasitas 70 Persen Sulit Ideal
Indonesia
Pemkot Bandung: Pengaturan Kursi Penonton Bioskop Kapasitas 70 Persen Sulit Ideal

Terkait pengaturan kursi yang berdekatan itu diberikan kepada pengunjung yang terlihat masih satu keluarga. Karena regulasi terbaru kini sudah memperbolehkan anak bisa masuk ke mal ataupun bioskop.

Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI Terancam tak Terungkap
Indonesia
Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI Terancam tak Terungkap

"Tapi kami akan berusaha keras, sekarang masih fase penyelidikan untuk membuktikan apakah benar peristiwa ini ada," kata Hengki.

MUI Sebut Virus Punya Sifat Mutasi, Penyebarannya Hanya Masalah Waktu
Indonesia
MUI Sebut Virus Punya Sifat Mutasi, Penyebarannya Hanya Masalah Waktu

Harus yakin dengan berserah diri hanya pada Allah SWT

Respons Pernyataan AHY, Adian Sebut Jokowi Tidak Hanya Beri BLT
Indonesia
Respons Pernyataan AHY, Adian Sebut Jokowi Tidak Hanya Beri BLT

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo tidak hanya memberikan bantuan langsung tunai, namun juga bantuan lain turut diberikan pula kepada masyarakat.

DPR Masih Tutup Rapat Nama Pengganti Lili Pintauli di KPK
Indonesia
DPR Masih Tutup Rapat Nama Pengganti Lili Pintauli di KPK

DPR RI sudah menerima surat presiden (Surpres) terkait pengganti Lili Pintauli Siregar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soal Minyak Goreng, Senator Jakarta Minta Ada Solusi Jangka Panjang
Indonesia
Soal Minyak Goreng, Senator Jakarta Minta Ada Solusi Jangka Panjang

Walau menilai kebijakan ini langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng, tetapi bukan merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng.

Kereta Cepat Diuji Coba November saat Perhelatan G20
Indonesia
Kereta Cepat Diuji Coba November saat Perhelatan G20

"Berita baik di bulan November 2022 pada perhelatan G20, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan memulai uji coba pengoperasian," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/4).

Soal Bahar bin Smith, Menag: Harus Diadili Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Segera Percepat Penanganan Korban Banjir di Kalbar
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Segera Percepat Penanganan Korban Banjir di Kalbar

Pemerintah pusat diminta untuk cepat menangani korban banjir di lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir

Pakar Sebut Indonesia Belum Saatnya Berubah dari Pandemi ke Endemi
Indonesia
Pakar Sebut Indonesia Belum Saatnya Berubah dari Pandemi ke Endemi

Secara epidemiologis belum semua indikator terpenuhi agar Indonesia yang kini terbelenggu pandemi menjadi endemi.