Nyaris 100 Kasus, Hoaks Corona Paling Banyak Terjadi di Jakarta dan Jawa Timur IIustrasi. (Foto: MP/pixabai.com/geralt)

MerahPutih.com - Polri memperbarui penanganan kasus penyebaran berita bohong alias hoaks berkaitan dengan virus corona.

Per hari ini, Rabu 22 April 2020, tercatat ada sebanyak 97 kasus ditangani Bareskrim dan polda seluruh tanah air.

Baca Juga:

Kasus Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Nyoman Dhamantra Dituntut 10 Tahun Penjara

"Sampai dengan hari ini Polri telah menangani 97 kasus," ucap Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Jakarta, Rabu (22/4).

Kabagpenum Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra (Foto: antaranews)
Kabagpenum Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra (Foto: antaranews)

Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur masih jadi daerah dengan penanganan kasus hoaks corona terbanyak dengan 12 kasus. Kemudian ada Polda Riau dengan 9 kasus dan Polda Jabar dengan 7 kasus.

Polisi menjerat para pelaku pembuat atau penyebar hoaks COVID-19 dengan pasal berlapis.

Baca Juga:

Lawan Virus Corona, Priskila Donasikan 7.200 Hand Spray ke RSUP Persahabatan

Di antaranya Pasal 45 dan 45 A UU ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, Pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (Knu)

Baca Juga:

Mudik Dilarang, Dishub Perketat Pintu Masuk Solo dan Tingkatkan Patroli Jalan Raya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Lonjakan Pelancong Saat Imlek, Polisi Pasang Sejumlah Pos Keamanan di Tol
Indonesia
Antisipasi Lonjakan Pelancong Saat Imlek, Polisi Pasang Sejumlah Pos Keamanan di Tol

Pos pengamanan KM 10 dibuat untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan atau kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek Elevated II atau tol layang

Tim Advokasi Novel Minta Jokowi Bentuk TGPF, Selidiki Ulang Kasus Penyiraman Air Keras
Indonesia
Tim Advokasi Novel Minta Jokowi Bentuk TGPF, Selidiki Ulang Kasus Penyiraman Air Keras

Tim Advokasi Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

15 Hotel Tempat Karantina Pasien Corona Ada di Jakarta Pusat
Indonesia
15 Hotel Tempat Karantina Pasien Corona Ada di Jakarta Pusat

Data 15 hotel itu laporan dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Hotel yang disiapkan merupakan bintang 2 dan 3.

Satu Keluarga Tewas dalam Insiden Kebakaran di Tangerang
Indonesia
Satu Keluarga Tewas dalam Insiden Kebakaran di Tangerang

"Iya betul ada kebakaran. Ada 5 orang meninggal dunia lima-limanya, satu keluarga itu," Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin

Resesi Melanda, Pemulihan Harus Cepat
Indonesia
Resesi Melanda, Pemulihan Harus Cepat

Pemerintah tidak memaksakan pemulihan dengan berharap pada sektor pariwisata. Saat ini, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia turun hingga 80 persen.

Gonjang-Ganjing KPK
Indonesia
Gonjang-Ganjing KPK

Izin pro justicia KPK itu lebih lambat daripada tindak pidana umum lain yang diusut oleh penegak hukum

Ketua MPR Sebut Nasib Industri Pariwisata Terancam jika Tak Diperhatikan Pemerintah
Indonesia
Ketua MPR Sebut Nasib Industri Pariwisata Terancam jika Tak Diperhatikan Pemerintah

Pemerintah harus memberikan bantuan keringanan biaya kepada industri yang harus mendapatkan bahan baku dari luar.

 Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar
Dunia
Menlu Retno Batal Kunjungi Myanmar

Sejak konflik politik kembali mencuat di Myanmar, Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan mengimbau penyelesaian krisis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.

JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan
Indonesia
JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan

"Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komando-nya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando," kata JK.

Perusahaan Tidak Boleh Sembarangan PHK Karyawan dengan Alasan Terdampak COVID-19
Indonesia
Perusahaan Tidak Boleh Sembarangan PHK Karyawan dengan Alasan Terdampak COVID-19

Perusahaan tidak boleh sembarangan memutuskan hubungan kerja (PHK) karyawan dengan alasan terdampak virus corona.