Obligor Sjamsul Nursalim Bayar Utang BLBI Rp 367,72 Miliar Penyitaan aset obligor BLBI. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus melakukan upaya penagihan dan sita aset para obligor untuk menutup kerugian.

Satgas BLBI telah menerima pembayaran untuk penyelesaian kewajiban pemegang saham BLBI atas obligor pemegang saham eks PT Bank Dewa Rutji, Sjamsul Nursalim, senilai Rp 367,72 miliar.

Baca Juga:

Satgas BLBI Kejar Terus Ratusan Debitur Dengan Nilai di Atas Rp 25 miliar

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengungkapkan obligor ini sebelumnya pada 18 November 2021 telah melakukan pembayaran sebesar Rp150 miliar, termasuk biaya administrasi 10 persen.

"Pembayaran ke kas negara dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta," katanya.

Ia menjelaskan, pembayaran tersebut dilakukan setelah dilakukan upaya penagihan oleh Satgas BLBI sejak tahun 2021.

Satgas BLBI pada 22 November 2021 pun, telah menerima pembayaran utang dari beberapa obligor dan debitur yaitu Sjamsul Nursalim dan PT Lucky Star Navigation Corp.

"Obligor Sjamsul Nursalim yang merupakan obligor dari Bank Dewa Rutji pada 11, 17, dan 18 November 2021 telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya dengan nilai sebesar Rp 150 miliar," kata Ketua Pengarah Satgas BLBI, Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, 22 November 2021.

Ia menerangkan, angka itu mencakup biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10 persen.

"Satgas BLBI juga telah menerima penyerahan tanah lagi seluas 100 hektare yang terletak di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai bagian pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corp," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, pemerintah mengapresiasi itikad baik para obligor/debitur yang mulai melunasi sebagian utangnya dan memenuhi panggilan Satgas BLBI.

Pemerintah secara serius melakukan upaya untuk menyelesaikan hak tagih atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Satgas ini dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Ini mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 110,4 triliun. (Asp)

Baca Juga:

Satgas BLBI Telah Sita Aset Obligor Setara Rp 20 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD Bentuk Pansus Persiapan Jakarta Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Indonesia
DPRD Bentuk Pansus Persiapan Jakarta Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

"Setelah IKN ditetapkan, kita masih belum tahu seperti apa Jakarta kedepan, perlu sekali kita mendalami kesiapan Jakarta," kata Khoirudin.

Terlibat Kasus Brigadir J, Eks Kapolres Jaksel Dibawa ke Mako Brimob
Indonesia
Terlibat Kasus Brigadir J, Eks Kapolres Jaksel Dibawa ke Mako Brimob

Kapolres Jakarta Selatan non aktif, Kombes Budhi Herdi Susianto terpaksa menjalani penempatan khusus (patsus) di Mako Brimob, Kelapa Dua, karena dugaan pelanggaran etik tidak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J.

Donasi Bagi Korban Semeru Lewat Baznas Baru Rp 14 Miliar
Indonesia
Donasi Bagi Korban Semeru Lewat Baznas Baru Rp 14 Miliar

Ada lebih dari 10 ribu warga harus mengungsi akibat letusan erupsi Gunung Semeru, Lumajang Jawa Timur.

Mendag Akui Harga Minyak Goreng Masih Mahal dan Melebihi HET
Indonesia
Mendag Akui Harga Minyak Goreng Masih Mahal dan Melebihi HET

Lutfi berharap 3 sampai 4 hari ke depan pedagang minyak goreng dapat mengikuti dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberlakukan pemerintah.

Airlangga Hartarto kepada Cak Imin: Kawan dari 2004 Tidak Bisa Jauh-jauh
Indonesia
Airlangga Hartarto kepada Cak Imin: Kawan dari 2004 Tidak Bisa Jauh-jauh

Airlangga Hartarto berseloroh, dirinya tidak bisa renggang dari sahabatnya Muhaimin Iskandar.

Naikkan UMP Jateng 2022, Ganjar: Perusahaan Wajib Ikuti Aturan
Indonesia
Naikkan UMP Jateng 2022, Ganjar: Perusahaan Wajib Ikuti Aturan

Melalui SK tersebut, Ganjar menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Tanggapan Pimpinan DPR Didesak BEM SI Buka Draf RKUHP
Indonesia
Tanggapan Pimpinan DPR Didesak BEM SI Buka Draf RKUHP

"Soal dibuka atau tidak, nanti koordinasi dengan komisi teknis terkait yakni Komisi III," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dipilih PBB Jadi Pemimpin Satgas Penanganan Krisis Global
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dipilih PBB Jadi Pemimpin Satgas Penanganan Krisis Global

Presiden Jokowi dipilih oleh PBB menjadi pemimpin satgas penanganan krisis global.

Percepat Transformasi, Indonesia Latih Masyarakat Keterampilan Digital
Indonesia
Percepat Transformasi, Indonesia Latih Masyarakat Keterampilan Digital

Pengembangan talenta digital di Indonesia menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mempercepat agenda transformasi digital nasional

Polda Metro Instruksikan Polsek Data dan Pantau Rumah yang Ditinggal Mudik
Indonesia
Polda Metro Instruksikan Polsek Data dan Pantau Rumah yang Ditinggal Mudik

Aparat kepolisian di Jakarta bakal mendata rumah-rumah kosong karena ditinggal pemiliknya mudik Lebaran 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, institusinya telah menginstruksikan kepada seluruh Polsek di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mendata serta mengawasi rumah yang ditinggal mudik oleh penghuninya.