Nurdin Abdullah Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 13 Miliar Arsip - Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

MerahPutih.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Edy Rahmat didakwa menerima uang senilai Rp 13 miliar.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang tersebut diterima dari sejumlah kontraktor dalam pelelangan proyek pekerjaan pada Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulsel.

"Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa. Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa menerima hadiah atau janji," kata Jaksa Asri, Kamis (22/7).

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor Penyuap Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

Jaksa membeberkan, Nurdin Abdullah secara langsung menerima uang tunai sebesar SGD 150.000 dan melalui Edy Rahmat menerima uang sejumlah Rp2.500.000.000. Uang itu diterima dari pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba, Agung Sucipto.

Jaksa menduga, uang tersebut diberikan agar Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel memenangkan perusahaan milik Agung Sucipto dalam pelelangan proyek pekerjaan di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulsel.

Selain itu, uang tersebut diberikan agar Nurdin Abdullah memberikan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulsel terhadap proyek pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.

"Supaya dapat dikerjakan oleh perusahaan milik Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara," kata Jaksa Asri.

Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww
Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww

Selain suap, Nurdin juga didakwa menerima gratifikasi berupa pemenerimaan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 6.587.600.000,00 dan SGD200.000 yang berhubungan dengan jabatannya.

Penerimaan uang itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2018-2023 yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Asri.

Baca Juga:

KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

Nurdin didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dia juga didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seluruh ASN Wajib Sikap Sempurna Saat Upacara Detik-Detik Proklamasi
Indonesia
Seluruh ASN Wajib Sikap Sempurna Saat Upacara Detik-Detik Proklamasi

"Mari kita berbuat kepentingan masyarakat banyak kepentingan bangsa dan negara," ucap Riza.

Demo Tuntut Bebaskan Rizieq di Istana Ilegal?
Indonesia
Demo Tuntut Bebaskan Rizieq di Istana Ilegal?

Namun, polisi tidak melarang adanya aksi penyampaian pendapat

Pengunjung Pasar Tanah Abang Membludak, Pemprov DKI Terjunkan Satgas COVID-19
Indonesia
Pengunjung Pasar Tanah Abang Membludak, Pemprov DKI Terjunkan Satgas COVID-19

"Kita akan menempatkan satgas COVID-19 untuk mengatur pengunjung dan menertibkan pelanggar protokol kesehatan. Intinya, setiap pengunjung dilarang memasuki area pasar jika tidak mengenakan masker," ujar Marullah.

11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur di Papua, Ada yang Meninggal karena Rem Blong
Indonesia
11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur di Papua, Ada yang Meninggal karena Rem Blong

49 kasus penembakan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Polres Nduga, Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, Keerom dan Polres Pegunungan Bintang

Edhy Prabowo Disebut Beli Buku Rp101 Juta untuk Perpustakaan Akmil
Indonesia
Edhy Prabowo Disebut Beli Buku Rp101 Juta untuk Perpustakaan Akmil

Menurut Putri Elok, nilai pembelian buku tersebut sebesar Rp101.085.600.

Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja

Unggahan dari akun @TMCPoldaMetro soal UU Omnibus Law – Cipta Kerja membuat geger warganet.

BMKG: Jakarta Hujan Disertai Petir pada Rabu
Indonesia
BMKG: Jakarta Hujan Disertai Petir pada Rabu

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca Provinsi DKI Jakarta, Rabu, berpotensi hujan disertai kilat/petir pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada siang hari.

TNI Diminta Tingkatkan Kemampuan dan Persenjataannya Hadapi CBRN
Indonesia
TNI Diminta Tingkatkan Kemampuan dan Persenjataannya Hadapi CBRN

Selain itu, dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI juga menghadapi tantangan baru

Mike Pompeo ke Indonesia, Tiongkok Nilai AS Picu 'Perang Dingin' dan Virus Politik
Indonesia
Mike Pompeo ke Indonesia, Tiongkok Nilai AS Picu 'Perang Dingin' dan Virus Politik

Duta besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, Amerika telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok dan memprovokasi hubungan negaranya dengan Indonesia.

Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik
Indonesia
Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik

Penerapan ganjil-genap diberlakukan sebagai upaya agar tidak terjadi kerumunan