Nyusul Netflix, Facebook, Amazon serta Tiktok Jadi Pemungut Pajak Ilustrasi nonton digital. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sepuluh perusahaan digital global yang diakses pelanggan di dalam negeri, sudah ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual di Indonesia.

Sebelumnya, pada penetapan perdana pada Juli 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sudah menunjuk enam perusahaan luar negeri untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memungut PPN produk digital.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama, mengatakan penunjukan ini menjadikan total pemungut pajak digital menjadi 16 perusahaan.

Baca Juga:

Kontestan Pilkada Diharap Tak Gunakan Pandemi COVID-19 'Goda' Wong Cilik

Sepuluh pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang kedua ini adalah Facebook Ireland Ltd dan Facebook Payments International Ltd.

Kemudian, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC, Audible, Inc, Alexa Internet, Audible Ltd, Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte. Ltd dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Ia menegaskan, dengan penunjukan ini, maka sejak 1 September 2020, sepuluh pelaku usaha tersebut akan memungut PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen maupun pelanggan di Indonesia.

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

DJP, kata ia, terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi.

Selain itu,untuk mengetahui kesiapan perusahaan tersebut agar dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

"Otoritas pajak mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang diambil sejumlah perusahaan global yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN," katanya.

Ilustrasi belanja daring
Ilustras belanja daring. (Foto: Antara)

DJP berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp600 juta setahun atau Rp50 juta per bulan, dapat mengambil inisiatif dan terus memberikan informasi menyeluruh.

Inisiatif ini, lanjut ia, diperlukan supaya proses persiapan penunjukan termasuk sosialisasi secara one-on-one dapat segera dilaksanakan.

Ia menegaskan, pungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam Undang-Undang PPN.

"Namun, implementasi kebijakan ini kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli atau konsumen yang sifatnya ritel dan masif dalam ekonomi digital saat ini," katanya.

Baca Juga:

PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ida Fauziyah Jadi Menteri Keempat Jokowi yang Positif Corona
Indonesia
Ida Fauziyah Jadi Menteri Keempat Jokowi yang Positif Corona

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dinyatakan positif COVID-19.

644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila
Indonesia
644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila

Pelanggar yang disanksi denda maksimal Rp100 ribu ialah mereka yang benar-benar tidak membawa masker. Jika warga yang membawa masker tetapi tidak mengenakannya, maka petugas akan memberikan sanksi sosial.

Komisi IX Nyatakan RUU Minol Masih Wacana
Indonesia
Komisi IX Nyatakan RUU Minol Masih Wacana

Pembahasan soal RUU minuman beralkohol ini sudah pasti akan memakan waktu

Hari Ini Polisi Garap Hadi Pranoto, Tapi Bukan Terkait Kasus Bareng Anji
Indonesia
Hari Ini Polisi Garap Hadi Pranoto, Tapi Bukan Terkait Kasus Bareng Anji

Hadi diperiksa terkait laporan baliknya terhadap Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas.

KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh
Indonesia
KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh

Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral

Wagub DKI Minta Akses Masuk Lingkungan RW Dibatasi
Indonesia
Wagub DKI Minta Akses Masuk Lingkungan RW Dibatasi

"Perlu dipastikan akses masuk wilayah RW jadi satu, dua, atau tiga pintu masuk. Harus dibatasi, tidak bisa semua akses dibuka," ujar Riza

Revisi UU ITE Tak Masuk di Prolegnas 2021, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Serius
Indonesia
Revisi UU ITE Tak Masuk di Prolegnas 2021, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Serius

Tumpang tindih pengaturan, ketidaksesuaian unsur pidana, dan ancaman pidana tinggi menjadi masalah utama

Ujaran Sara Bisa Memecah Belah Persatuan Bangsa
Indonesia
Ujaran Sara Bisa Memecah Belah Persatuan Bangsa

Ketua Umum Projamin (Relawan Pro Jokowi-Amin) Ambroncius Nababan resmi ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri setelah menjalani pemeriksaan.

Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo
Indonesia
Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo

Berbekal pengalaman Lebaran tahun lalu, kata dia, kemungkinan besar masih ada pemudik yang nekat pulang kampung saat libur Lebaran.

Jiwasraya Dirampok dan Rakyat Harus Bayar Rp20 Triliun
Indonesia
Jiwasraya Dirampok dan Rakyat Harus Bayar Rp20 Triliun

"Kenapa rakyat yang harus menanggung akibatnya dengan cara bailout menggunakan uang negara," kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak