Nyaris 400 Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK Nyaris 400 Personil Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Aparat gabungan TNI-Polri menggelar apel pengamanan sidang putusan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Apel yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi ini diikuti ratusan personel.

Baca Juga:

DKPP Sidangkan 118 Perkara Terkait Tahapan Pilkada

"Kami turunkan 396 personel untuk mengamankan sidang di Mahkamah Konstitusi," kata Hengki di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (18/3).

Hengki mengatakan, personel pengamanan harus mengantisipasi gangguan keamanan yang bisa terjadi.

"Kita harus menjaga agar sidang berjalan aman dan kondusif," jelas Hengki.

Sekedar informasi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus 10 permohonan dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada Kamis (18/3).

Sebanyak 10 perkara yang akan diputus tersebut, yakni perselisihan hasil pemilihan Bupati Belu, Bupati Kotabaru, Bupati Pesisir Barat, Bupati Bandung, Bupati Nias Selatan, Bupati Kabupaten Samosir, Bupati Kabupaten Malaka, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bupati Kabupaten Karimun dan Bupati Kabupaten Sumbawa.

Nyaris 400 Personil Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK (MP/Kanugraha)

Dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur seluruhnya digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Tanah Air belum melandai.

"Para pihak hadir melalui online di lokasi masing-masing dan Majelis Hakim di ruang sidang MK," kata Fajar.

Jadwal sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut dijadwalkan akan berlangsung 18, 19 dan 22 Maret 2021 di ruang sidang pleno Gedung 1 MK.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 32 perkara sengketa Pilkada 2020 akan berlanjut ke tahapan pembuktian di MK. MK memutuskan 100 perkara tidak akan lanjut ke tahap pembuktian sejak 15-17 Februari 2021.

Baca Juga:

32 Sengketa Pilkada Lanjut ke Tahap Pembuktian

"Berarti perkara yang lanjut ada 32 perkara," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Jika dirinci, dari 100 perkara tidak lanjut terdiri dari 90 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur, dan dua perkara MK tidak berwenang mengadili. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengungsi Merapi Butuh Popok dan Masker Medis
Indonesia
Pengungsi Merapi Butuh Popok dan Masker Medis

"Bayi dan balita butuh banyak popok. lebih praktis. Tak perlu cuci celana lagi," katanya.

Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah
Indonesia
Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah

"Tahapan kampanye sudah berlangsung sepekan. Ada empat daerah yang melakukan pelanggaran," ujar Wahyu

Kodam Jaya Jelaskan Kehadiran Pangdam Saat Konpres di Polda Metro Jaya
Indonesia
Kodam Jaya Jelaskan Kehadiran Pangdam Saat Konpres di Polda Metro Jaya

Herwin mengatakan kehadiran Mayjen Dudung dalam acara tersebut bertujuan memberikan dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya.

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan
Indonesia
Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik disiplin dan taat pada ketentuan

Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB
Indonesia
Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB

Sidak ini dilakukan untuk memastikan pengetatan PSBB di DKI Jakarta berjalan maksimal, pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

 Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak
Indonesia
Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak

Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap di gelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah.

Lion Air Hentikan Seluruh Penerbangan
Indonesia
Lion Air Hentikan Seluruh Penerbangan

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan atas evaluasi setiap pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya.

Sambangi Balai Kota DKI, Sandiaga Sebut Pariwisata Jakarta Bisa Tumbuh 20 Persen
Indonesia
Sambangi Balai Kota DKI, Sandiaga Sebut Pariwisata Jakarta Bisa Tumbuh 20 Persen

"Jika kita terus tekan angka penularan Covid-19 mungkin kita kenaikan 15 sampai 20 persen," tuturnya.

Mau Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Sebut Ada Ancaman Ideologis Bahayakan Bangsa
Indonesia
Mau Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Sebut Ada Ancaman Ideologis Bahayakan Bangsa

Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko angkat suara soal tuduhan miring terhadapnya selama ini.

Jumlah Penumpang Kereta Api saat Libur Natal Diprediksi Anjlok
Indonesia
Jumlah Penumpang Kereta Api saat Libur Natal Diprediksi Anjlok

Hal ini, disebabkan Masa Angkutan Nataru tahun ini berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19.