Nyusul Netflix, Facebook, Amazon serta Tiktok Jadi Pemungut Pajak Ilustrasi nonton digital. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sepuluh perusahaan digital global yang diakses pelanggan di dalam negeri, sudah ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual di Indonesia.

Sebelumnya, pada penetapan perdana pada Juli 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sudah menunjuk enam perusahaan luar negeri untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memungut PPN produk digital.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama, mengatakan penunjukan ini menjadikan total pemungut pajak digital menjadi 16 perusahaan.

Baca Juga:

Kontestan Pilkada Diharap Tak Gunakan Pandemi COVID-19 'Goda' Wong Cilik

Sepuluh pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang kedua ini adalah Facebook Ireland Ltd dan Facebook Payments International Ltd.

Kemudian, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC, Audible, Inc, Alexa Internet, Audible Ltd, Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte. Ltd dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Ia menegaskan, dengan penunjukan ini, maka sejak 1 September 2020, sepuluh pelaku usaha tersebut akan memungut PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen maupun pelanggan di Indonesia.

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

DJP, kata ia, terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi.

Selain itu,untuk mengetahui kesiapan perusahaan tersebut agar dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

"Otoritas pajak mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang diambil sejumlah perusahaan global yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN," katanya.

Ilustrasi belanja daring
Ilustras belanja daring. (Foto: Antara)

DJP berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp600 juta setahun atau Rp50 juta per bulan, dapat mengambil inisiatif dan terus memberikan informasi menyeluruh.

Inisiatif ini, lanjut ia, diperlukan supaya proses persiapan penunjukan termasuk sosialisasi secara one-on-one dapat segera dilaksanakan.

Ia menegaskan, pungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam Undang-Undang PPN.

"Namun, implementasi kebijakan ini kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli atau konsumen yang sifatnya ritel dan masif dalam ekonomi digital saat ini," katanya.

Baca Juga:

PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pilkada Serentak  di Tengah Pandemi COVID-19, Politik Uang Subur atau Hilang?
Indonesia
Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19, Politik Uang Subur atau Hilang?

Pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pilkada sesungguhnya lebih tegas dan aplikatif daripada Undang-Undang Pemilu.

Pemprov DKI Terapkan Kawasan Rendah Emisi di Wista Kota Tua, PKL Bakal Ditata
Indonesia
Pemprov DKI Terapkan Kawasan Rendah Emisi di Wista Kota Tua, PKL Bakal Ditata

Kendaraan pribadi, angkutan barang, dan angkutan umum non TJ tidak diperkenankan melalui ruas jalan LEZ

Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

Jokowi Sarankan Sejumlah Hal Agar Selamat dari COVID-19, Apa Saja?
Indonesia
Jokowi Sarankan Sejumlah Hal Agar Selamat dari COVID-19, Apa Saja?

Presiden Jokowi mengapresiasi solidaritas sosial yang tumbuh dimana-mana

Kelompok Masyarakat Ini Dapat Prioritas Vaksin COVID-19
Indonesia
Kelompok Masyarakat Ini Dapat Prioritas Vaksin COVID-19

Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan

Hati-hati, Pencurian dengan Modus Matikan Listrik
Indonesia
Hati-hati, Pencurian dengan Modus Matikan Listrik

Sempat terjadi perebutan senjata tajam antara korban dan pelaku.

Ciptakan Kerugian, Garuda Balikin Pesawat Bombardier
Indonesia
Ciptakan Kerugian, Garuda Balikin Pesawat Bombardier

Pemutusan juga terkait penyelidikan Serious Fraud Office Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011.

Muhammadiyah Minta SOP Polisi Dievaluasi
Indonesia
Muhammadiyah Minta SOP Polisi Dievaluasi

Polisi juga sebaiknya memberikan seluruh dokumen ihwal penembakan pengawal Imam Besar FPI tersebut kepada Komnas HAM

Daya Beli Ningkat, UMKM Selamat
Indonesia
Daya Beli Ningkat, UMKM Selamat

Peningkatan daya beli, menjadi kunci memulihkan perekonomian. Daya beli atau konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak perekonomian.

 Tolak Omnibus Law, Puluhan Ribu Buruh Bakal Kepung DPR dan Gedung Indosat
Indonesia
Tolak Omnibus Law, Puluhan Ribu Buruh Bakal Kepung DPR dan Gedung Indosat

“Saya ingin mempertegas bahwa KSPI dan Buruh Indonesia tetap menolak omnibus Law yang sudah sekarang resmi di DPR,” kata Iqbal di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).