Nyatakan Siap Bertarung di 2024, Partai Non-parlemen Optimistis Duduk di Kursi DPR Ilustrasi - Suasana kedatangan sejumlah partai politik di hari pertama pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (1/8/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

MerahPutih.com - Sejumlah partai nonparlemen ikut mendaftar untuk bertarung di Pemilu 2024. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) misalnya, yang mendaftar langsung di hari pertama di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (1/8).

Ketum PKP Yussuf Solichien menargetkan mendapat kursi di parlemen Senayan atau DPR dalam Pemilu 2024.

“Target PKP era baru, energi baru, tekad dan semangat baru pada Pemilu 2024 adalah minimal 34 kursi di DPR,” kata Yussuf Solichien saat memberikan keterangan pers seusai pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Baca Juga:

PKS Janji Berkompetisi Sehat dan Fair Play di Pemilu 2024

Yussuf mengungkapkan, PKP ingin juga mendapat meraih lima hingga 10 kursi di tiap DPRD provinsi dan tiga hingga lima kursi atau satu fraksi di tiap DPRD tingkat kabupaten/kota.

Kesiapan untuk meraih target tersebut, ditunjukkan PKP dengan keinginan menjadi partai pertama yang mendaftar ke KPU.

"Pendaftaran PKP di hari pertama ini, menunjukkan bahwa PKP adalah salah satu parpol yang sudah siap untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU," lanjut Yussuf Solichien yang juga purnawirawan jenderal ini.

Ia menegaskan, seluruh berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran sudah 100 persen lengkap dan sudah masuk ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

Kini, PKP hanya menunggu proses verifikasi oleh KPU.

Selanjutnya PKP siap untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dijadwalkan mulai bulan Agustus sampai dengan awal Desember 2022.

"Seluruh jajaran PKP, mulai DPN pusat, DPP provinsi, DPK kabupaten/kota dan DPC kecamatan telah siap untuk bekerja sama dengan KPU dan KPUD di daerah-daerah agar pelaksanaan verifikasi dapat berjalan aman, tertib dan lancar," terang Yussuf Solichien.

Baca Juga:

Hary Tanoe Bicara soal Target Perindo di Pemilu 2024

Sementara itu, Partai Reformasi menjadi parpol keempat yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Reformasi Syamsahril Kamal meyakini partainya akan lolos dan menjadi parpol peserta Pemilu 2024.

“Insyaallah dengan data-data yang kami miliki, kami yakin bisa lolos ikut dalam Pemilu 2024,” kata Syamsahril Kamal di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Partai Reformasi mendaftarkan diri pada hari pertama karena berkas dokumen yang menjadi persyaratan telah siap.

“Supaya nanti bila ada kekurangan-kekurangan kami bisa tahu dan penuhi semuanya,” terang Syamsahril.

Syamsahril menceritakan awalnya partai yang dipimpinnya bernama Partai KAMI. Pada Pemilu 1999, Partai KAMI lolos menjadi peserta pemilu dengan urut nomor lima.

Namun pada tahun 2000, Partai KAMI berubah nama menjadi Partai Reformasi.

Dengan sejarah tersebut, Syamsahril yakin betul akan mengulang keberhasilan lolos jadi peserta pemilu di tahun 2024 mendatang.

Keyakinan itu didasari karena Partai Reformasi memiliki jaringan yang cukup besar dan adanya dukungan rakyat yang tinggi karena menginginkan adanya perubahan.

“Jaringan kami ada beberapa jaringan yang cukup besar, cukup banyak,” ungkap Syamsahril Kamal.

Dengan berbekal keyakinan itu, Syamsahril meyakini Partai Reformasi akan mendapatkan suara cukup tinggi dalam Pemilu 2024.

Bahkan ia menargetkan dapat memperoleh suara sebanyak 4 persen atau sekitar 30-50 kursi di parlemen.

“Jadi situasi yang ada sekarang, mungkin partai-partai seperti Partai Reformasi sangat bagus. Mungkin akan mendapatkan suara yang cukup tinggi,” tutur Syamsahril Kamal. (Knu)

Baca Juga:

Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Harus Perhatikan Pekerja Holywings
Indonesia
Pemprov DKI Harus Perhatikan Pekerja Holywings

Kasus pencabutan izin Holywings juga berhubungan dengan masalah pajak yang tidak dibayarkan sesuai dengan jenis usahanya.

Serahkan Mandat, Anies Baswedan: Terima Kasih Jakarta
Indonesia
Serahkan Mandat, Anies Baswedan: Terima Kasih Jakarta

Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Minggu (16/10).

[HOAKS atau FAKTA]: Seumur Hidup Harus Vaksin COVID-19 Tiap Enam Bulan Sekali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seumur Hidup Harus Vaksin COVID-19 Tiap Enam Bulan Sekali

Beredar sebuah postingan pada akun Twitter @Kimberley20101, pada 22 Juli 2022. Postingan tersebut menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Kisruh Labuan Bajo, Komisi X DPR Akan Panggil Kemenparekraf
Indonesia
Kisruh Labuan Bajo, Komisi X DPR Akan Panggil Kemenparekraf

Pelaku wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi mogok massal menolak kenaikan tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar menjadi Rp 3,7 juta per orang.

Reaksi AHY Diancam NasDem Gegara Ribut Bakal Cawapres Anies
Indonesia
Reaksi AHY Diancam NasDem Gegara Ribut Bakal Cawapres Anies

Hubungan antara partai pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di 2024 kini tengah menghangat.

9 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir
Indonesia
9 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir

Banjir diakibatkan hujan deras dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah ibu kota.

Usulan Lokasi Alternatif Citayam Fashion Week, Mulai Monas sampai Kota Tua
Indonesia
Usulan Lokasi Alternatif Citayam Fashion Week, Mulai Monas sampai Kota Tua

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengusulkan tujuh opsi lokasi alternatif untuk pelaksanaan CFW sebagai pengganti lokasi di Dukuh Atas.

Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut
Indonesia
Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut

Bareskrim Polri telah menjadwalkan sejumlah pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut.

Respons Pemprov DKI soal Usulan Pengaturan Jam Kerja
Indonesia
Respons Pemprov DKI soal Usulan Pengaturan Jam Kerja

Menurut Riza, keputusan itu harus dibicarakan dengan seluruh pihak terkait. Sebab, katanya, kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pemerintah Masih Cari Solusi Penempatan PMI di Malaysia
Indonesia
Pemerintah Masih Cari Solusi Penempatan PMI di Malaysia

Pasca-penandatanganan MoU, Malaysia ternyata masih menggunakan sistem di luar SPSK, yaitu Sistem Maid Online (SMO).