NU Siap Jadi Mediator Pemerintah Cina dengan Muslim Uighur

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Desember 2018
NU Siap Jadi Mediator Pemerintah Cina dengan Muslim Uighur
Ketua Umum PBNU KH Said Agil Sirajd (Foto: MP/Achmad Cinde)

MerahPutih.com - Konflik pemerintah Cina dengan muslim Uighur di Xinjiang masih menjadi perhatian publik internasional. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) siap menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj saat bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (24/12)

"NU memiliki rekam jejak menjadi juru damai antara dua kelompok yang berkonflik. Mulai dari konflik Pattani-Pemerintah Thailand, Sunni-Syiah di Irak, hingga Taliban-Pemerintah Afghanistan. Meski yang terakhir masih terus diupayakan hingga hari ini," kata Said Aqil

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj (ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah)

Said Aqil yang ditemani beberapa pengurus PBNU dan Dubes Qian membicarakan persoalan Muslim Uighur di Xinjiang yang menjadi pemberitaan hangat belakangan ini.

PBNU berpandangan bahwa persoalan muslim Uighur di Xinjiang menjadi persoalan domestik bila berkaitan dengan separatisme dan bersifat politis. "Siapa pun tidak bisa ikut campur," ucap Said Aqil.

Namun, lanjut dia, jika persoalannya berkaitan dengan agama Islam atau muslim Uighur itu sendiri maka itu menjadi persoalan semua umat Islam di seluruh dunia.

"NU akan ikut dan terus bersuara jika persoalan muslim Uighur-China adalah persoalan agama," ujar Said Aqil, seperti dilansir Antara

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menuturkan, semua masyarakat China dari berbagai suku memiliki kebebasan dalam beragama, termasuk Uighur.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kiri). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang ingin membuat Xinjiang berpisah dengan China, bahkan menggunakan kekerasan dan terorisme.

Menghadapi kelompok-kelompok seperti itu, kata Dubes Qian, China mengambil beberapa langkah kebijakan, di antaranya mengadakan program pendidikan vokasi.

Dia mengklaim program tersebut sukses karena banyak orang yang masuk program pendidikan tersebut memiliki keterampilan dan memperoleh gaji. (*)

#Said Aqil Siradj
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Bagikan